Mahfud: Kasus Jiwasraya Tidak Boleh Dibelokkan ke Perdata
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Mahfud: Kasus Jiwasraya Tidak Boleh Dibelokkan ke Perdata

Jumat, 21 Februari 2020 | 21:14 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengingatkan, kasus pidana asuransi Jiwasraya tidak boleh dibelokkan ke perkara perdata.

Baca Juga: Kejagung Periksa 15 Pemilik Rekening Saham Kasus Jiwasraya

"Pemerintah akan bersungguh-sungguh kalau ada korupsi meskipun di dalam tubuhnya sendiri, termasuk di BUMN. Saya sama Erick (Menteri BUMN, Red) sudah sepakat akan diungkap dan tidak boleh dibelokkan kasus perdata yang mengandung unsur pidana lalu dikembalikan ke perdata sesudah ketahuan. Itu tidak boleh nanti akan banyak yang melakukan hal seperti itu," kata Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Mahfud MD juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada orang yang mau menghalang-halangi kasus itu. Termasuk para pemilik saham yang sempat mengeluh ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena rekeningnya diblokir sementara akibat pengungkapan kasus tersebut.

"Pokoknya penegakan hukum itu tidak boleh dihalangi oleh keluhan-keluhan orang. Harus selesaikan secara hukum pidana ya pidana. Kalau mau mengeluh ke OJK, silahkan mengeluh ke OJK," tegas Mahfud.

Baca Juga: Ombudsman Amati Jiwasraya Sejak 2004

Namun, Mahfud MD menegaskan, OJK sudah berkomunikasi dengan dirinya bahwa proses hukum kasus Jiwasraya terus berjalan. OJK mengikuti apa yang diminta Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Mereka (OJK, Red) siap, jadi diblokir ya diblokir aja. Demi hukum kan, bahwa ada yang rugi itu biasa demi penegakan hukum. Kalau selama ini kita hukum enggak tegak-tegak itu karena apa? Takut ini rugi, ini menyangkut ini, itu ndak boleh, hukum itu harus tegak," ujar Mahfud.

Ketika ditanya soal proses Pansus Jiwasraya atau Panja di DPR, dia tegaskan tidak masalah. DPR silahkan jalan tetapi tidak boleh menghalangi penegakan hukum.

Baca Juga: Minimnya Pengawasan Membuat Kasus Jiwasraya Berlarut

"Biar DPR kalau mau mempolitisir biar jalur politik, jangan dihalangi. Misalnya DPR mau bentuk Pansus, mau bentuk Panja, mau bentuk apalah, terserah gitu, tapi jangan mempengaruhi proses hukum yang sedang dikerjakan oleh penegak hukum," tutur Mahfud.

Menurut Mahfud MD, pansus itu proses politik, bukan pengadilan. Proses pengadilan sudah berjalan dengan ditetapkan tersangka oleh Kejagung.

"Pokoknya saya percaya lah, saya masih sering berhubungan dengan Erick. Tadi malam saya maish berdiskusi dengan Erick sampai jam 10 malam di rumah saya. Dia komitmennya untuk memberesi BUMN. Itu bagus sekali, dan itu sama dengan saya pokoknya korupsi itu jangan dikompromikan dengan apapun," tutup Mahfud MD.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

36 Perkara Dihentikan, KPK Sebut Bukan Hal Baru

KPK menyebut 36 perkara yang penyelidikannya dihentikan sebagian besar merupakan kasus lama.

NASIONAL | 21 Februari 2020

RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Terlalu Menyentuh Ranah Pribadi

RUU Ketahanan Keluarga telah masuk dalam program legislasi nasional.

NASIONAL | 21 Februari 2020

PKB Tegaskan Dukung RUU Cipta Kerja

Sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, anggota PKB di DPR akan membantu menyempurnakan RUU ini sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat bagi rakyat.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Lokasi Gelap dan Hujan Jadi Kendala Pencarian Siswa Hanyut Terseret Banjir di Sleman

Para siswa hanyut terseret banjir saat melakukan kegiatan Pramuka Jumat sore.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Bahasa Indonesia Berpotensi Jadi Bahasa Pengantar di Asia Tenggara

Bahasa Indonesia sangat mungkin menjadi bahasa pengantar di lingkup ASEAN karena sudah memenuhi persyaratan menjadi bahasa pengantar sebuah wilayah.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Batan Evaluasi Proses Pembersihan Radioaktif di Komplek Batan Indah

Hingga hari kedelapan, tanah yang diserahkan ke Pusat Teknologi LImbah Radioaktif (PTLR) telah mencapai 337 drum.

NASIONAL | 21 Februari 2020

BMKG: Sejumlah Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Tiga Hari ke Depan

BMKG memprediksi wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat antara lain, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Pilgub Bengkulu Tanpa Calon Perorangan

Dari pantauan, ada 4 kandidat cagub yang dipekiralan akn maju di pilgub dari jalur parpol

NASIONAL | 21 Februari 2020

Tinjau Persiapan PON XX, Kadafi: Papua Luar Biasa

Komisi X DPR mengapresiasi persiapan PON XX di Papua. Venue disiapkan dengan sangat luar biasa dengan nuansa ciri khas budaya Papua.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Azis Syamsuddin Harap Akpol dan Lemdiklat Diisi Perwira Terbaik

Komisi III DPR, Jumat (21/2/2020) mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah.

NASIONAL | 21 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS