Penguatan BPIP Dinilai Sangat Penting
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Penguatan BPIP Dinilai Sangat Penting

Jumat, 17 Juli 2020 | 20:53 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Widyatama Bandung Obsatar Sinaga mengemukakan penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila sangat diperlukan. Penguatan BPIP harus melalui regulasi berupa Undang-undang (UU) agar impelementasi Pancasila lebih efektif.

Baca Juga: Tolak RUU HIP, Pemerintah Ajukan BPIP

"Kalau suatu lembaga didirikan dengan Peraturan Presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Kalau dibentuk dengan undang-undang, lembaganya makin kuat, semakin baik," kata Obsatar di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Ia menanggapi usulan pemerintah yang mengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan RUU BPIP. Menurutnya, usulan itu sudah bagus dan tepat karena bisa menghilangkan pasal kontroversial dalam RUU HIP.

Obsatar melihat penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pasca-reformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara.

Baca Juga: Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIP

"Kondisi Indonesia paska reformasi cukup memprihatinkan. Banyak generasi muda yang tidak mengetahui makna Pancasila. Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama," tutur Obsatar.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Kajian Pancaila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai sangat penting untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Pasalnya, selama ini, pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila hanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Dwi hanya berharap bila nantinya BPIP memiliki payung hukum berupa UU agar tidak ada upaya untuk memberikan tafsir tunggal terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati rumusannya oleh para pendiri bangsa. Pasalnya, Pancasila sudah final dan merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.

Baca Juga: Kurikulum Pendidikan Pancasila Dinilai Penting

"Jangan sampai terulang pengalaman Orde Baru yang menjadikan pembinaan ideologi Pancasila sebagai alat politik kekuasaan,” tegas Bayu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Yakin Masih Hidup, KPK Tegaskan Terus Buru Harun Masiku

Isu Harun Masiku meninggal dunia belum terbukti kebenarannya.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Megawati Minta Cakada Selalu Dekat dengan Rakyat

Calon Kepala Daerah yang diusung PDIP harus kokoh jaga Pancasila.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Diacak-acak Djoko Tjandra, 2 Jenderal Polri Dicopot dari Jabatan

Sebelumnya, Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatannya.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Mahfud Serahkan 12 Nama Calon Anggota Kompolnas ke Presiden

12 calon anggota Kompolnas tersebut, terdiri dari unsur kepolisian dan tokoh masyarakat.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Kemdikbud Diminta Tinjau Ulang Penghapusan Tunjangan Profesi Guru SPK

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kemdikbud mengembalikan tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerja sama (SPK).

NASIONAL | 17 Juli 2020

Anggota DPR Dorong LPDP Cetak SDM Berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global untuk menghadapi sejumlah tantangan termasuk bonus demografi dan pandemi.

NASIONAL | 17 Juli 2020

KPK: Vonis Peneror Novel Preseden Buruk bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan putusan Majelis Hakim PN Jakut terhadap 2 terdakwa peneror Novel Baswedan.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Mendagri Puas Pencairan Dana Pilkada Capai 80 Persen

Hingga Kamis (16/7/2020), pencairan dana pilkada untuk 270 daerah sudah berada di atas 80 persen.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Menpora Jadi Dosen Penguji Menaker untuk Gelar Doktor IPDN

Disertasi Menaker Ida Fauziyah mengangkat tema "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat RI".

NASIONAL | 17 Juli 2020

Kemsos Pastikan Kebutuhan Korban Banjir Masamba Terpenuhi

Bantuan Kemsos saat ini mencapai Rp 2 Miliar terdiri dari bantuan logistik, peralatan kebersihan dan santunan bagi korban banjir Luwu yang meninggal dunia.

NASIONAL | 17 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS