Dewas KPK Tolak Wacana Menkumham Bebaskan Koruptor
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Dewas KPK Tolak Wacana Menkumham Bebaskan Koruptor

Jumat, 3 April 2020 | 16:59 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menolak usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly mempercepat pembebasan narapidana (napi) korupsi yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman untuk mencegah penyebaran virus corona di Lapas.

Baca Juga: ICW Sebut Bebaskan Koruptor Agenda Lama Menkumham

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menegaskan, dalih pembebasan narapidana korupsi demi mencegah penularan virus corona (Covid-19) tidak tepat. Dikatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, untuk itu pelaku kejahatan ini harus diperlakukan secara luar biasa.

"Saya kira tidak tepat jika napi koruptor, meskipun telah berusia 60 thn ke atas dan telah menjalani 2/3 masa hukuman, memperoleh hak pembebasan dengan alasan kemanusiaan karena wabah corona. Kejahatan luar biasa harus tetap diperlakukan secara luar biasa pula. Sehingga tidak adil jika koruptor dan juga teroris dibebaskan dengan alasan wabah corona," kata Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2020).

Baca Juga: KPK Minta Kemkumham Kaji Matang Wacana Pembebasan Koruptor

Menurut Haris, koruptor maupun teroris tidak pernah memperhitungkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan akibat kejahatan yang mereka lakukan. Untuk itu, tidak tepat menjadikan kemanusiaan sebagai alasan untuk membebaskan mereka.

"Mereka sendiri tidak pernah memperhitungkan dampak kemanusiaan dari tindak pidana kejahatan yang dilakukannya. Jadiwacana revisi PP Nomor 99 tahun 2012 saya kira tidak tepat," tegas Haris.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ridwan Kamil Laporkan Dua Klaster Besar Terduga Positif Corona

677 orang terduga positif dari klaster sekolah kepolisian di Sukabumi dan 226 dari klaster Gereja Bethel.

NASIONAL | 3 April 2020

Jelang Ramadan, Mentan Pastikan Stok 11 Kebutuhan Pokok Aman

Kemtan meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan hingga hari raya Lebaran.

NASIONAL | 3 April 2020

Pemberlakuan PSBB, Banten Siapkan Jaring Pengaman Sosial

Pemprov Banten menyiapkan jaring pengaman sosial untuk memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak diberlakukannya PSBB.

NASIONAL | 3 April 2020

Pemprov Bengkulu Alokasikan Dana Rp 15 Miliar Tangani Virus Corona

Pemprov Bengkulu mengalokasikan dana APBD Rp 15 miliar untuk penangganan kasus virus "corona" atau Covid-19 di daerah ini.

NASIONAL | 3 April 2020

Siaga Corona, Bulog Jateng Siapkan 116.451 Ton Beras untuk Ramadan

Bulog Jawa Tengah memastikan ketersediaan 116.451 ton beras diyakini cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah saat Ramadan.

NASIONAL | 3 April 2020

Stok Beras di Banten Cukup untuk Kebutuhan 3 Bulan ke Depan

Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan agar Bulog membeli gabah basah dan kering yang ada di petani Banten.

NASIONAL | 3 April 2020

Nadiem Ungkap Lima Strategi Tingkatkan Skor PISA

PISA merupakan assessment global sistem pendidikan di berbagai negara.

NASIONAL | 3 April 2020

Terpaksa Menggelar Pernikahan, Ini Tiga Aturannya

Terpaksa menggelar pernikahan di masa darurat Covid-19, ini tata cara pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

NASIONAL | 3 April 2020

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Masyarakat Diminta untuk Menunda Akad Nikah

Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran untuk masyarakat menunda acara akad nikah selama pandemi Covid-19.

NASIONAL | 3 April 2020

Bertambah 196 Orang, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 1.986

Menurut Achmad Yurianto antara 2-3 April 2020 terdapat penambahan kasus positif 1968 orang. Sehingga total kasus positif corona di Indonesia menjadi 1.986 orang

NASIONAL | 3 April 2020


TAG POPULER

B1 Livestream

TERKINI

BERITA TERPOPULER

TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS