Andi Gani: Buruh Tak Dilibatkan Susun Omnibus Law
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Andi Gani: Buruh Tak Dilibatkan Susun Omnibus Law

Kamis, 16 Januari 2020 | 22:12 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea membantah pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyebut buruh telah setuju dengan aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Omnibus Law Berpotensi Tingkatkan Defisit Perdagangan

"Saya terkejut dengan pernyataan tersebut. Sekarang saya mau tanya, konfederasi buruh mana yang sudah setuju," tegas Andi Gani saat di Jakarta, Kamis (16/1).

Andi Gani mengaku, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan pentingnya berkomunikasi dengan unsur serikat buruh. Namun, dia merasa, buruh malah tidak dilibatkan dalam penyusunan Omnimbus Law tersebut.

Andi Gani mencontohkan, tim satuan tugas (satgas) penyusunan Omnimbus Law bentukan Menko Perekonomian didominasi kalangan pengusaha. Ada 16 pengurus Kadin nasional maupun daerah yang jadi anggota satgas. Selain perwakilan Kadin, sekitar 22 orang anggota satgas tercatat sebagai ketua asosiasi bisnis.

Jokowi Beri 2 Jempol Jika DPR Selesaikan Omnibus Law

"Saya pastikan dalam tim tersebut unsur pimpinan buruh sama sekali tidak dilibatkan. Padahal, Presiden Jokowi dalam arahannya meminta menteri terkait melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunannya. Akhirnya, sekarang terbukti banyak ditentang keras serikat buruh," tuturnya.

Andi Gani menegaskan, pemerintah harus secara terbuka membahas Omnibus Law dengan serikat buruh. Karena, dalam konvensi International Labour Organization (ILO) juga ditegaskan soal adanya kesetaraan antara pengusaha dan pekerja.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Wahyu Setiawan Dinilai Bentuk Penipuan

Kasus yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai bentuk penipuan. Sebab Wahyu menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin dapat dipenuhi.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Tujuh Kendaraan Mewah

Tujuh kendaraan terdiri dari 3 unit mobil Mercy, dua unit mobil Alphard, 1 mobil Fortuner, serta 1 sepeda motor Harley Davidson Disita Jampidsus Kejagung.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pancasila Representasikan Nilai-nilai Kekhalifahan

Makna substantif yang tidak boleh hilang adalah khalifah sebagai pengemban kemaslahatan dan keadilan.

NASIONAL | 16 Januari 2020

KPK dan BPK Bersama-sama Usut Dugaan Korupsi Asabri

Berdasarkan perkiraan sementara, BPK menyebut potensi kerugian negara dalam dugaan korupsi di PT Asabri berkisar antara Rp 10 triliun hingga Rp 16 triliun.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Harus Diperkuat

Gerakan kolaborasi juga diharapkan datang dari kelompok muda yang akan menentukan masa depan Indonesia.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Masinton Harap Oknum Pembocor Dokumen Internal KPK Diusut

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak dan media tertentu

NASIONAL | 16 Januari 2020

Dirut Asabri: Dana Asuransi yang Dikelola Aman, Tidak Dikorupsi

Dana yang dikelola Asabri aman dan tidak dikorupsi

NASIONAL | 16 Januari 2020

Tim Hukum PDIP Beberkan Dosa Oknum Penyidik ke Dewan Pengawas KPK

Ada orang yang mengaku dari KPK bahwa mereka punya surat tugas untuk penggeledahan tetapi ketika diminta untuk dilihat, mereka hanya mengibas-ngibas.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Skema Berubah, Penyaluran Dana BOS Diminta Lebih Transparan

Kini, dana BOS dari pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan (Kemkeu) langsung disalurkan kepada sekolah.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Ketum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Zulkifli Hasan mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2020).

NASIONAL | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS