Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Dikaji Komprehensif
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Dikaji Komprehensif

Kamis, 6 Februari 2020 | 17:46 WIB
Oleh : Hotman Siregar / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pemulangan eks kombatan ISIS harus dikaji secara komprehensif dan tidak dilakukan secara gegabah. Apabila mereka diterima pulang ke Indonesia, tidak cukup berikrar setia kepada NKRI tapi harus dideradikalisasi secara menyeluruh.

Negara Tak Boleh Gegabah Terima WNI Eks ISIS

"Terkait wacana pemulangan eks kombatan ISIS yang dilontarkan Menteri Agama, harus dipertimbangkan secara matang," kata Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Muchamad Nabil Haroen, di Jakarta, Kamis (6/2).

Menurut Gus Nabil, begitu dia akrab disapa, sebelum mengambil kebijakan atau pun keputusan terhadap eks kombatan ISIS tersebut, idealnya harus ada riset matang terkait implikasi, prosedur, serta dampak yang akan terjadi jika mereka kembali ke Indonesia.

Sebab keberadaan mereka berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan dapat mengancam stabilitas negara ini.
Namun pada sisi lain, pihaknya melihat ada persoalan kemanusiaan yang juga harus dipertimbangkan karena eks kombatan tersebut berasal Indonesia.

Jokowi Akan Gelar Ratas Kepulangan 600 WNI Eks ISIS

"Jadi, harus ada kajian mendalam dulu. Saya kira, Menteri Agama harus melihat persoalan secara lebih komprehensif," kata Ketua Umum Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU), Pagar Nusa ini.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya prosedur deradikalisasi dan klasifikasi dalam penanganan eks kombatan ISIS jika diterima pulang ke Indonesia. "Artinya memperlakukan mereka harus dengan klasifikasi serta deradikalisasi yang menyeluruh. Tidak cukup hanya aspek formal dengan sumpah atau penandatangan legalitas untuk setia pada NKRI," tegasnya.

Menurut Gus Nabil, prosedur-prosedur deradikalisasi harus ditempuh sebab mereka juga butuh pendampingan. Begitu pula untuk bisa kembali ke tengah masyarakat, dibutuhkan bantuan dari banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk komunitas-komunitas masyarakat semisal pesantren untuk deradikalisasi dari konteks ideologi.

Pulangkan Eks ISIS, Pemerintah Harus Tunggu Masukan Publik

"Kita tidak bisa hanya dengan deradikalisasi formal, perlu juga kerjasama dengan pelibatan pesantren untuk deradikalisasi melalui pengajaran agama yang moderat. Tentu saja, setelah ada klasifikasi kombatan serta melalui pemeriksaan indeks radikalisme mereka," kata Gus Nabil.

Dia mengatakan, kolaborasi antara institusi negara, pesantren serta ormas Islam moderat semisal NU dan Muhammadiyah untuk menyusun program deradikalisasi harus dilakukan secara komperhensif pula. Sebab yang dilawan dari eks kombatan tersebut adalah ideologi. Untuk melawan ideologi, menurut anggota Komisi IX DPR ini, harus lewat pendekatan ideologi dan pengetahuan.

"Kalau melawan ideologi, ya harus dari pendekatan ideologis dan pengetahuan. Namun, kalau mereka berangkat ke Syria, Afghanistan, Irak dan menjadi anggota ISIS karena faktor ekonomi, ya harus pakai pendekatan ekonomi, misalnya dengan pemberdayaan, dan lainnya," tegasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lagi, Aparat Tangkap 2 Simpatisan Kelompok MIT di Pegunungan Poso

Sekarang mereka dalam pemeriksaan.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Mensos Ajak Rumah Zakat Berkolaborasi dalam Penyaluran Bantuan

Rumah Zakat menargetkan sebanyak 2.814 Desa Berdaya di 34 provinsi dapat terbangun di tahun 2020.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Turis Tiongkok di Bali Diminta Perpanjang Visa

Diperkirakan masih ada ribuan turis asal Tiongkok yang masih berada Bali setelah pemerintah Indonesia menghentikan penerbangan.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Dampak Virus Korona, Harga Masker Melambung

Tingginya permintaan masyarakat membuat pihak apotek terkadang kehabisan stok.

NASIONAL | 6 Februari 2020

JB Sumarlin, Menkeu Era Soeharto, Meninggal

JB Sumarlin meninggal di RS St Carolus Jakarta

NASIONAL | 6 Februari 2020

Pemerintah Siapkan Tiga Strategi Penanganan Karhutla

Presiden Jokowi menginginkan penanganan karhutla berjalan cepat dan tepat agar tidak meluas.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Soal Karhutla, Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda

Jokowi tidak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang tidak mampu mengatasi karhutla.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Anggota yang Berprestasi

Idham juga mengkritik soal masih adanya anggota yang meminta jabatan dengan menghadap atasan.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Wakil Ketua Komisi III Pesimistis WNI Eks ISIS Bisa Dideradikalisasi

"Bagaimana jaminannya, siapa yang bertanggung jawab bila orang ini terus kemudian melakukan hal-hal teror kembali? Apa BNPT mau bertanggung jawab?" ujar Adies.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Kejar Harun Masiku, Polisi Tak Pasang Batas Waktu

"Secepatnya,” kata Karo Penmas Brigien Argo Yuwono.

NASIONAL | 6 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS