Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Diserahkan ke Pemda
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Diserahkan ke Pemda

Sabtu, 8 Agustus 2020 | 20:55 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan, adanya sanksi hukum yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penerapan sanksi diberlakukan agar masyarakat ada efek jera untuk mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga: Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat

"Perintah beliau adalah agar setiap daerah membuat peraturan daerah (Perda) tentang protokol kesehatan Covid-19 dengan sanksi. Diantaranya kerja sosial, denda dan sanksi administrasi penutupan tempat usaha, bukan kurungan," kata Tito di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Tito Karnavian menjelaskan, peraturan akan disesuaikan dengan situasi lokal yang ada. Hal itu untuk mempermudah penegak hukum seperti TNI dan Polri untuk menegur masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan.

"Nah jadi harus ada Perda. Inpres itu tidak bisa memuat sanksi hukum. Inpres adalah untuk memerintahkan kepatuhan dan memerintahkan kepada kepala daerah pemerintahan daerah untuk membuat aturannya di daerah masing-masing. Nah ini disesuaikan dengan situasi lokal yang ada," tuturnya.

Baca Juag: Mendagri: Proteksi Diri dengan Masker

Mantan Kapolri itu menantang daerah-daerah agar membagi satu juta masker ke warga. Alasannya, masker adalah alat murah dan cepat dalam melawan penyebaran wabah virus corona atau Covid 19.

"Saya minta kepada kepala daerah yang bisa bagikan di atas satu juta, saya akan hadir. Pertama, disambut Bupati Gowa, saya datang, kemudian kemarin Bupati Indramayu 2,5 juta, saya datang, konsisten. Terus Pak Bupati Rejang Lebong, saya datang. Siapa juga yang lain, saya akan datang. Kita ingin ada gotong royong solidaritas antar warga,” ujar Tito.

Tito mengatakan, kegiatan pembagian masker sebagai tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Dirinya juga sedang menggalakan pelibatan Kader PKK sesuai Inpres karena dipandang efektif dalam membagikan masker dan menyosialisasikan penggunaannya.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Perbanyak Pengujian Sampel Covid-19

"Perlu ada langkah soft membagi dulu, sosialisasi, gunakan berbagai jaringan termasuk perintah Presiden. Saya sampaikan agar jaringan PKK membantu, membantu untuk penyebaran dan pembagian dan sosialisasi,” tutur Tito.

Untuk pembagian masker secara door to door, Tito berpesan agar kader PKK menerapkan protokol kesehatan serta melibatkan kader PKK yang memiliki daya tahan tubuh kuat sehingga tak rentan tertular Covid-19.

"Untuk yang usianya di atas 50 tahun, jarang olahraga, penyakit bawaan, jangan suruh mereka bagi door to door, bahaya bagi mereka,” pesannya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kereta Rute Rangkasbitung-Merak Akan Kembali Beroperasi

Pengoperasian KA rute Rangkasbitung-Merak tersebut tentunya mengedepankan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 yang diterapkan pada masa AKB.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Agar Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan, Kemdikbud Luncurkan Aplikasi SIPLah

Aplikasi SIPLah merupakan bagian dari upaya mengubah budaya pihak sekolah dalam hal pengadaan barang dan jasa.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Sampai Akhir Juli, Pembebasan Lahan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi I Capai 18,76%

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 171,516 km Seksi I Probolinggo-Besuki memasuki tahap pembebasan lahan dan kini mencapai 18,76 persen.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Universitas Pancasila Gelar Wisuda Secara Daring

Universitas Pancasila meluluskan sebanyak 1.169 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Pendeta Gilbert: Disiplin Ikuti Protokol Kesehatan

Datang ke Graha BNPB atas undangan Doni Monardo.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Videotron Ungu, Kampanye Unik Peluncuran Zenius Live Class

Dengan live class para murid bisa lebih terpacu untuk belajar, karena bisa berinteraksi langsung dengan para tutor Zenius dari berbagai mata pelajaran.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Polisi: Pengacara Jembatani Djoko Tjandra ke Brigjen

Dalam pemeriksaan terungkap Anita Kolopaking menjembatani kepentingan Djoko Tjandra dengan surat jalan palsu yang dibuat oleh Brigjen Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Aa Gym: Data Covid-19 Nyata, Bukan Hasil Konspirasi atau Rekayasa

Yang tepenting dalam Islam adalah menjaga diri dari kebinasaan.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 6/2020 dinilai tepat.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Dicari, Juru Bicara KPK Berintegritas

Calon Jubir KPK yang mendaftar harus memiliki kepakaran, integritas dan komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 8 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS