Kekuatan Diplomasi Selesaikan Sengketa Laut China Selatan

Kekuatan Diplomasi Selesaikan Sengketa Laut China Selatan

Sabtu, 20 Juni 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, optimistis kekuatan diplomasi dapat menyelesaikan secara baik sengketa Laut China Selatan (LCS), yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Indonesia Harus Waspadai Pecahnya Konflik LCS

Tiongkok mengklaim sebagai pemilik sebagian besar wilayah LCS. Demikian juga Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan mengklaim sebagai pemilik wilayah itu. Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan di kawasan yang berbatasan langsung dengan LCS, yaitu di Kepulauan Natuna.

“Sengketa ini memang menjadi perhatian. Kita berharap kekuatan diplomasi dapat menyelesaikan dengan baik sengketa Laut Tiongkok Selatan,” kata Purnomo saat membuka webinar bertajuk “Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi ” di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-4 Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) dipandu Dosen Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Alexander Wibowo. Adapun pembicara yang hadir adalah mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Purnomo mengatakan, ada dua sudut pandang atau angle penting yang harus dicermati dalam sengketa Laut China Selatan. Selain sembilan titik yang diklaim Tiongkok sebagai wilayah teritorialnya, juga perebutan sumber daya energi di sekitar Spratly dan Paracel. Konflik LCS juga bisa ditinjau dari dua perspektif, yaitu dari segi soft power dan hard power.

Baca Juga: RI Daftar Status Kedaulatan Natuna ke PBB

"Pada saat ini telah turun kekuatan besar dari AS dan Tiongkok. Kalau saya boleh sebut hari-hari ini ada tiga kapal induk AS, di mana satu kapal induk itu membawa 60 pesawat tempur. Kita bisa bayangkan,” katanya.

Dari sisi soft power, diplomasi yang dilakukan Asean dan Tiongkok sempat terhenti karena adanya wabah Covid-19. Pembicaraan yang telah berlangsung selama beberapa tahun itu seharusnya dilanjutkan, tapi terhenti. Padahal, negosiasi bisa saja dilanjutkan walaupun secara virtual diplomacy. "Tapi tampaknya diplomasi ini lebih diinginkan menggunakan face to face diplomacy,” kata dia.

Prinsip Hukum Internasional

Purnomo berharap, Declaration on Conduct yang dicetuskan pada 2002, di mana Asean bersama Tiongkok mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002.

Deklarasi tersebut berisi komitmen negara-negara anggota Asean dan Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut China Selatan, menyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik.

Baca Juga: Tiongkok Dinilai Enggan Hormati Hukum Internasional

"DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota Asean dan Tiongkok dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya," tandas pionir Universitas Pertahanan Indonesia ini.

Laut China Selatan, lanjut Purnomo, sebagai bagian dari Asean harus menjadi kawasan yang damai. Sebab, DOC yang dicetuskan pada tahun 2002 di Phnom Penh, Kamboja, dapat diselesaikan dengan Code of Conduct dalam waktu dekat ini.

“Tidak apa walaupun mengalami sedikit kemunduran. Jadi, di satu sisi ada soft power dan sisi lainnya ada hard power,” ujarnya.

Menurut Purnomo, Indonesia sebagai bagian dari Asean, sebetulnya tidak ikut terlibat dalam masalah yang tumpang tindih ini.

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Bentuk Komando Gabungan

"Kita tidak terlibat dalam kaitannya dengan enam negara terkait yaitu, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Namun, kita dekat sekali dengan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, yang memang di situ Indonesia memiliki lapangan gas Natuna D-Alpha, lapangan gas yang terbesar di Pasifik. Tentu ini menjadi perhatian kita,” jelas Purnomo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Malang Raya Belum Terapkan New Normal

Tingkat penularan virus corona jenis baru atau Covid-19 di Malang Raya masih belum memasuki kategori rendah.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Reisa: Tidak Semua Kerumunan Jadi Sasaran Rapid Test Covid-19

Tes cepat Covid-19 tidak harus menyasar di semua kerumunan yang terjadi.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Theo Sambuaga Ingatkan Pentingnya Penguatan dan Pengamalan Pancasila

Segenap komponen bangsa diharapkan dapat memperkuat komitmen dan pengamalan terhadap Pancasila. Mengingat situasi dan kondisi global berkaitan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Pandemi Covid-19, Iluni UI Luncurkan Kertas Kerja Rekomendasi Kebijakan UMKM

Iluni UI meluncurkan kertas kerja rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, Sabtu (20/6/2020).

NASIONAL | 20 Juni 2020

Jubir: Tujuh Provinsi Tanpa Adanya Kasus Baru Covid-19

Tidak ada penambahan kasus Covid-19 baru di tujuh provinsi di Indonesia, Sabtu (20/6/2020).

NASIONAL | 20 Juni 2020

Tambah 9, Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Menjadi 116

Penambahan kasus Covid-19 di Bengkulu pada Sabtu (20/6/2020) melebihi dari biasa yakni sembilan orang, sehingga jumlah total pasien positif virus "corona" 11.

NASIONAL | 20 Juni 2020

KPK Yakin Majelis Hakim Tolak Permintaan Imam Nahrawi Jadi JC

KPK meyakini majelis hakim tak akan mengabulkan permintaan mantan Menpora Imam Nahrawi untuk mendapat status sebagai "justice collaborator" (JC).

NASIONAL | 20 Juni 2020

Jubir Covid-19: Manajemen Informasi Penting untuk Kendalikan Kepanikan

Kunci penanganan Covid-19 baik untuk masyarakat maupun pemerintah adalah manajemen informasi.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Indonesia Harus Waspadai Pecahnya Konflik Laut China Selatan

Konflik LCS diprediksi akan menyeret banyak negara yang memiliki kepentingan.

NASIONAL | 20 Juni 2020

Achmad Yurianto: Manajemen Informasi Penting untuk Kendalikan Kepanikan

Covid-19 merupakan penyakit jenis baru, sehingga sangat wajar apabila kemudian muncul informasi yang simpang siur sehingga menimbulkan kepanikan.

NASIONAL | 20 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS