Menko PMK Minta Istilah New Normal Tak Perlu Diributkan
INDEX

BISNIS-27 491.129 (6.19)   |   COMPOSITE 5612.42 (49.05)   |   DBX 1062.36 (-0.64)   |   I-GRADE 161.886 (2.05)   |   IDX30 478.794 (5.98)   |   IDX80 126.714 (1.36)   |   IDXBUMN20 355.426 (3.6)   |   IDXG30 131.028 (0.91)   |   IDXHIDIV20 432.126 (4.06)   |   IDXQ30 139.823 (1.88)   |   IDXSMC-COM 243.691 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (2.73)   |   IDXV30 122.487 (1.93)   |   INFOBANK15 946.8 (16.1)   |   Investor33 412.464 (5.31)   |   ISSI 165.112 (0.72)   |   JII 597.802 (2.79)   |   JII70 206.187 (1.22)   |   KOMPAS100 1134.88 (12.89)   |   LQ45 883.061 (10.42)   |   MBX 1552.46 (15.74)   |   MNC36 308.511 (3.58)   |   PEFINDO25 308.232 (5.44)   |   SMInfra18 281.756 (1.89)   |   SRI-KEHATI 352.482 (4.61)   |  

Menko PMK Minta Istilah New Normal Tak Perlu Diributkan

Senin, 13 Juli 2020 | 17:37 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Adanya polemik penggunaan istilah new normal (normal baru), membuat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy perlu meluruskan istilah tersebut.

Baca Juga: Tangani Zona Merah, Pemerintah Terapkan Karantina Lingkungan

"Soal new normal, setahu saya sudah dipertegas sekarang tidak digunakan new normal. Sekarang istilahnya adaptasi dengan keadaan yang baru,” kata Muhadjir Effendy seusai ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menurut Muhadjir, semua pihak tidak perlu ribut dengan istilah new normal. Meski berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak ada istilah new normal. Melainkan ada istilah masa transisi rehabilitasi sosial ekonomi dan rekonstruksi sosial ekonomi.

"Tetapi memang UU ini tidak terlalu kompatibel dengan bencana non-alam. Karena itu atas inisiatif DPR Komisi VIII, maka UU Nomor 2/2007 akan segera direvisi dengan seiring perkembangan yang ada ini. Terutama karena kita sudah mengalami bencana non-alam ini. Akan disesuaikan, nanti ada istilah khusus dengan UU yang baku,” jelas Muhadjir Effendy.

Baca Juga: Indef Ingatkan Ancaman Kontraksi Ekonomi Lebih Dalam

Karena itu, Muhadjir sependapat dengan Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, bahwa istilah new normal dan lockdown memang tidak sesuai dengan UU Nomor 24/2007. "Sehingga kita kalau gunakan harus hati-hati. Termasuk juga dengan adaptasi baru, itu juga tidak dalam UU,” ujarnya.

Muhadjir mengungkapkan, istilah new normal berasal dari pengusaha Roger McNamee yang menulis buku The New Normal: Great Opportunities in a Time of Great Risk. Adapun yang dimaksud istilah new normal dalam buku tersebut tidak ada kaitannya dengan pandemi Covid-19.

"Itu sebetulnya tidak ada urusannya dengan Covid-19 karena dia itu kan pialang modal ventura, dia bahas bagaimana memanfaatkan keuntungan besar dalam krisis besar. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya dengan Covid-19. Karena dia tulis itu di 2004 sebagai bentuk refleksi itu dari krisis moneter 1998,” jelas Muhadjir Effendy.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Gratiskan Rapid Test

Oleh karena itu, Muhadjir mengajak semua pihak untuk berhati-hati menggunakan istilah new normal, meski penggunaan istilah itu tidak dilarang. "Karena itu, kita harus hati-hati gunakan diksi itu, tapi ya enggak dilarang, namanya juga istilah,” kilah Muhadjir Effendy.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tangani Zona Merah, Pemerintah Terapkan Karantina Lingkungan

Pemerintah fokus melakukan karantina lingkungan untuk mengendalikan virus corona atau Covid-19 di daerah zona merah.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Penyidikan Maria Pauline Terhambat

Penyidikan tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, tak berjalan mulus. Pasalnya warga negara Belanda ini belum didampingi pengacara.

NASIONAL | 13 Juli 2020

9 Provinsi Tanpa Penambahan Kasus Positif Covid-19

Sebanyak sembilan provinsi tercatat tak ada penambahan kasus positif Covid-19 alias nol pada hari ini, Senin (13/7/2020).

NASIONAL | 13 Juli 2020

Banyuwangi Akan Jadi Daerah Pertama Miliki Laporan Berkelanjutan

Banyuwangi sudah tiga langkah lebih maju dalam membuat laporan berkelanjutan yang akuntabel, terukur, dan tranparansi dalam memberikan informasi.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Hermansyah Dinyatakan Lolos Jadi Kandidat Ketum BPD Hipmi Sumsel

Kgs Hermansyah Mastari akhirnya dinyatakan lolos sebagai kandidat Ketua Umum Hipmi Sumsel.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Longsor Timbun 5 Rumah dan Gereja di Sumut

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Si Hitam Pertamax Turbo dan Kisah Para Penyalur Migas

Dengan sistem NGS, seluruh proses administrasi dan pengisian muatan BBM dilakukan secara digital.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Anggota Meninggal Positif Covid-19, DPRD Jateng Lakukan Rapid Test

Terdapat 51 orang yang mengikuti tes cepat menyusul meninggalnya Anggota DPRD Syamsul Bahri.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Menpora Minta Seluruh Cabor Kreatif di Tengah Pandemi

Menpora Zainudin Amali meminta cabor untuk mengembangkan kreativitas di tengah pandemi. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan turnamen internal.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Djoko Tjandra Bisa Lolos, Ini Penjelasan Dirjen Imigrasi

Djoko Tjandra diduga masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal melalui jalur perbatasan yang tidak terdapat pos pemeriksaan.

NASIONAL | 13 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS