Menko PMK Kritisi Tenaga Pendamping dan Penyuluh Desa
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0)   |   COMPOSITE 5096.45 (0)   |   DBX 966.383 (0)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 427.333 (0)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 830.634 (0)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.924 (0)   |   JII 548.46 (0)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1019.47 (0)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1409.36 (0)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.307 (0)   |   SMInfra18 241.86 (0)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0)   |  

Menko PMK Kritisi Tenaga Pendamping dan Penyuluh Desa

Kamis, 24 September 2020 | 15:47 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkritisi belum terintegrasinya tenaga pendamping dan penyuluh desa.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (Ratas) hari ini menekankan pentingnya integrasi anggaran dan program yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Presiden menekankan pentingnya integrasi dari berbagai macam dana yang berasal dari kementerian dan lembaga-lembaga yang jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya bermuara ke desa,” kata Muhadjir Effendy, Kamis (24/9/2020).

Muhadjir mengatakan, Presiden mengimbau kementerian dan lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan programnya, melainkan harus terintegrasi satu sama lain. Sehingga dapat memperkuat daya ungkit ekonomi desa.

Salah satu yang dikritisinya adalah tenaga pendamping dan penyuluh desa yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga belum bersinergi secara optimal di desa.

"Salah satunya, misalnya, yang perlu saya kutip adalah belum terintegrasinya tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 kementerian/lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa,” ujarnya.

Berdasarkan catatannya, jumlah tenaga pendamping dan penyuluh yang sekarang berada di desa yang berasal dari 12 kementerian/lembaga ada sebanyak 306.267 orang. Sementara dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sendiri memiliki tenaga pendamping 36.384 orang.

"Ini kalau dikaitkan dengan desa sebetulnya jumlahnya masih kurang. Karena jumlah desa itu 74.953 desa. Dengan asumsi satu desa satu pendamping jumlahnya masih kurang. Tetapi seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306.267 itu diintegrasikan, maka sebetulnya kekurangan seperti ini ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Paslon Petahana di Pandeglang Dapat Nomor Urut 1

Sedangkan paslon penantang Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamami (Toa’t) mendapat nomor urut 2.

NASIONAL | 24 September 2020

3 Kunci Pemkot Bogor Perangi Covid-19

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas untuk memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Langkah ini diikuti dengan membentuk tiga tim utama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT)

NASIONAL | 24 September 2020

Anggota DPRD Banten dan Dua Staf Positif Covid-19

Anggota DPRD Banten asal Tangerang ini diduga terpapar Covid-19 dari klaster keluarga.

NASIONAL | 24 September 2020

Hadiri Hajatan Waket DPRD Tegal, Wali Kota dan Kasatpol PP Ditegur Ganjar

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Kasatpol PP Kota Tegal, Hartoto, siangnya menghadiri hajatan Waket DPRD Tegal.

NASIONAL | 24 September 2020

Vaksin Covid-19 Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pakar: Pastikan Akurasi Datanya

Pemerintah menargetkan memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada 93 juta orang kurang mampu serta memprioritaskan 1,5 juta tenaga medis.

NASIONAL | 24 September 2020

Relawan Pemenangan Kotak Kosong Terbentuk di Kabupaten Humbahas

Pilkada yang hanya diikuti pasangan tunggal tersebut, dianggap sudah mencederai demokrasi.

NASIONAL | 24 September 2020

IPW Imbau Polri Tidak Izinkan Pertandingan Liga 1 dan 2

Pelarangan pertandingan liga 1 dan 2 agar tidak menimbulkan klaster baru, dan menyelamatkan Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang.

NASIONAL | 24 September 2020

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Berdasar informasi, Febri memutuskan mundur karena "kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK".

NASIONAL | 24 September 2020

Sudah Diperingatkan, Waket DPRD Tegal Tetap Gelar Dangdutan di Tengah Pandemi

Ganjar Pranowo mengaku terkejut karena acara dangdutan pada malam harinya tetap digelar. Bahkan dihadiri banyak warga dan menimbulkan kerumunan.

NASIONAL | 24 September 2020

Dakwaan Pinangki Seret Polisi, Ini Respons Polri

“Sidang kemarin kan mengenai berkas Pinangki. Jadi silahkan saja ke penyidik kejaksaan untuk hal tersebut,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS