Dana Otsus Papua Dinilai Berdampak Positif
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Dana Otsus Papua Dinilai Berdampak Positif

Sabtu, 19 September 2020 | 20:36 WIB
Oleh : FER

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus (Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun, dan akan berakhir pada Desember 2021.

Meski mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, dana Otsus Papua dinilai memiliki dampak positif, walaupun disertai dengan beberapa catatan.

Sekretaris FKUB Jayawijaya, Pdt Alexsander Mauri, mengatakan, terlepas adanya penolakan dari masyarakat dana Otsus Papua mempunyai dampak positif. Hanya saja, belum adanya regulasi yang pas dalam menata kelolanya dengan baik.

"Kalau dilihat besaran dana yang sudah turun 19 tahun lebih itu cukup besar, bahkan mampu mensejahterakan masyarakat Papua. Pertanyaannya, kenapa ada masyarakat yang menolaknya," ujarnya, usai acara webinar "Moya Discussion Group dengan tema Dana Otsus untuk Membangun Papua," di Jakarta, Jumat (18/9/2020) malam.

Agar dana Otsus Papua bisa sampai tepat sasaran, Mauri meminta ketegasan pemerintah pusat dalam penggunaanya di daerah. Terlebih lagi, lanjutnya, ridak ada penegakan hukum bagi aparatur di Papua, Kabupaten, Kota di Papua dalam penggunaan Otsus tidak tepat sasaran.

"Itu yang membuat dampak dana Otsus tidak maksimal terserap dan masyarakat tidak nikmati itu. Dana saat ini ditopang dari selain Otsus. Kalau pemerintah mau evaluasi dan memeriksa. Kalau ada penyimpangan ya diproses," paparnya.

Mauri mengatakan, sebelumnya ada masyarakat yang menyuarakan Papua merdeka, akhirnya pemerintah menurunkan kebijakan Otsus. Hanya saja dalam pelaksanaan tidak maksimal, sehingga ada penolakan.

"Di Papua terdapat unsur dari pemerintah, masyarakat adat dan agama. Kita berharap agar dalam pengelolaan dana Otsus juga melibatkan unsur dari masyarakat adat dan agama," paparnya.

Adapun narasumber lain dalam webinar tersebut adalah Duta Besar/Pemerhati Papua dan Politik Global Prof Imron Cotan, Ketua FKUB Jayawijaya Pdt. Esmond Walilo, Sekretaris FKUB Jayawijaya Pdt. Alexsander Mauri, dan Pemerhati Politik LHKI-PP Muhammadiyah Heri Sucipto.

Sebagaimana diketahui, dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus atau dana otsus.

Dalam nota keuangan beserta APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2020 disebutkan, dana otsus Papua terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.

Pada 2015, dana otsus untuk Papua senilai Rp4,9 triliun dan Papua Barat Rp2,1 triliun. Dana otsus terus ditingkatkan hingga tahun 2020 menjadi Rp 5,9 triliun untuk Papua dan Rp 2,5 triliun untuk Papua Barat



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pastikan Tak Ada Dualisme, Ini Pernyataan Ketum GMNI

Imanuel menduga terbitnya SK Kemkumham GMNI atas nama Arjuna dan Dendy ada intervensi dari sejumlah pihak.

NASIONAL | 19 September 2020

Pemprov Bali Minta Kemkes Bantu Peralatan dalam Penanganan Covid-19

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan secara umum kasus Covid-19 di Pulau Dewata masih relatif terkendali.

NASIONAL | 19 September 2020

Indonesia Ajukan Lima Usulan Perkuat Pariwisata ASEAN di Tengah Pandemi

The 52nd ASEAN NTOs Meeting and Related Meetings menunjukkan komitmen untuk terus mempererat kerja sama kawasan, khususnya dalam penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 19 September 2020

Sandiaga Uno Masuk Tim Pemenangan Bobby Nasution

Politisi senior PDI-P seperti Maruarar Sirait dan Sukur Nababan juga masuk tim pemenangan.

NASIONAL | 19 September 2020

KPK Bakal Selidiki Keterlibatan Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra

Jika Kejagung yang menangani kasus tersebut tak menindaklanjuti laporan dari masyarakat, maka KPK berhak mengambil alih penanganan perkara tersebut.

NASIONAL | 19 September 2020

ICW Minta Polisi Ajak KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung kepolisian mengusut tuntas kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

NASIONAL | 19 September 2020

ASN Diminta Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan, Tjahjo: Perlu Pengawasan Ketat

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 19 September 2020

Keppres Piala Dunia U-20 Terbit, Menpora Langsung Gerak Cepat

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali langsung meninjau Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya untuk memastikan progres persiapan Piala Dunia U-20.

NASIONAL | 19 September 2020

Bobby Nasution Dikukuhkan Jadi Relawan PMI Medan

Bobby Nasution kini menjadi keluarga besar PMI Medan.

NASIONAL | 19 September 2020

Tiga Bapaslon Pilbup Karawang Memenuhi Syarat

Tiga bakal pasangan calon (bapaslon) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (pilbup) Karawang, Jawa Barat (Jabar), telah memenuhi syarat pencalonan.

NASIONAL | 19 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS