Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dinilai Butuh Pengawasan Ketat
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dinilai Butuh Pengawasan Ketat

Selasa, 15 September 2020 | 19:38 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk menekankan upaya pencegahan Covid-19 dengan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas (PSBM).

Presiden Jokowi meminta penerapan PSBM di delapan provinsi prioritas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, pelaksanaan PSBM baru akan berhasil menekan penyebaran dan penularan Covid-19 jika pemerintah juga memperhatikan sejumlah syarat.

"Pelaksanaan PSBM memerlukan pengawasan yang sangat ketat. Disitu juga harus melibatkan seluruh komponen, misalnya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh kepemudaan. Semua harus kolaborasi," kata Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, lanjut Trubus, kebijakan PSBM yang menjadikan Lurah, RT maupun RW sebagai ujung tombak pemantauan masyarakat juga membutuhkan pengelolaan anggaran yang transparan. "Mengingat sifatnya bottom up, tidak tertutup kemungkinan penggunaan anggaran akan lebih sulit diawasi," paparnya.

Menurut Trubus, kekurangan pelaksanaan PSBM itu di samping anggaran harus transparan, juga ada sejumlah kelemahan. Diantaranya yaitu prosesnya sangat butuh waktu dan harus dipantau secara terus menerus dan berkesinambungan.

"Di zona atau wilayah merah, RT, RW, Lurah harus memantau langsung pelaksanaannya. Setiap pergerakan masyarakat harus diketahui dan didata," ujarnya.

Saat ini, menurut Trubus, pelaksanaan PSBM sedikit terlambat karena angka kasus penyebaran virus Covid-19 sudah hampir 4.000 orang perhari. "Namun demikian, jika dalam tahap pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor atau syarat ketat penerapan PSBM, maka diyakini akan mampu menekan penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PSBB, Rem Darurat untuk Membatasi Covid-19

Positivity rate di Jakarta setelah penambahan Senin, sebesar 15,7 persen.

NASIONAL | 15 September 2020

Beberapa Catatan yang Mendorong PSBB Lagi

Pelonggaran aktivitas publik memicu kembali kenaikan jumlah kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

Oknum Polisi Paksa Minta Proyek, Kepala Dinas di Daerah Banyak yang Stres

Munculnya ulah nekat para oknum polisi yang minta proyek ini akibat tidak maksimalnya pengawasan dari para kapolda maupun Propam Polri.

NASIONAL | 15 September 2020

Menkes Serahkan Insentif bagi Peserta PPDS Universitas Padjajaran

Untuk kesekian kalinya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyerahkan bantuan insentif bagi peserta PPDS yang bekerja selama masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

KPK Imbau Calon Kepala Daerah Waspadai Penipuan Berkedok Bantu LHKPN

KPK mengingatkan tidak pernah memungut biaya apapun untuk layanan publik, termasuk pengisian LHKPN.

NASIONAL | 15 September 2020

Wapres: Pembangunan SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global

Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional.

NASIONAL | 15 September 2020

Uji Swab karena Suami Positif, Istri Wali Kota Jambi Negatif Covid-19

Istri Wali Kota Jambi, Yuliana Fasha dan anaknya Fabiansyah Putra negatif Covid-19, setelah menjalani tes "swab" menyusul Wali Kota Syarif Fasha positif.

NASIONAL | 15 September 2020

Sahroni Apresiasi KPK yang Berhasil Selamatkan Rp 90,5 Triliun Uang Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menyelamatkan Rp90,5 triliun uang negara.

NASIONAL | 15 September 2020

Operasi Yustisi, 2.853 Orang Pelanggar Protokol Covid-19 Disanksi Sosial

Operasi Yustisi digelar di 34 Polda dengan jumlah giat razia/pemeriksaan sebanyak 53.972 kegiatan dan 47.754 orang terjaring razia.

NASIONAL | 15 September 2020

1.300 Orang Terjaring Razia Masker di Sumut

Di hari pertama menjalankan operasi razia masker, Senin (14/9/2020) hingga Sabtu (19/9/2020), pihaknya memberikan sanksi teguran dan penarikan e-KTP.

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS