Era Normal Baru Jadi Tantangan bagi Notaris
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Era Normal Baru Jadi Tantangan bagi Notaris

Sabtu, 30 Mei 2020 | 16:37 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tatanan baru dalam kehidupan masyarakat atau era new normal menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari pemerintah juga sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Kenormalan Baru Sebagai Harapan

Demikian disampaikan Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikatan Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro (Undip), Otty HC Ubayani dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2020).

Menurut Otty, saat pandemi Covid-19, pekerjaan notaris banyak menggunakan teknologi. Untuk itu ke depan dibutuhkan payung hukum.

"Jika tidak ada aturan jelas, dikhawatirkan notaris bisa terjerat kasus hukum. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris haruslah dilindungi oleh aturan hukum," ujar Otty.

YKCHI dan Ikanot Undip mengadakan diskusi virtual bertajuk 'Menghindari Jerat Hukum Dalam Keadaan The New Normal', Jum'at (29/5/2020).

Baca Juga: Tantangan Baru Para Musisi di Era New Normal

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun menyatakan, salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan dalam praktek pelayanan jasa notaris adalah pengakuan pengurusan dokumen secara elektronik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan itu menyebutkan bahwa informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Penyesuaian lainnya yaitu suatu kegiatan yang tidak harus hadir secara fisik. "Kemajuan teknologi memungkinan pengurusan dokumen tidak harus menghadap secara fisik kepada notaris, sehingga walaupun berjarak jauh namun dapat dijamin keaslian orangnya atau merupakan suatu keadaan yang nyata atau virtual," kata Gayus yang menjadi narasumber.

Narasumber lain, Praktisi Notaris/PPAT, Udin Narsudin menguraikan aplikasi cyber notary di era digital yakni memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Misalnya seperti digitalisasi dokumen, penanda-tanganan akta secara eletronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara teleconference, dan hal-hal lain sejenis.

Baca Juga: Polda Sumut Siapkan Skema Baru New Normal

"Pada dasarnya konsep cyber notary tersebut sudah pernah di perkenalkan pada tahun 1995. Namun, berhubung belum adanya fasilitasi berupa UU yang mengatur mengenai cyber notary, maka konsep cyber notary dimaksud menjadi hanya sebatas konsep saja, sehingga dalam konteks era digital 4.0 sekarang ini masih belum tersambung," jelas Udin.

Sementara itu, Pakar Hukum Telematika, Edmon Makarim memandang pentingnya revisi UU Jabatan Notaris. Poin-poinnya antara lain mempertegas kedudukan notaris sebagai jabatan umum.

Selain itu juga mengenai akta dapat dibuat baik dengan kehadiran secara fisik dan elektronik/dapat membuat akta autentik secara elektronik. Hal lainnya, notaris adalah bagian dari administrasi pemerintahan.

"Perlu ditambahkan kewenangan akses terhadap public registries yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan," ungkap Edmon.

Baca Juga: Mafia Tanah Rugikan Korban Rp 85 Miliar

Pada bagian lain, Ketua Umum Ikatan Alumni Undip, Maryono mengharapkan, ada kajian dan rekomendasi penting untuk disampaikan ke pemerintah dan DPR.

"Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian kepada pekerjaan notaris yang selama ini telah mendukung baik dalam pembuatan akta maupun mendorong pemasukan pajak," ucap Maryono.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Layanan Satpas SIM dan Samsat Telah Dibuka Kembali

Dispensasi perpanjangan SIM tetap diberikan bagi warga yang SIM-nya habis masa berlaku pada 24 Maret hingga 29 Mei 2020 atau selama layanan ditutup sebelumnya.

NASIONAL | 30 Mei 2020

Jusuf Kalla Sebut Kenormalan Baru Sebagai Harapan

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa dalam situasi normal baru orang bisa kembali menjalankan aktivitasnya dengan menjalankan protokol kesehatan.

NASIONAL | 30 Mei 2020

Soal Rebutan Mobil Lab PCR, Gugus Tugas Jatim Sebut Ada Miskomunikasi

Dijadwalkan hari ini dua mobil PCR akan ditempatkan di RSUD Soewandhie (100 sampel) dan RS Husada Utama (100 sampel), kemudian ke kampung tangguh.

NASIONAL | 30 Mei 2020

Tanggapi Protes Risma, PDI-P Serukan Hindari Ego Kepemimpinan

Kepentingan rakyat harus diperhatikan, tanpa menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu.

NASIONAL | 30 Mei 2020

4.599 Kendaraan ke Jakarta Diputar Balik di Cikampek

Dari jumlah tersebut yang dicatat Jasa Marga dan Dishub sebanyak 226 adalah kendaraan angkutan penumpang dan 4.373 merupakan kendaraan pribadi.

NASIONAL | 30 Mei 2020

Kabupaten Bogor Perpanjang PSBB hingga 4 Juni

Perpanjangan masa PSBB Kabupaten Bogor tak terlepas masih adanya peningkatan kasus positif Covid-19 hampir 200 kasus.

NASIONAL | 30 Mei 2020

Kempupera Siap Operasikan 4 Ruas Tol Akhir Juni

Kempupera siap mengoperasikan empat ruas tol, yaitu Banda Aceh-Sigli, Pekanbaru-Dumai, Manado-Bitung, dan ruas Balikpapan-Samarinda, akhir Juni 2020.

NASIONAL | 30 Mei 2020

GOR Gambir untuk Karantina Penumpang Kereta yang Tidak Memiliki SIKM

Penumpang kereta di Stasiun Gambir akan dikarantina di GOR Gambir, Jakarta Pusat jika tidak memiliki SIKM

NASIONAL | 30 Mei 2020

Positif Covid-19, Direktur RSUD Sultan Imanuddin Tidak Putus Asa

Direktur RSUD Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dr Fachrudin positif tertular Covid-19.

NASIONAL | 30 Mei 2020

1 Juni, 15 Daerah di Jabar Boleh Kembali Beraktivitas

Kewenangan untuk membuka aktivitas warga itu seiring penurunan level kewaspadaan pada 15 kabupaten dan kota.

NASIONAL | 29 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS