Regulasi Sawit Rakyat Dinilai Perlu Diperbaiki
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Regulasi Sawit Rakyat Dinilai Perlu Diperbaiki

Selasa, 4 Agustus 2020 | 17:55 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah perlu segera mengatasi permasalahan sawit rakyat. Salah satunya, dengan memasukkan sawit dalam definisi lahan garapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Baca Juga: Wamendag Intensifkan Kampanye Kelapa Sawit

"Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai jalan keluar, tetapi hal tersebut belum menjawab sengkarut pengelolaan sawit rakyat. Imbasnya, rakyat menjadi subjek yang paling dirugikan dengan adanya konflik sawit dalam kawasan hutan,” kata Direktur Hicon Law and Policy Strategies, Hifdzil Alim, Selasa (4/8/2020).

Menurut Hifdzil, pihaknya telah mengkaji enam regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk mengatasi sengkarut sawit rakyat. Pertama, Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Kedua, Perpres 88/2017. Ketiga, Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria.

Keempat, Instruksi Presiden (Inpres) 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Kelima, Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Keenam, Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Hifdzil menuturkan, keberadaan enam instrumen hukum dan kebijakan itu belum sepenuhnya memberikan ruang bagi penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan. Kebijakan pemerintah tentang perhutanan sosial, nyatanya belum dapat mengakomodasi fakta adanya sawit rakyat dalam kawasan hutan.

Baca Juga: Dongkrak Ekspor Sawit dengan Peningkatan Promosi

Persoalan semakin kompleks, karena pada kawasan perhutanan sosial yang lahannya terdapat tanaman sawit, diberikan toleransi selama 12 tahun sejak masa tanam diwajibkan menanam pohon berkayu paling sedikit 100 pohon per hektar. Demikian halnya masalah legalitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang berdampak tidak berputarnya roda sertifikasi.

Menurut Hifdzil, semestinya perlu ada tawaran lain. Misalnya, diganti dengan jangka waktu daur ulang atau menerapkan kebun campur. Pihaknya juga mengidentifikasi masalah krusial lainnya yaitu pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dilakukan tanpa melihat cost yang berpotensi muncul dalam penerapan pola penyelesaian tersebut.

"Contohnya, ketika resettlement, apakah pemerintah daerah mempunyai modal yang cukup untuk menekan potensi konflik tenurial (lahan)? Atau ketika pemerintah menetapkan status kawasan hutan sebagai perhutanan sosial, apakah ada jaminan lahan tersebut akan dikelola dengan cara-cara yang berkelanjutan? Pertanyaan ini belum mampu dijawab oleh Perpres 88/2017,” ujar Hifdzil.

Hifdzil menilai, tidak dimasukkannya secara frasa sawit dalam lahan garapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 4 Perpres 88/2017 justru mengakibatkan tidak terjawabnya akar masalah pengelolaan lahan sawit.

Baca Juga: Inovasi Teknologi Optimalkan Produksi Sawit

"Pemerintah sebaiknya memperhatikan bagaimana implementasi instrumen hukum dan kebijakan yang telah dibuat untuk memastikan penyelesaian masalah sawit rakyat dengan menyasar langsung pada akar masalah,” demikian usulan mantan Wakil Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini.

Dengan potensi sawit sebagai primadona perkebunan, Hifdzil berpandangan, pemerintah seharusnya memberi perhatian dalam menjawab setiap akar masalah pengelolaan sawit. Hifdzil optimistis tidak akan terjadi konflik yang kemudian menghambat produksi sawit sebagai komoditas ekonomi unggulan selain minyak dan gas.

"Sistem perkebunan dengan menggunakan konsep agroforestry atau kebun campur juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai alternatif penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan,” tambah Hifdzil.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polres Manggarai Periksa Dugaan Penyimpangan Bansos di Goloworok

Tipikor sudah meminta keterangan awal dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Goloworok Sabinus Danggur.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Mahasiswa FTUI Rancang Kapal Ambulans untuk Tangani Pasien Covid-19 di Pulau Terpencil

Mahasiswa FTUI merancang kapal ambulans yang diberi nama Smart Integrated Ambulance Boat for Covid-19 (Sinau Boat-19).

NASIONAL | 4 Agustus 2020

PKK Kota Binjai Dorong Kampanye Protokol Kesehatan

Kampanye protokol kesehatan ini, langsung dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Binjai, Lisa Andriani Lubis.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Korban Malu Melapor, Polisi Kesulitan Usut Pelecehan Fetish Kain Jarik

Polisi berharap para korban pelecehan fetish kain jarik segera melapor agar kasusnya cepat tuntas.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pemda Diminta Gunakan Peta Zonasi di Situs Resmi Satgas Covid-19

Peta zonasi risiko dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 berdasarkan indikator kesehatan masyarakat.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Polres Muarojambi Sulap Kantor Polsek Jadi Pusat Belajar Daring

Penyediaan fasilitas belajar daring di kantor polisi di Kabupaten Muarojambi tersebut disebut program Bekali (Belajar di Kantor Polisi).

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pasien Covid-19 Kabur dari Rumah Sakit Kabanjahe

Seorang pasien positif Covid-19 melarikan diri dari Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (2/8/2020) kemarin.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Selama enam bulan pertama bertugas, Dewas KPK telah menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Lion Air Akui Angkut Penumpang Lebihi Ketentuan Kemhub

Lion Air menyebutkan dalam penerbangan tertentu, tingkat keterisian penumpang dapat lebih dari batasan kapasitas angkut penumpang yang ditetapkan Kemhub.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Dilaporkan, Hadi Pranoto Siap Ikuti Aturan Hukum

Hadi Pranoto yang mengaku menemukan herbal untuk mengobati Covid-19, siap mengikuti aturan hukum pasca-dilaporkan Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid.

NASIONAL | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS