Mahfud: PSBB Sudah Menampung Tuntutan Lockdown
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Mahfud: PSBB Sudah Menampung Tuntutan Lockdown

Rabu, 1 April 2020 | 16:50 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com -Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk melawan virus corona atau Covid 19 sudah menampung tuntutan lockdown atau karantina wilayah.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Lockdown Wewenang Pusat

Dengan adanya PSBB, kata Mahfud, pemerintah daerah (Pemda) bisa melakukan kebijakan lockdown, namun harus tetap sesuai PP tentang PSBB dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Jadi ada yang bersuara-suara soal karantina, ada bersuara soal lockdown, sudah tertampung di situ semua," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Mahfud menjelaskan, PSBB sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait penyebaran virus corona. Pasalnya, di dalam PSBB ada aturan yang membatasi pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Baca Juga: Jokowi Izinkan Polri Lakukan Penegakan Hukum

"Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak. Selama ini sudah kompak. Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda-beda saja. Sebenarnya sudah kompak," ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, pemerintah pusat setiap hari selalu koordinasi dengan gubernur. Dalam setiap rapat koordinasi, semua gubernur menyatakan ada di dalam satu komando. "Untuk yang menginginkan karantina, sudah ada jalannya dengan cara PSBB itu," tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah sama sekali tidak merencanakan pemberlalukam darurat sipil dalam melawan virus corona. Kecuali jika perkembangan lebih buruk di masa mendatang dan memang membutuhkan status tersebut. Terlebih, aturan darurat sipil sendiri sudah ada dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Rapid Test Bisa Datang ke Rumah

"Itu sudah ada, tidak diberlakukan sekarang. UU sudah standby (siap), tapi hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan. Sekarang tidak perlu. Kalau keadaan ini menghendaki darurat sipil baru itu diberlakukan. Baru itu nanti dihidupkan karena memang UU itu sudah hidup sejak tahun 1959 sampai sekarang," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cegah Corona, Masker Kain Boleh Dipakai Sebagai Pilihan Terakhir

Erlina Burhan mengatakan, masker kain adalah pilihan terakhir apabila tidak ada lagi masker bedah atau masker berwarna hijau yang biasanya dijual bebas.

NASIONAL | 1 April 2020

Pilwagub DKI 6 April, Visi-Misi dan Tanya Jawab Melalui Teleconference

Paripurna hanya fokus pada pemungutan, pemilihan dan penghitungan suara cawagub.

NASIONAL | 1 April 2020

Bupati Malang Minta Kepala Desa Siapkan Isolasi Mandiri

Menurut Sanusi, isolasi mandiri diperlukan untuk mengurangi penyebaran virus corona.

NASIONAL | 1 April 2020

Khofifah: Pasien Corona Sembuh, Kabar Baik bagi Jatim

Seorang warga dari Surabaya berusia 76 tahun yang dinyatakan sembuh merupakan kabar baik bagi Jatim.

NASIONAL | 1 April 2020

Cegah Covid-19, Buleleng Batasi Jam Operasional Pasar dan Toko

Tidak boleh ada aktivitas setelah jam opersional yang ditentukan.

NASIONAL | 1 April 2020

Bertambah 149, Kasus Positif Corona di Indonesia Jadi 1.677

Achmad Yurianto mengatakan terdapat tambahan kasus positif corona di Indonesia yakni sebanyak 149 kasus, sehingga pada Rabu (1/4/2020) total jadi 1.677 kasus.

NASIONAL | 1 April 2020

Menkumham: WNA yang Masuk ke Indonesia Turun Drastis

Kemkumham telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pelarangan perlintasan WNA.

NASIONAL | 1 April 2020

Prajogo Pangestu Sumbang Peralatan Medis Rp 30 Miliar untuk Penanganan Corona

Sumbangan peralatan medis Rp 30 miliar dari Prajogo Pangestu untuk penanganan corona diberikan kepada beberapa rumah sakit di Jakarta. Jawa Barat, dan Banten.

NASIONAL | 1 April 2020

Rapid Test, 300 Calon Perwira Polisi Positif Virus Corona

Sedikitnya 300 siswa SIP Angkatan 49 di Sekolah Pembentukan Perwira Setukpa Lembaga Pendidikan Polri (Setukpa Lemdikpol) Sukabumi positif virus "corona".

NASIONAL | 1 April 2020

Politikus PAN Sukiman Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Jaksa meyakini Sukiman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap Rp 2,65 miliar dan US$ 22.000.

NASIONAL | 1 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS