Mahfud MD: Pemerintah Siapkan Aturan Larang Mudik
INDEX

BISNIS-27 426.538 (10.37)   |   COMPOSITE 4842.76 (96.29)   |   DBX 923.5 (6.4)   |   I-GRADE 127.867 (3.22)   |   IDX30 404.318 (10.19)   |   IDX80 105.647 (2.68)   |   IDXBUMN20 263.312 (9.58)   |   IDXG30 113.239 (2.42)   |   IDXHIDIV20 361.834 (8.52)   |   IDXQ30 118.461 (2.81)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.3)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.9)   |   IDXV30 99.778 (2.87)   |   INFOBANK15 760.318 (24.85)   |   Investor33 353.585 (9.39)   |   ISSI 142.238 (2.34)   |   JII 514.346 (8.62)   |   JII70 174.038 (3.54)   |   KOMPAS100 945.162 (24.13)   |   LQ45 740.002 (18.81)   |   MBX 1338.07 (29.17)   |   MNC36 264.409 (6.61)   |   PEFINDO25 251.635 (8.6)   |   SMInfra18 228.656 (4.52)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.21)   |  

Mahfud MD: Pemerintah Siapkan Aturan Larang Mudik

Jumat, 27 Maret 2020 | 17:57 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam, Mahfud MD mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan satu aturan yang melarang orang untuk melakukan mudik pada Lebaran tahun 2020.

Baca Juga: Pemerintah Akan Larang Mudik

Larangan mudik tersebut, bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona jenis baru atau Covid 19 merebak di berbagai daerah.

"Dalam situasi bencana seperti sekarang sedang dipertimbangankan satu kebijakan untuk larangan mudik menjelang lebaran, larangan piknik, kemudian larangan berkumpul misalnya untuk pembagian zakat," kata Mahfud dalam teleconfernce dengan wartawan di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Mahfud menjelaskan, secara konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD), orang atau warga negara punya hak untuk pulang dan pergi. Secara konstitusi tidak bisa sembarangan dilarang karena merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Baca Juga: Akses Keluar Jabodetabek Akan Ditutup

"Namun dalam hukum, ada dalil keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi. Karena itu, pemerintah sedang siapkan aturan agar tidak digugat oleh masyarakat," jelasnya.

Mahfud meminta masyarakat Jakarta agar tidak mudik lebih awal. Hal itu untuk menghindari penyebaran virus covid-19 di daerah secara massif.

"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu. Kepada perusahan-perusahan, baik BUMN maupun swastaa agar menyelenggarakan acara mudik bersama gratis. Kalau ada anggaran untuk itu supaya diberikan untuk benda yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan. Itu juga sedang didiskusikan dan akan diputuskan," jelas Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Belajar di Rumah Bagi Siswa PAUD Hingga SMP di Banten Diperpanjang Sampai 20 Mei 2020

Kebijakan belajar di rumah bagi siswa PAUD/TK, SD sederajat hingga SMP sederajat baik negeri maupun swasta di wilayah Banten diperpanjang sampai 20 Mei 2020.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Dua PDP Covid-19 di Yogyakarta Meninggal Dunia

Dengan demikian, di DIY terjadi 4 kematian PDP yang belum terdeteksi Covid-19.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Pemudik Serbu DIY, Pemkab Perketat Pencatatan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendata setidaknya hingga Kamis (26/03/2020) kemarin, sudah ada 1.188 pemudik yang pulang kampung.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Polri Pantau Pasien Corona Hingga Tingkat Desa

Polri belum bisa melarang adanya pergerakan perantau yang nekat pulang kampung atau mudik ke kota asal.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Dua PDP Corona di Bengkulu Meninggal Dunia

Kedua korban merupakan warga Kota Bengkulu dan warga Kabupaten Kaur.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Akses Keluar Jabodetabek Akan Ditutup Bila Mudik Dilarang

Pemerintah akan menutup akses keluar wilayah Jabodetabek apabila mudik Lebaran 2020 jadi dilarang.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Cegah Corona, Cairan Disinfektan Disemprotkan Pakai Drone

Penyemprotan cairan disinfektan menggunakan drone tipe Agras dalam rangka mencegah peredaran virus corona dilakukan di kawasan Jakarta Selatan.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Kasus Positif Corona di Indonesia Bertambah 153, Total Menjadi 1.046

Achmad Yurianto melaporkan ada penambahan kasus baru positif terinfeksi virus corona yang cukup signifikan 153 orang sehingga total menjadi 1.046 kasus.

NASIONAL | 27 Maret 2020

Wabah Corona, Pembahasan RUU Pemasyarakatan Dipercepat

Lapas di Indonesia masih menjadi salah satu wilayah yang rawan penyebaran virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 27 Maret 2020

KPK dan PN Jakpus Siapkan Sidang Melalui Video Konferensi

"Persidangan tetap bisa berjalan di tengah wabah penyebaran virus corona saat ini, sehingga penyelesaian perkara Tipikor sesuai waktu yang ditentukan oleh UU."

NASIONAL | 27 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS