Pemanfatan Sumber Daya Laut Dianggap Belum Optimal
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.52)   |   COMPOSITE 5652.76 (47.4)   |   DBX 1032.04 (1.65)   |   I-GRADE 164.451 (1.73)   |   IDX30 490.95 (3.32)   |   IDX80 128.766 (0.96)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.39)   |   IDXG30 133.521 (0.64)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.58)   |   IDXQ30 142.408 (1.31)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.47)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (2.9)   |   IDXV30 120.747 (2.12)   |   INFOBANK15 969.323 (7.84)   |   Investor33 424.184 (2.69)   |   ISSI 165.497 (1.5)   |   JII 607.992 (4.51)   |   JII70 207.954 (1.89)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.34)   |   LQ45 901.663 (6.18)   |   MBX 1571.94 (14.72)   |   MNC36 316.426 (2.3)   |   PEFINDO25 300.975 (8.49)   |   SMInfra18 283.853 (1.55)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.43)   |  

Pemanfatan Sumber Daya Laut Dianggap Belum Optimal

Rabu, 15 Juli 2020 | 23:07 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting dan berarti bagi masyarakat, bangsa dan negara. Besarnya wilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70 persen, dapat dimanfaatkan. Salah satunya, untuk segi pangan.

Baca Juga: KKP Didorong Fokus Budi Daya Lobster Domestik

Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi diantaranya angka GPD yang rendah, atau sekitar 30 persen dari sumbangan hasil laut. Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan kementerian, instansi dan lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menyebabkan kurang harmonisnya implementasi kebijakan.

Persoalan lainnya adalah konektivitas, dimana rantai pasok dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbentur salah satunya berupa mahalnya ongkos laut dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa pesisir belum berkorelasi dengan arahan kebijakan pembangunan, baik RTRW maupun RZWP3K. Hal ini menjadi suatu kendala pembangunan desa pesisir yang berbasis potensi biota laut.

Paralel dengan hal tersebut, pandemi virus corona (Covid-19) selama beberapa bulan belakangan telah memukul perekonomian Indonesia secara umum. Hampir seluruh sektor luluh lantak dibuatnya dan berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Oleh karena itu, di tengah situasi pendemik saat ini, diperlukan skenario untuk pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka mencapai Indonesia maju, sejahtera dan berdaulat. Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk "Pengembangan Industri Pangan Laut Terpadu DI Kawasan Pesisir Pasca-Covid-19 yang diikuti lebih dari 700 peserta, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil

Acara ini digelar Perluni PWK ITI (Perhimpunan Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia) bekerja sama dengan Program Studi PWK - ITI dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Banten.

Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Ahmad Aris dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ahli kelautan Rokhmin Dahuri, pemerhati transportasi laut dan logistik maritim Harry Boediarto dan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fransiskus Roberto Diogo.

Hadir pula sebagai pembahas, perwakilan LSM Juang Laut Lestari Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) Juanita Mandagi, praktisi pembudidaya teripang Sahid SP, dan pemerhati pengembangan kawasan laut dan pesisir Freude TP Hutahaean.

Wakil Rektor Institut Teknologi Indonesia (ITI), Dwita Suastiyanti, mengungkapkan, perencana wilayah kota sudah seharusnya mengambil peran penting dalam mengatasi persoalan terkait perencanaan ruang baik di wilayah darat maupun laut.

Baca Juga: KKP Jaga Pasar Ekspor Perikanan di AS dan Eropa

"Melalui diskusi ini harus lahir sejumlah poin yang dapat menjadi solusi cerdas dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut pasca-Covid-19,” kata Dwita.

Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden (KSP), Febry Calvin Tetelepta yang menjadi keynote speech dalam webinar ini menyatakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut ini sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan.

"Revitalisasi tambak rakyat harus menjadi optimal dan berkelanjutan karena perikanan budidaya merupakan masa depan. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga serta turut melibatkan pemerintah daerah," kata Febry.

Ahmad Aris menegaskan, perencanaan spasial, tata ruang laut dan zonasi laut seharusnya mengawali arah penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya.

Baca Juga: Penyebab Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan Belum Maksimal

"Selain itu, KKP telah membangun program sentra keluatan dan perikanan terpadu di 13 lokasi di Indonesia (Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Moa) yang dapat dijadikan contoh,” jelasnya.

Sementara, Rokhmin Dahuri menegaskan, disparitas pembangunan wilayah masih jomplang di Indonesia. Seharusnya dalam pembangunan kelautan 60 persen fokusnya diletakkan di sektor ekonomi karena tingginya penganguran, terutama pasca-Covid19.

Harry Boediarto menambahkan, penataan ruang perairan harus mulai dilakukan. Harry mengajak seluruh pihak lewat ujaran ‘Ayo kita semua ke laut’ termasuk mulai mengarahkan investasi ke sektor laut. "Perlu juga adanya wilayah yang menjadi pilot project, dimana teknologi maju perikanan diterapkan, dengan model bisnis kelautan yang berkelanjutan,” tandasnya.

Fransiskus Roberto Diogo mengaku optimistis atas pemanfaatan sumberdaya laut terutama di Kabupaten Sikka. "Tidak usah pesimis dengan pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah politik anggaran dan kemitraan yang baik untuk pengembangan sumberdaya laut. Perlu kebijakan yang lebih masif dan berani dengan melibatkan semua pihak,” kata Fransiskus.

Baca Juga: Birokrasi Ekspor Benih Lobster Jangan Rugikan Nelayan

Sementara itu, Juanita Mandagi, menegaskan, penataan ruang haruslah sinergis dan saling mengisi. "Kita harus beranjak dari tingkatan paling bawah. Desa menjadi ujung tombak untuk indutri pangan laut terpadu supaya masyarakat dapat menikmati,” kata Juanita.

Mendukung hal ini, Freude TP Hutahaean menyatakan, saat ini belum ada kawasan di Indonesia yang mengembangkan potensi kelautan secara profesional. "Indonesia belum mengelola bahan baku secara maksimal. Hanya berperan sebagai eksportir yang kemudian masuk ke negara Eropa, Tiongkok, dan lain-lain,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gunung Merapi Keluarkan Guguran Malam ini

Lokasi pasti terjadinya guguran Gunung Merapi belum terlihat karena terkendala cuaca.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kualitas Pendidikan Jadi Fokus Utama di Masa Pandemi

CQUniversity dan Universitas Bakrie kembali berkolaborasi untuk menawarkan program studi sarjana di Jakarta.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Lima Provinsi Ini Dinilai Baik dalam Penanganan Pengendalian Covid-19

Apresiasi terhadap lima provinsi dalam pengendalian Covid-19 itu disampaikan Jokowi dalam pengarahan dan pertemuan dengan gubernur se-Indonesia di Istana Bogor.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Siti Nurbaya Terima Penghargaan atas Keteladanan dan Peran Serta Mendorong Kepatuhan Pajak

Terpilihnya Siti Nurbaya sebagai tokoh yang taat pajak diharapkan menjadi inspirasi keteladanan bagi masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Polri Keluarkan Surat Bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra

Dalam surat itu ditulis pekerjaan Djoko sebagai: Konsultan Biro Korwas PPNS beralamat Trunojoyo nomor 3 dari kesatuan Bareskrim dengan hasil rapid test negatif

NASIONAL | 15 Juli 2020

Datangi Istana, Masyarakat Dayak Dukung RUU PIP

Kepala BPIP mengapresiasi dukungan dari masyarakat adat Dayak. Hal ini membuktikan kalau Pancasila menyatukan semua warga bangsa.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tangani Banjir Bandang Luwu Utara, Kempupera Kerahkan Alat Berat

BBWSPJ sudah menambah 4 unit alat berat berupa 1 unit excavator, 1 unit dozer, dan 2 unit dump truck guna menanggulangi banjir bandang di Luwu Utara.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Ingatkan ASN Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Penutupan kantor kementerian/lembaga tidak perlu dilakukan, apabila setiap ASN disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Komisi IX Dorong Penelitian dan Pengembangan Vaksin Covid-19

Komisi IX DPR RI mendorong penelitian, pengembangan dan produksi vaksin Covid-19. Pemerintah juga diminta menjamin akses vaksin bagi seluruh masyarakat.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Korban Tewas Banjir Bandang Luwu Utara Jadi 21 Orang

Hingga Rabu (15/7/2020), jumlah korban jiwa banjir bandang di Luwu Utara menjadi 21 orang.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS