Polemik Eks Anggota Tim Mawar, Presiden Jokowi Diminta Batalkan Keppres 166
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Polemik Eks Anggota Tim Mawar, Presiden Jokowi Diminta Batalkan Keppres 166

Minggu, 27 September 2020 | 20:35 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pengangkatan mantan anggota Tim Mawar menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Menuntut Presiden untuk mencopot seluruh pihak, yang tergabung dalam Tim Mawar yang terbukti terlibat dalam tindakan penghilangan paksa 1997-1998 dari jabatan publik,” kata aktivis Imparsial, Husein Ahmad di Jakarta, Minggu (27/9/2020).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan nama-nama jabatan pemimpin Tinggi Madya yang akan membantu Menteri Pertahanan (Menhan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keputusan itu tertuang melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Ada dua nama yang diangkat menjadi sorotan yaitu Brigjen Dadang Hendrayudha, menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Sebelumnya, pada 6 Desember 2019, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengangkat Chairawan Kadasryah Nusyirwan, yang pernah menjadi Komandan Tim Mawar sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan.

"Kami menilai nama-nama yang masuk Tim Mawar, sangat tidak layak menjadi pejabat publik karena rekam jejaknya pernah tergabung dalam Tim Mawar yang khusus dibentuk untuk operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998," ujar Hussein.

Sementara, aktivis dari LBH Jakarta, Nelson N Simamora menjelaskan, Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta memang pernah digelar dengan hasil menjatuhkan putusan masing-masing 1 tahun 4 bulan dan 20 bulan penjara masing-masing untuk Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus pada April 1999 selaku Kepala Unit I dan Kepala Unit II Tim Mawar.

Vonis tersebut sangat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Persidangan juga gagal mengungkap seluruh aktor yang terlibat. Selain itu publik juga tidak tahu-menahu kelanjutan perkara tersebut karena putusannya tidak dipublikasikan secara terbuka hingga ternyata karier militer keduanya masih berjalan menjadi jenderal.

"Keputusan-keputusan Presiden Jokowi, termasuk pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, seharusnya dibatalkan, jika memang dirinya berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden tidak boleh memberikan tempat bagi siapapun yang mempunyai rekam jejak di masa lalu sebagai pelanggar HAM berat untuk menempati jabatan publik,” ujarnya.

Nelson menambahkan, tahun 2014 ketika masih berkampanye sebagai calon presiden, pada penjabaran visi keempat Nawacita, Jokowi telah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat. Termasuk berjanji untuk menemukan Widji Thukul apabila terpilih menjadi presiden. Pada 2019, Jokowi juga berjanji serupa pada misi keenam dan program aksi keempat. Namun hingga kini hal itu hanya sebatas janji politik saja tanpa ada realisasi.

"Kami menuntut presiden mengevaluasi menteri pertahanan yang membuat beberapa kebijakan yang kontraproduktif dalam pemajuan HAM dan proses reformasi sektor keamanan serta dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan orang,” tutup Nelson.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Blusukan Virtual, Gibran Sapa Warga Kampung Dawung

Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan virtual menyapa warga melalui "live streaming facebook" pada tahapan kampanye Pilkada 2020, di Kampung Dawung.

NASIONAL | 27 September 2020

Besok, Djoko Tjandra, Prasetijo, dan Anita Diserahkan ke Kejari Jaktim

Ketiga tersangka bisa langsung ditahan jaksa atau kembali dititipkan ke polisi dengan status tahanan jaksa.

NASIONAL | 27 September 2020

Bogor Hujan, Kondisi Air Ciliwung dan Cisadane Aman

Berdasarkan data aliran air Ciliwung di Bendung Katulampa pukul 19.00, ketinggian muka air (TMA) Ciliwung 80 sentimeter atau dalam siaga 4.

NASIONAL | 27 September 2020

Panglima: TNI Terus Bantu Satgas Covid-19

TNI menyatakan selalu siap untuk terus mendukung langkah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam pendistribusikan peralatan kesehatan maupun vaksin.

NASIONAL | 27 September 2020

Indonesia Poros Tatanan Baru Perdamaian Dunia

Perdamaian dunia telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

NASIONAL | 27 September 2020

Pelanggar Protokol Kesehatan Akan Dimasukkan Mobil Ambulans Berisi Replika Pocong

Jajaran Polres Cilegon melalui Tim Jawara Backbone semakin gencar melakukan razia masker.

NASIONAL | 27 September 2020

Personel TNI dan Polri di Papua Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Personel TNI dan Polri berkomitmen untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama kampanye pilkada.

NASIONAL | 27 September 2020

Institut Sarinah Selenggarakan Program untuk Nation and Character Building

Institut Sarinah mengembangkan pemikiran-pemikiran terkait feminisme berbasis Pancasila.

NASIONAL | 27 September 2020

Nurul Ghufron Diminta Menghargai Pegawai yang Undurkan Diri

Nurul Ghufron diminta untuk menghargai setiap pegawai yang memutuskan mengundurkan diri.

NASIONAL | 27 September 2020

Pengangkatan Anggota Tim Mawar Sebagai Pejabat Kemhan Disesali

Koalisi Masyarakat Sipil menyesali keputusan pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan.

NASIONAL | 27 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS