Ini Mekanisme Penerapan PSBB
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ini Mekanisme Penerapan PSBB

Rabu, 1 April 2020 | 19:40 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Merespons Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus menerapkan di wilayah administrasinya dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Baca Juga: Ombudsman Dukung Penerapan PSBB

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh daerah untuk mengimplementasikan PP yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (31/3/2020) kemarin.

"PP tersebut dapat dijalankan di daerah yang wilayahnya terdapat penyebaran wabah corona atau Covid-19. Untuk itu, ada sejumlah mekanisme yang harus ditempuh oleh daerah," kata Juri pada konferensi pers secara daring di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (1/4/2020).

Mekanisme pertama, kata Juri, pemda dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan (Menkes).

Baca Juga: Percepat Penanganan Corona, PSBB Paling Rasional

"Implementasi peraturan pemerintah tersebut dapat merujuk pada pertimbangan yang lengkap dan komprehensif, seperti terkait epidemologis besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan," jelas Juri.

Mekanisme kedua, lanjut Juri, pengajuan pemberlakukan PSBB di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus diusulkan oleh kepala daerah kepada Menkes.

"Sementara, Menkes dalam menanggapi usulan daerah meminta pertimbangan atau mendapatkan pertimbangan dari ketua pelaksana gugus tugas untuk menetapkan apakah daerah itu disetujui untuk diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, atau tidak," tandas Juri.

Baca Juga: Pasien Positif Corona di Kota Bekasi Dinyatakan Sembuh

Selain kepala daerah, tambah Juri, pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar juga bisa diusulkan oleh gugus tugas melalui ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

"Apabila Menkes menerima usulan dari ketua pelaksana gugus tugas, dan kemudian ditetapkan wilayah tertentu atau daerah tentu itu melaksanakan kebijakan ini, maka wajib bagi daerah untuk melaksanakan keputusan Menkes yang berasal dari usulan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan wabah corona," pungkas Juri.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sampai 1 April, 28 Warga DIY Positif Corona dan 2 Pasien Sembuh

Pasien dalam pengawasan (PDP) pada 1 April 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 225 orang, 142 masih dirawat di 23 rumah sakit rujukan corona (Covid-19).

NASIONAL | 1 April 2020

Sultan HB X Minta Kepastian Aturan Teknis Pembatasan Sosial

Sultan juga berharap, paling cepat pekan depan aturan itu sudah harus selesai, karena daerah perlu gerak-cepat dalam mengambil kebijakan antisiapsi corona.

NASIONAL | 1 April 2020

KPK Ancam Tuntut Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan Corona

KPK mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati.

NASIONAL | 1 April 2020

Misbakhun: Perppu Corona Upaya Terbaik Pemerintah di Tengah Keterbatasan

Perppu 1/2020 merupakan langkah awal bagi pemerintah dalam mengambil semua kebijakan untuk mengatasi Covid-19 dan semua dampak, termasuk perekonomian nasional.

NASIONAL | 1 April 2020

Cegah Corona di Lapas, Dalam Sehari Ditjenpas Bebaskan 13.000 Napi dan Anak

Plt Dirjenpas, Nugroho memastikan sesuai tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona, warga binaan yang dibebaskan bakal mendapat pembekalan oleh petugas.

NASIONAL | 1 April 2020

Jokowi: TKI dari Malaysia Harus Dipastikan Tidak Bawa Corona ke Indonesia

Presiden Jokowi memerintahkan TKI dari Malaysia harus menjalani protokol kesehatan yang ketat, agar tidak membawa virus "corona" ke Indonesia.

NASIONAL | 1 April 2020

Menkumham Sebut Pembebasan Warga Binaan Sudah Disetujui Presiden

Menkumham Yasonna memperkirakan ada sekitar 135.000 lebih napi yang dapat dilepas.

NASIONAL | 1 April 2020

BMKG Prediksi Hujan Lebat Akan Turun Tiga Hari ke Depan

BMKG menyebut saat ini sejumlah wilayah sudah memasuki masa peralihan (pancaroba) dari musim hujan ke musim kemarau.

NASIONAL | 1 April 2020

Cegah Korban Covid-19 di Lapas dan Rutan, Kemkumham Diharapkan Lakukan Terobosan

Ketua Komisi III DPR Herman Hery berharap Kemkumham mengeluarkan terobosan kebijakan terhadap warga binaan di lapas dan rutan menyusul merebaknya Covid-19.

NASIONAL | 1 April 2020

Percepat Penanganan Corona, Ombudsman Dukung Penerapan PSBB

Laju penyebaran virus corona sangat memerlukan respon cepat dari pemerintah.

NASIONAL | 1 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS