BPK Diminta Dampingi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

BPK Diminta Dampingi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

Rabu, 1 April 2020 | 19:53 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 405 triliun tambahan APBN untuk menangani dan mengatasi dampak pandemi Covid-19. Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan wabah virus corona di Indonesia.

Baca Juga: Pandemi Corona, Jokowi Minta Realokasi Anggaran

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, menilai, pemberian dana penanganan virus corona dari pemerintah harus disertai dengan fleksibilitas dalam penggunaannya.

"Butuh fleksibilitas di dalam peraturan yang mengatur tentang penggunaannya yang baik. Namun demikian fleksibilitas tersebut bukan berarti penggunaan dana ini bisa bebas mungkin," kata Zaenur Rohman, di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurutnya, pemerintah yang menyediakan dana ratusan triliun rupiah untuk penanggulangan covid-19 adalah salah satu kebijakan yang sangat baik. Semua dilakukan agar penanggulangan covid-19 bisa berjalan efektif karena didukung oleh pendanaan yang memadai.

Dirinya melihat, dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2020 salah satu tujuannya untuk memberi fleksibilitas, termasuk memberi rasa aman dan jaminan kepada para pengambil kebijakan dalam bidang keuangan yang terkait penanggulangan covid-19.

Baca Juga: Defisit APBN 2020 di Kisaran 2,2-2,5 Persen

"Ini agar tidak mudah untuk dimejahijaukan. Namun demikian sebaik apapun sebuah peraturan, potensi penyalahgunaan selalu ada," ucapnya.

Karena itu yang paling penting sejak awal perlu ditekankan untuk tidak perlu khawatir di dalam mengambil kebijakan, selama kebijakan tersebut yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan juga tidak ada interest pribadi, maka kebijakan tersebut tidak bisa dipidanakan.

"Tetapi kalau kebijakan tersebut mengandung perbuatan melawan hukum perbuatan menyalahgunakan kewenangan, maka hukum masih tetap bisa untuk memproses tindakan-tindakan tersebut. Sehingga kuncinya ada di kebijakan yang dilakukan," ungkap Zaenur.

Yang tidak kalah penting, untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, maka sangat tergantung dari proses pengawasannya. Termasuk pengawasan dari inspektorat, pengawas internal pemerintah, termasuk BPK juga perlu melakukan pendampingan.

Baca Juga: Kejagung dan BPK Usut Aset Petinggi BTN Semarang dan Gresik

"Sejak awal agar bagaimana penggunaan dana ini bisa sesuai dengan peruntukannya untuk menanggulangi covid-19, kemudian tidak disalahgunakan. Sehingga prinsipnya adalah prinsip pencegahan sejak awal. Jadi diberikan pendampingan oleh BPKP, oleh inspektorat jenderal begitu juga oleh BPK agar penggunaannya itu tidak melanggar hukum," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Mekanisme Penerapan PSBB

PSBB dapat dijalankan di daerah yang wilayahnya terdapat penyebaran wabah corona atau Covid-19.

NASIONAL | 1 April 2020

Sampai 1 April, 28 Warga DIY Positif Corona dan 2 Pasien Sembuh

Pasien dalam pengawasan (PDP) pada 1 April 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 225 orang, 142 masih dirawat di 23 rumah sakit rujukan corona (Covid-19).

NASIONAL | 1 April 2020

Sultan HB X Minta Kepastian Aturan Teknis Pembatasan Sosial

Sultan juga berharap, paling cepat pekan depan aturan itu sudah harus selesai, karena daerah perlu gerak-cepat dalam mengambil kebijakan antisiapsi corona.

NASIONAL | 1 April 2020

KPK Ancam Tuntut Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan Corona

KPK mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati.

NASIONAL | 1 April 2020

Misbakhun: Perppu Corona Upaya Terbaik Pemerintah di Tengah Keterbatasan

Perppu 1/2020 merupakan langkah awal bagi pemerintah dalam mengambil semua kebijakan untuk mengatasi Covid-19 dan semua dampak, termasuk perekonomian nasional.

NASIONAL | 1 April 2020

Cegah Corona di Lapas, Dalam Sehari Ditjenpas Bebaskan 13.000 Napi dan Anak

Plt Dirjenpas, Nugroho memastikan sesuai tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona, warga binaan yang dibebaskan bakal mendapat pembekalan oleh petugas.

NASIONAL | 1 April 2020

Jokowi: TKI dari Malaysia Harus Dipastikan Tidak Bawa Corona ke Indonesia

Presiden Jokowi memerintahkan TKI dari Malaysia harus menjalani protokol kesehatan yang ketat, agar tidak membawa virus "corona" ke Indonesia.

NASIONAL | 1 April 2020

Menkumham Sebut Pembebasan Warga Binaan Sudah Disetujui Presiden

Menkumham Yasonna memperkirakan ada sekitar 135.000 lebih napi yang dapat dilepas.

NASIONAL | 1 April 2020

BMKG Prediksi Hujan Lebat Akan Turun Tiga Hari ke Depan

BMKG menyebut saat ini sejumlah wilayah sudah memasuki masa peralihan (pancaroba) dari musim hujan ke musim kemarau.

NASIONAL | 1 April 2020

Cegah Korban Covid-19 di Lapas dan Rutan, Kemkumham Diharapkan Lakukan Terobosan

Ketua Komisi III DPR Herman Hery berharap Kemkumham mengeluarkan terobosan kebijakan terhadap warga binaan di lapas dan rutan menyusul merebaknya Covid-19.

NASIONAL | 1 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS