Jubir Presiden: Perpres 67/2020 Bentuk Apresiasi Terhadap Penyandang Disabilitas
INDEX

BISNIS-27 503.6 (1.21)   |   COMPOSITE 5652.76 (35.99)   |   DBX 1032.04 (1.88)   |   I-GRADE 164.451 (0.97)   |   IDX30 490.95 (1.66)   |   IDX80 128.766 (0.54)   |   IDXBUMN20 358.484 (2.18)   |   IDXG30 133.521 (0.38)   |   IDXHIDIV20 437.723 (2.03)   |   IDXQ30 142.408 (0.74)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.06)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (2.24)   |   IDXV30 120.747 (1.77)   |   INFOBANK15 969.323 (2.13)   |   Investor33 424.184 (1.38)   |   ISSI 165.497 (1.24)   |   JII 607.992 (3.73)   |   JII70 207.954 (1.56)   |   KOMPAS100 1151.81 (6.97)   |   LQ45 901.663 (3.07)   |   MBX 1571.94 (11.04)   |   MNC36 316.426 (1.48)   |   PEFINDO25 300.975 (6.42)   |   SMInfra18 283.853 (0.77)   |   SRI-KEHATI 362.321 (1.21)   |  

Jubir Presiden: Perpres 67/2020 Bentuk Apresiasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Senin, 22 Juni 2020 | 19:32 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia mengatakan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah langkah progresif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghormati hak-hak disabilitas di Indonesia.

Baca Juga: Istana Bantah Ada Kenaikan Listrik Saat Pandemi

"Dengan adanya perpres, ini adalah rambu bagi setiap masyarakat untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian yang layak untuk mendapat hak serta tanggung jawab yang sama dengan masyarakat umum,” kata Angkie Yudistia dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2020).

Hal ini dilakukan, lanjut Angkie Yudistia, agar bisa menjadi motivasi bersama untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

"Penghargaan diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apresiasi ini berhak diterima oleh siapapun baik perseorangan, badan hukum dan lembaga negara, serta penyedia fasilitas publik. Bentuk penghargaan berupa lencana, trofi, piagam, dan penghargaan lainnya,” terang Angkie Yudistia.

Baca Juga: Memastikan Akses Membaca Bagi Siswa Difabel

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 67 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan dan hak penyandang disabilitas.

Dalam pasal 1 perpres tersebut, tertulis penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

Aturan tersebut menjelaskan perlindungan serta memperkuat hak penyandang disabilitas. Selanjutnya Menteri yang akan menyelenggarakan hal tersebut adalah di bidang sosial. Kemudian pada pasal 4, tercatat penghargaan diberikan pada orang perseorangan, badan hukum dan lembaga serta penyedia fasilitas publik.

Baca Juga: Masyarakat Diimbau Terapkan Social Distancing

Dalam pasal 6 juga menjelaskan bahwa orang yang akan menerima penghargaan memiliki beberapa kriteria. Tertuang pada Ayat 1 menyatakan orang yang diberikan penghargaan harus berjasa dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu kriterianya yaitu memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi penyandang disabilitas.

Kemudian melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi pemenuhan hak, lalu menemukan inovasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya memperjuangkan kesetaraan gender mulai dari perempuan hingga anak-anak.

Tidak hanya itu, dalam kriteria orang per seorang harus memenuhi kriteria. Yaitu warga negara Indonesia, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, memiliki integritas dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas paling singkat dua tahun secara terus menerus.

Baca Juga: Kemsos dan Kemdagri Akan Buat Kartu Penyandang Disabilitas

Selanjutnya nantinya mereka akan diberikan penghargaan dalam bentuk lencana, trofi, piagam atau penghargaan lainnya. Pemberian Penghargaan pun akan oleh Bupati atau Wali Kota dan akan membentuk tim penghargaan daerah Kabupaten/kota.

Lalu, pada pasal 15, diatur Bupati/wali kota dapat memberikan penghargaan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim Kembali Diperpanjang

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 26 Juni 2020.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menjaga Ekosistem Hutan, Mencegah Wabah di Masa Depan

Program Lingkungan PBB (UNEP) memperingatkan 75% dari kemunculan patogen manusia adalah zoonotik, dengan kata lain, infeksi awal yang berasal dari hewan. Aktivitas seperti deforestasi, fragmentasi lahan, serta perluasan habitat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. 

NASIONAL | 22 Juni 2020

PSBB, Kota Bandung Belum Bisa Gelar CFD

Kota Bandung belum dapat menggelar hari bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor digelar di kota itu selama PSBB masih digelar.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Pandemi Covid-19, Momentum Ubah Birokrasi

Pandemi Covid-19 semestinya menjadi momentum mengubah birokrasi.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Gugus Tugas: Kawasan Pariwisata Alam Akan Dibuka Secara Bertahap

Kawasan pariwisata alam di Tanah Air dibuka secara bertahap untuk memulai aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko paling ringan.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menpan RB Ingatkan Pemda Percepat Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo, penyederhanaan birokrasi sangat penting dalam rangka mempercepat perizinan dan pelayanan publik.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menko PMK Sebut Pemerintah Hadapi Dua Pilihan Sulit

Pemerintah harus memilih relaksasi atau kelonggaran PSBB atau percepatan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Kelanjutan Kartu Prakerja Masih Dievaluasi

Pemerintah saat ini masih mengevaluasi Program Kartu Prakerja agar tata kelolanya berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Polda Aceh Ungkap Penjual Organ Harimau dan Beruang Madu

Ditreskrimsus Polda Aceh menangkap sejumlah tersangka jaringan perdagangan organ Harimau Sumatera (Panthera Tigris) dan Beruang Madu.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Puluhan Karyawan RSUD Kota Cilegon Sembuh dari Covid-19

Sebanyak 23 karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon dipastikan sembuh setelah menjalani tes swab sebanyak dua kali dan hasilnya negatif.

NASIONAL | 22 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS