KLHK Siap Jerat Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kawasan TNGHS
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

KLHK Siap Jerat Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kawasan TNGHS

Rabu, 5 Februari 2020 | 21:15 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap menjerat ke ranah pidana terhadap pihak yang terbukti terlibat penambangan emas ilegal di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Polda Banten Kantongi 4 Nama Calon Tersangka

Akibat aktivitas ilegal tersebut, terjadi banjir bandang dan longsor yang menerjang Kabupaten Lebak, Banten awal Januari tahun 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 30 Januari 2020 jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Lebak ada 9 orang dan penduduk yang masih mengungsi sebanyak 1.011 jiwa di tiga titik pengungsian.

Direktur Penegakan Hukum Pidana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Yazid Nurhuda mengaku, pihaknya berkomitmen melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

Namun sesuai ranah dan kewenangan KLHK, kasus yang ditangani hanya terkait dampak yang ditimbulkan yakni perambahan dan kerusakan hutan dari aktivitas tambang ilegalnya. Sedangkan untuk kegiatan tambang ilegalnya menjadi ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam hal ini, kepolisian juga menjadi penyidik umum.

Puluhan Galian Lubang Emas Ilegal di Bogor Ditutup Paksa

"Kami berkomitmen kalau memang memenuhi unsur pidana akan dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku atau pihak terkait. Tapi kami hanya yang terkait perusakan lingkungan dan perambahan hutan dampak kegiatan tambang ilegal. Bukan kegiatan tambang ilegalnya," kata Yazid Nurhuda di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ia menambahkan, dalam penegakan hukum lingkungan, KLHK berkomitmen kegiatan illegal logging, perambahan dan kerusakan hutan. Dalam penegakan hukum ini KLHK mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terkait kasus penambangan emas ilegal di TNGHS, saat ini tim gakkum KLHK bersama tim dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK masih menggali berbagai informasi di lapangan dan olah tempat kejadian perkara.

Banjir Lebak, 4 Lokasi Penambangan Emas Ilegal Disegel

Sementara itu, terkait adanya kekhawatiran penyebaran merkuri dari aktivitas tambang emas ilegal, pengumpulan bukti dan keterangan untuk pengujian sampel ke laboratorium dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK.

Merkuri kerap dipakai penambang emas ilegal. Air bekas pencucian emas dengan merkuri ini bisa mencemari tanah, air dan lingkungan sekitar. Paparan merkuri ini juga berbahaya bagi manusia.

"Kita melakukan kolaborasi dengan instansi lain seperti untuk kajian merkuri kerja sama dengan PSLB3 KLHK, karena pembuktiannya harus ilmiah," ucap Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK, Sugeng Priyatno.

Sugeng berharap, daerah bisa terlibat aktif dalam upaya pengawasan. Sebab pemberian izin ada di daerah. Jadi kata dia jangan sampai ketika ada sesuatu yang masif terjadi tapi daerah tidak bergerak.

Tim Gabungan Sisir Penambangan Ilegal di Kawasan TNGHS

Terkait bencana banjir dan longsor yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hingga Lebak di awal Januari 2020, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah rapat mengundang penanggung jawab dan pelaku usaha di bidang tambang, penyediaan air mineral dan pembangkit listrik untuk menggali berbagai informasi terkait bencana tersebut.

Sementara itu untuk menelusuri adanya pelanggaran tata ruang di kawasan hulu seperti Puncak, Bogor, dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan menggandeng KLHK untuk identifikasi.

Dari catatan penegakan hukum KLHK sepanjang tahun 2015-2020 kasus P21 yang siap dibawa ke pengadilan ada 758 kasus yang terdiri dari perdagangan tanaman dan satwa liar, illegal logging, perambahan hutan, perusakan dan pencemaran serta kebakaran hutan dan lahan.

"Perambahan hutan dan illegal logging menjadi prioritas penegakan hukum khususnya di bidang kehutanan. Lingkungan yang rusak membuat ekosistem rusak dan terganggu. Itu memberi dampak yang besar terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia," kata Yazid.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNPT Harapkan Civitas Akademika Turut Redam Penyebaran Radikalisme

Dengan kepekaan, kewaspadaan, dan kepedulian tersebut, maka civitas akademika dapat menjadi agen perubahan.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Besok, KPK Kembali Jadwalkan Periksa Ketum PAN Zulkifli Hasan

Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Risma Maafkan Penghina Dirinya, Proses Hukum Tetap Dilanjutkan

Meski memaafkan, Wali Kota Risma tetap melanjutkan proses hukum terhadap penghina dirinya.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Bersepeda Keliling, Walkot Semarang Himbau Warga Kurangi Sampah

Sebagai wilayah dengan banyak wisatawan dan investor, Walkot Semarang Hendrar Prihadi mengajak warga Semarang Tengah untuk menjaga kebersihan.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Tes AJT Bantu Siswa Gali Potensi Bakat dan Minat

Tes bakat dan minat untuk mengetahui pilihan bidang studi atau jurusan bagi siswa.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Delapan Pembobol Rekening Wartawan Terancam 20 Tahun Penjara

Delapan pembobol rekening wartawan senior Ilham Bintang terancam hukuman 20 tahun penjara.

NASIONAL | 5 Februari 2020

WNI Positif Virus Korona di Singapura, Pemerintah Belum Ambil Sikap

Fadjroel menyatakan kondisi WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu tengah dibahas oleh pihak terkait.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Dukung Usulan PD dan PKS, Fadli Zon: Kenapa Takut Pakai Pansus Jiwasraya?

Secara fraksi, Gerindra sudah ikut di dalam Panja Jiwasraya. Namun secara pribadi, Fadli Zon berpendapat lebih efisien menggunakan Pansus dibanding Panja.

NASIONAL | 5 Februari 2020

PGRI Desak MPR Turut Perjuangkan Nasib Guru Honorer

PGRI mendorong dan memperjuangkan agar dilakukan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara meluas terkait tenaga honorer.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Presiden Singapura Disambut Sultan di Keraton Yogyakarta

Presiden Singapura tidak akan mengeluarkan pernyataan saat berada di Keraton, namun akan memberikan pidatonya saat berada di UGM.

NASIONAL | 5 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS