Komisi VI Akan Masukkan Usulan DPK dalam Revisi UU BUMN
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Komisi VI Akan Masukkan Usulan DPK dalam Revisi UU BUMN

Jumat, 18 September 2020 | 21:59 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR akan memasukkan usulan pembentukan Dewan Penilai Kinerja (DPK) pada revisi Undang-undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan DPK ini sebelumnya diwacanakan Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Rapsel Ali.

DPR memutuskan melanjutkan revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terbengkalai sejak beberapa tahun lalu. Revisi UU tersebut, awalnya sempat ditargetkan tuntas pada 2016 dan 2017 silam. Sayangnya, proses tersebut tidak pernah selesai hingga sidang paripurna DPR.

Namun, dalam rapat Komisi VI DPR dengan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR Rdan Kepala Pusat Perancangan Undang-undang Sekretariat Jenderal DPR, penyusunan naskah akademik RUU BUMN akhirnya dibahas kembali.

Rapsel Ali menegaskan, untuk perbaikan kinerja dan pengelolaan BUMN, RUU BUMN ini merupakan momentum yang paling tepat. Secara khusus, pendiri asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir Indonesia (Aspeksindo) itu membahas rencana Komisi VI memasukkan DPK BUMN pada Revisi UU BUMN.

"DPK ini nantinya akan memiliki hak untuk merekomendasikan penggantian direksi maupun komisaris BUMN yang berkinerja buruk. Kementerian terkait wajib melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan DPK tersebut," kata Rapsel, Jumat (18/9/2020).

Menurut Rapsel Ali, DPK ini akan memberikan penilaian untuk jabatan direksi maupun komisaris secara berkala di seluruh perusahaan BUMN. Setelah itu, mereka akan membuat rekomendasi kepada kementerian.

"Tupoksi DPK adalah memberikan scoring untuk jabatan dirut maupun komisaris utama di seluruh perusahaan BUMN setiap tiga bulan. Mereka akan menilai apakah kehadiran sosok tersebut itu sudah tetap atau justru mereduksi kesolidan organisasi perusahaan," jelasnya.

Politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar ini mengatakan, dirinya sejak awal sangat meyakini DPK sangat dibutuhkan dan mendesak dibentuk di tengah banyaknya masalah serta kritik terhadap BUMN. "Hal ini sangat penting karena terkait dengan produktivitas maupun kinerja perusahaan-perusahaan BUMN," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Lima Instruksi Luhut Panjaitan untuk Penanganan Covid-19

Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan lima instruksi untuk penanganan Covid-19 di sembilan provinsi prioritas.

NASIONAL | 18 September 2020

Luhut Targetkan 100 Juta Vaksin Diinjeksi Awal 2021

Pemerintah menargetkan 100 juta vaksin Covid-19 akan disuntikkan ke masyarakat pada awal 2021, tepatnya bulan Januari.

NASIONAL | 18 September 2020

Mendes: Desa Bisa Menjadi Panutan Dunia untuk Implementasi SDGs

Kemdes PDTT telah merancang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa.

NASIONAL | 18 September 2020

Menteri PAN dan RB: Usut Tuntas Calo CPNS

Menteri PAN dan RB melaporkan modus calo CPNS yang menipu CPNS dijanjikan lulus dan membuat surat palsu Kementerian PAN dan RB.

NASIONAL | 18 September 2020

Kemhub Wajibkan Pesepeda Miliki 7 Perlengkapan Ini

Beberapa perlengkapan yang diwajibkan adalah spakbor, bel, sistem rem dan lampu untuk memastikan keselamatan penggunaan sepeda di jalan.

NASIONAL | 18 September 2020

Sejak Maret, 115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19

Dari 115 orang yang terkonfirmasi positif, terdapat 33 orang yang telah dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 18 September 2020

Gratifikasi dari Djoko, Pinangki Beli Mobil Mewah hingga Bayar Dokter Kecantikan

Pinangki Sirna Malasari menggunakan uang gratifikasi yang diperolehnya dari Djoko Tjandra untuk membeli mobil mewah hingga membayar dokter kecantikan di AS.

NASIONAL | 18 September 2020

Ditangkap Polisi, Penipu Kaesang Ternyata Masih Anak-anak

Pelaku penipuan terhadap Kaesang Pangarep ternyata masih di bawah umur dengan usia 15-16 tahun.

NASIONAL | 18 September 2020

KPK Perpanjang Penahanan Eks Dirut Jasa Marga dan 4 Tersangka Korupsi Waskita

Kelima tersangka saat ini mendekam di empat rutan berbeda.

NASIONAL | 18 September 2020

Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Sumut Jaring Lebih dari 5.000 Orang

Operasi yustisi protokol kesehatan yang dilakukan Polda Sumut bersama dengan TNI dan Satpol PP menjaring lebih dari 5.000 orang.

NASIONAL | 18 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS