Mal Pelayanan Publik Akan Diperkuat Perpres
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Mal Pelayanan Publik Akan Diperkuat Perpres

Jumat, 19 Juni 2020 | 19:53 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) melalui Kedeputian Pelayanan Publik berencana memperkuat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Penyelenggaraan MPP di daerah akan diperkuat dengan peraturan presiden (Perpres).

Baca Juga: Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta Telah Dibuka

Hal ini merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kempan RB, Diah Natalisa mengatakan, selama ini dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan MPP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 23/2017 tentang Penyelenggaraan MPP.

Berdasarkan regulasi itu, MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dikenal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

"Sebagai upaya mengatur Mal Pelayanan Publik melalui payung hukum yang lebih tinggi, Kempan RB telah membuat Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik," kata Diah, Jumat (19/6/2020).

Baca Juga: Menpan RB Apresiasi Mal Pelayanan Publik Tetap Buka

Diah menjelaskan, upaya memperkuat payung hukum MPP telah dilakukan dengan menyelenggarakan Seminar Penguatan Regulasi Mal Pelayanan Publik, yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta instansi pemerintah lain yang terpilih. Seminar menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya kebijakan Menteri PANRB sejalan dengan kebijakan PMPTSP di daerah.

Kesepakatan lain yang tercapai adalah penyelenggaraan MPP merupakan bagian dari pengelolaan PMPTSP di daerah. Selain itu, penyelenggaraan MPP merupakan terobosan pelayanan publik yang diharapkan tidak berpotensi menimbulkan kelembagaan baru. Terakhir dasar hukum yang paling memungkinkan disarankan adalah dalam bentuk perpres.

Lebih lanjut, Diah mengatakan pembentukan MPP di berbagai daerah di Indonesia yang dimulai sejak 2017, telah mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah. Pada 2019, bersama dengan Universitas Indonesia, pihaknya telah melakukan survei tentang efektivitas MPP dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian Daerah. Dari hasil survei yang dilaksanakan di 11 Daerah yang memiliki MPP menunjukkan bahwa MPP mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Hingga 2020, telah dibentuk 24 MPP di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, dengan rincian dibentuk di 1 Provinsi, 12 kabupaten dan 11 kota.

Baca Juga: Revolusi Mental ASN untuk Tujuan Pembangunan

"Selanjutnya pada tahun 2020 ini, akan dibentuk 33 MPP, dengan rincian dibentuk di 2 Provinsi, 25 Kabupaten dan 6 Kota," tandas Diah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PT Lippo Karawaci Sumbang 300 Alat Rapid Test untuk Pemkot Manado

Lippo Group melalui PT Lippo Karawaci, Tbk memberikan 300 alat "rapid test" kepada Pemkot Manado.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Dorong Ekonomi Sirkular dengan Lebih Bijak Gunakan Plastik

Pendekatan ekonomi sirkular mampu mengurangi jumlah sampah plastik dengan melakukan proses daur ulang.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Pendaftar Keluhkan Akreditasi Sekolah Eror

Sejumlah pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Semarang kembali mengeluhkan akreditasi sekolah asal yang gagal diinput.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Polres Kudus Selidiki Kasus Diduga Santet

Polres Kudus tengah menelusuri siapa pelaku pembuang bungkusan kain kafan berisi bangkai ayam dan foto perempuan. Barang-barang ini diduga untuk menyantet.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Kemdikbud Siapkan Rp 1 Triliun bagi Mahasiswa PTS Terdampak Covid-19

Jumlah mahasiswa penerima bantuan bertambah 410.000 orang.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Presiden Bahas Pancasila dan Masalah Kebangsaan

Dari sekian banyak yang dibicarakan, ideologi Pancasila menjadi fokus pembicaraan yang belakangan menjadi diskursus publik yang hangat.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Ahmad Sahroni: KPK Jalankan Fungsinya dengan Pas

Sahroni juga mendukung rekomendasi KPK.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Dua Sekda Kena Sanksi, Bawaslu Jateng Apresiasi KASN

Bawaslu Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada KASN yang mengeluarkan sanksi administrasi kategori sedang kepada dua sekda kabupaten.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Edarkan Tembakau Gorila, Dua Remaja Diamankan Polda Bengkulu

Dua remaja warga Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, diamankan anggota Reskrim Narkoba Polda setempat, karena diduga mengedarkan tembakau gorila.

NASIONAL | 19 Juni 2020

Sekolah Swasta Dapat Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Rp 3,2 Triliun

Masing-masing sekolah menerima Rp 60 juta per tahun.

NASIONAL | 19 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS