Kemhub Bantah Siapkan Regulasi Pajak Sepeda
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Kemhub Bantah Siapkan Regulasi Pajak Sepeda

Senin, 29 Juni 2020 | 23:28 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) membantah pemberitaan di sejumlah media online yang menyebutkan sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Kemhub menyatakan, hal tersebut tidak benar.

Baca Juga: Tren Bersepeda Meningkat Selama Pandemi Covid-19

"Tidak benar Kemhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata juru bicara Kemhub, Adita Irawati, dalam keterangan persnya, Senin (29/6/2020).

Lebih lanjut, Adita menyampaikan, adapun regulasi yang disiapkan Kemhub akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

"Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” papar Adita.

Baca Juga: Kemhub Akan Evaluasi Kebijakan Tiket Pesawat

Adita juga menyampaikan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya, kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ITB Gelar Rangkaian Kegiatan Perayaan 100 Tahun

Dari Nadiem Makarim hingga Isyana Sarasvati ikut merayakan 100 Tahun ITB.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Djafar Badjeber: Akhirnya Kemarahan Presiden Meledak Juga

Wajar presiden jengkel dan marah karena persoalan Covid-19 ini memerlukan kekompakan dan percepatan penanganan untuk pemulihan ekonomi.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Masa Tugas Operasi Tinombala Diperpanjang

Perpanjangan Operasi Tinombala dilakukan hingga 30 September 2020.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Jaga Ketahanan Pangan, Bupati Tabanan Ajak Warga Gotong Royong

Semua orang harus selalu menjaga imun tubuh agar tetap sehat dan tetap menaati anjuran pemerintah.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Bersama Kempan RB, Sesmenpora Bahas Perkembangan Organisasi

Kempora saat ini sedang melakukan re-organisasi untuk seluruh unit eselon.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Maklumat Dicabut, Polri Tegaskan Tetap Kawal dan Jaga Masyarakat

Pencabutan maklumat Kapolri bukan berarti masyarakat boleh berperilaku seperti sedia kala.

NASIONAL | 29 Juni 2020

FSGI Beri Lima Solusi Masalah PPDB DKI Jakarta

FSGI menawarkan beberapa solusi, agar masalah PPDB DKI Jakarta dapat segera diselesaikan.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Rusuh Bansos Tunai, Dua Mobil Dibakar di Mandailing Natal

Dua unit mobil serta sejumlah sepeda motor dibakar dalam aksi kerusuhan menuntut pembagian dana bantuan sosial tunai di Mandailing Natal, Senin (29/6/2020).

NASIONAL | 29 Juni 2020

Tiga Kondisi Darurat Tengah Dialami Masyarakat Papua Saat Ini

Masih banyak masyarakat Papua yang merasa Covid-19 bukan ancaman, karena merasa kuat.

NASIONAL | 29 Juni 2020

Laporkan Kepala Disdik DKI ke Ombudsman, Forum Orang Tua Murid Tuntut PPDB Diulang

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dilaporkan ke Ombudsman RI karena diduga melakukan malaadministrasi dalam penyelenggaraan PPDB.

NASIONAL | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS