Pemprov Sumut Ajukan 72.000 UMKM Penerima Banpres Produktif
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pemprov Sumut Ajukan 72.000 UMKM Penerima Banpres Produktif

Minggu, 6 September 2020 | 17:32 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / FER

Medan, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), mendata 72.000 usaha mikro kecil dan memengah (UMKM) yang diusulkan sebagai penerima Bantuan Presiden (Banpres Produktif) Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, Haykal Amal mengatakan, sebanyak 28.163 UMKM dari jumlah yang sudah dilakukan pendataan, sudah terverifikasi pada tahap pertama yang akan menerima bantuan tersebut.

"Data ini diperoleh dari perbankan. Untuk pelaku UMKM yang belum terdaftar, bisa melakukan pendaftaran secara langsung. Kita akan memprosesnya dengan melakukan verifikasi sesuai ketentuan," ujar Haykal Amal di Medan, Minggu (6/9/2020).

Haykal mengatakan, tujuan pemerintah menyalurkan bantuan itu untuk membantu UMKM agar mampu bertahan dalam menjalankan usaha di tengah krisis akibat penyebaran virus corona.

"UMKM yang layak menerima bantuan ini dengan persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Banpres Produktif," katanya.

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota, anggota Polri maupun, pegawai dari Badan Usaha Milik Nrgara (BUMN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Telkomsel Alokasikan Malang Raya 306.000 Kartu Internet MBJJ

Kartu Internet Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) akan dibagikan untuk PAUD hingga pelajar SMA.

NASIONAL | 6 September 2020

Kemdagri: Tindak Kerumunan Massa Saat Pendaftaran

Kemdagri meminta aparat keamanan dan penyelenggara Pilkada agar menindak tegas para pelanggar berdasarkan aturan yang sudah ada.

NASIONAL | 26 Februari 2020

Calon Bupati Tanah Karo Meninggal Dunia

Kena Ukur Karo Jambi Surbakti meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Columbia Asia Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (6/9/2020).

NASIONAL | 6 September 2020

Praktisi: Adik Jaksa Pinangki Sulit Dijerat Pasal TPPU

Penyidik memeriksa adik Jaksa Pinangki karena dicurigai ada transaksi rekening antara Jaksa Pinangki dan adiknya.

NASIONAL | 6 September 2020

Komnas HAM Ikut Usut Kematian Otong

Komnas akan turun tangan mengusut kasus kematian Hendri Alfreet Bakari yang ditewas setelah ditangkap polisi karena kasus obat-obatan terlarang.

NASIONAL | 6 September 2020

Hanya Tiga Pasangan Calon Mendaftar Pilgub Jambi

Ketiga paslon yang akan bersaing di Pilkada Jambi adalah Al Haris–Abdullah Sani, Cek Endra–Ratu Munawaroh dan Fachrori Umar– Syafril Nursal.

NASIONAL | 6 September 2020

Universitas Budi Luhur Jadi Perguruan Tinggi Terbaik Wilayah LLDIKTI III Jakarta

Penghargaan ini berdasarkan kualitas Universitas Budi Luhur terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

NASIONAL | 6 September 2020

Jaksa Periksa Berkas Perkara Djoko Tjandra

Apabila Kejagung menilai berkas perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra lengkap, maka penyidik Bareskrim Polri dapat langsung melimpahkan berkas tahap II.

NASIONAL | 6 September 2020

Ikuti Pilkada Medan, Gubernur Sumut Segera Tunjuk Pengganti Akhyar Nasution

Mantan Pangkostrad ini mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh terlibat dukung mendukung pasangan calon yang maju dalam kontestasi pilkada.

NASIONAL | 6 September 2020

Besan Jokowi Mundur dari Pencalonan Pilkada Tapanuli Selatan

Doli mundur dari bursa pilkada atas kesadaran diri sendiri dan tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

NASIONAL | 6 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS