KPK Didorong Proaktif Usut Skandal Pelarian Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

KPK Didorong Proaktif Usut Skandal Pelarian Djoko Tjandra

Rabu, 5 Agustus 2020 | 17:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk proaktif mengusut skandal pelarian hingga pemalsuan dokumen terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. KPK seharusnya tidak hanya menunggu pelimpahan dari aparat penegak hukum lain dalam menangani kasus tersebut.

Baca Juga: Polisi Siap Jemput Paksa Pengacara Djoko Tjandra

"Sepatutnya, KPK masuk tanpa perlu dipersilahkan tanpa perlu juga menunggu untuk dilimpahkan," kata Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, dalam diskusi daring 'Pasca-penangkapan Djoko Tjandra: Apa Yang Harus Dilakukan', Rabu (5/8/2020).

Julius menyatakan, KPK tidak bisa menerapkan Pasal 21 UU Tipikor tentang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice lantaran Djoko Tjandra telah berstatus terpidana sehingga proses hukumnya telah selesai.

Namun, Julius mengingatkan, surat jalan maupun surat bebas Covid-19 yang diperoleh Djoko Tjandra masuk delik tindak pidana korupsi karena diterbitkan dan dibantu oleh aparat negara yakni Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim. Julius menduga kuat proses terbitnya surat tersebut diwarnai praktik suap.

"Saya menduga dengan amat sangat kuat, karena tidak ada makan siang gratis, makan pagi gratis, mungkin malam malam gratis. Tetapi dokumen negara yang begitu rahasia, begitu tinggi tensinya, saya pikir ini tidak mungkin dilakukan secara gratis," katanya.

Baca Juga: Kejaksaan Diminta Antisipasi Pengajuan PK Djoko Tjandra

Apalagi, beredar informasi di media sosial (Medsos) yang perlu dibuktikan kebenarannya mengenai adanya biaya dalam setiap dokumen negara yang diperoleh Djoko Tjandra. "Ini yang perlu digali lebih lanjut oleh KPK tanpa perlu menunggu pelimpahan, tanpa perlu menunggu pintu masuk obstruction of justice," tegas Julius.

Dalam kesempatan yang sama, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Choky Ramadhan, mengatakan, KPK dapat mengambil alih kasus pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra. Dikatakan, terdapat sejumlah pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dapat diterapkan KPK.

"KPK dapat mengambil alih kasus ini jika ditemukan dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra dalam pembuatan surat yang memudahkannya keluar-masuk wilayah Indonesia," jelas Choky.

Selain surat dari polisi, Choky menyatakan, KPK dapat menerapkan pasal suap terkait proses pembuatan e-KTP Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan serta penerbitan paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, KPK juga bisa menggunakan Pasal 9 UU Tipikor yang mengatur, pegawai negeri atau pegawai negeri sipil dapat dipidana apabila dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Baca Juga: Kejagung Dalami Dugaan Aliran Dana dari Djoko Tjandra

"Pelaku pemalsuan dokumen dapat diancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Itu bisa menjadi peluang KPK untuk menangani pemalsuan surat ini,” tegas Choky.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Menpupera Minta Pembangunan Bendungan di NTT Dipercepat

Bendungan Napun Gete dibangun dengan menggunakan biaya APBN senilai Rp 880 miliar.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Kemhub Dorong Penerapan Intelegensi Buatan Pada Sistem Transportasi

Kemhub mendorong secara maksimal penerapan sistem intelegensi buatan dan protokol kesehatan pada transportasi di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ganjar Izinkan Kalangan Seniman Gelar Pentas Virtual

Ganjar meminta para seniman bersabar dengan kondisi yang terjadi saat ini.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Awal 2021, Ridwan Kamil: Vaksin Covid-19 Bisa Diberikan ke Masyarakat

Ridwan Kamil mengatakan bahwa diperkirakan vaksin Covid-19 bisa diberikan ke masyarakat pada awal tahun 2021.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Kasus Baru Tambah 1.815, Ini Sebarannya

Jawa Timur mencatat penambahan kasus baru Covid-19 terbanyak pada hari ini, Rabu (5/8/2020) berjumlah 417.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

TNI dan BTN Bahas Kerja Sama Perumahan Prajurit

Panglima TNI menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja sama yang telah dibangun selama ini antara BTN dan TNI.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sumba Barat NTT

Gempa tidak berpotensi tsunami dan BMKG menyarankan untuk waspada adanya gempa susulan.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

LPSK-BNPT Susun Strategi Implementasi PP 35/2020

LPSK berkeinginan agar PP tersebut berjalan dengan baik lantaran korban terorisme masa lalu selama ini belum merasakan perhatian memadai dari pemerintah.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Penjabat Wali Kota Medan Akhyar Nasution Dinyatakan Positif Covid-19

Saat ini, Akhyar Nasution menjalani proses isolasi di rumah sakit khusus penanganan Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Polisi Siap Jemput Paksa Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

“Akan dipanggil kedua hari Jumat. Kalau tidak datang memenuhi panggilan kedua, maka kami akan melakukan upaya paksa penangkapan,” kata Ferdy Sambo.

NASIONAL | 5 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS