Ramai Penolakan, Ganjar Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja
INDEX

BISNIS-27 491.129 (6.19)   |   COMPOSITE 5612.42 (49.05)   |   DBX 1062.36 (-0.64)   |   I-GRADE 161.886 (2.05)   |   IDX30 478.794 (5.98)   |   IDX80 126.714 (1.36)   |   IDXBUMN20 355.426 (3.6)   |   IDXG30 131.028 (0.91)   |   IDXHIDIV20 432.126 (4.06)   |   IDXQ30 139.823 (1.88)   |   IDXSMC-COM 243.691 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (2.73)   |   IDXV30 122.487 (1.93)   |   INFOBANK15 946.8 (16.1)   |   Investor33 412.464 (5.31)   |   ISSI 165.112 (0.72)   |   JII 597.802 (2.79)   |   JII70 206.187 (1.22)   |   KOMPAS100 1134.88 (12.89)   |   LQ45 883.061 (10.42)   |   MBX 1552.46 (15.74)   |   MNC36 308.511 (3.58)   |   PEFINDO25 308.232 (5.44)   |   SMInfra18 281.756 (1.89)   |   SRI-KEHATI 352.482 (4.61)   |  

Ramai Penolakan, Ganjar Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja

Selasa, 6 Oktober 2020 | 17:27 WIB
Oleh : Stefi Thenu / FER

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mendukung langkah pengajuan gugatan uji materi atau judicial review terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Ganjar memahami pengesahan UU Cipta Kerja tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak. Namun, dia meminta agar para pihak melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.

"Pertama yang kita lakukan adalah diseminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha dan buruh. Kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua akan bisa mengerti,” kata Ganjar, usai acara Penganugrahan Siddhakarya di Semarang, Selasa (6/10/2020).

Ganjar mengatakan, komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi untuk itu dan mengapresiasi seluruh pihak yang tak menggelar aksi. "Saya menyampaikan terimakasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan,” katanya.

Ganjar menambahkan, upaya judicial review atas UU Cipta Kerja bisa ditempuh. "Ini komunikasi atau jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya,” kata Ganjar.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020). Untuk itu, Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) segera mengajukan gugatan judicial review terhadap UU Cipta kerja. Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum SP BUMN, Ahmad Irfan Nasution mengatakan, sejumlah konfederasi serikat pekerja memang telah memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait draf RUU Cipta Kerja tersebut. Namun, masih terdapat pasal-pasal yang merugikan pekerja sehingga pihaknya akan membentuk advokasi dan mengajukan gugatan judicial review.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wapres Minta Guru Dibekali Keterampilan Digital

Pandemi Covid-19 mengharuskan semua orang beradaptasi, baik dalam bekerja maupun belajar secara lebih kreatif dan inovatif.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kemkop dan UKM Siapkan Model Bisnis Korporasi Petani dan Nelayan

Menurut Teten, petani dan nelayan atau pelaku UMKM tidak bisa lagi berusaha sendiri-sendiri.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Praperadilan Napoleon Ditolak, Polri: Berkas Penyidikan Lanjut

Saat ini berkas sudah dalam tahap finishing.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

PT SMB Bongkar Muat Pasir Ilegal di Dermaga PT MCA Bojonegara, Menuai Kritik

"Tidak ada alasan bagi PT SMB melakukan bongkar muat di Bojonegara. Ini merupakan pelanggaran berat," ujar Eman.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Ini Penjelasan Sekjen DPR soal Mikrofon Mati saat Demokrat Interupsi

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan pimpinan hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Praperadilan Ditolak, Berkas Napoleon Cs Bisa P-21

Hakim menilai, penetapan tersangka terhadap Napoleon dalam perkara gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra sudah sah.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kesejahteraan Anggota BPD di Klungkung Ditingkatkan

Kesejahteraan Anggota BPD di Klungkung Ditingkatkan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kementerian Kesehatan Minta Penerima Vaksin Covid-19 Dilayani dengan Baik

Penyelenggara vaksinasi harus menyederhanakan prosedur dan mempersingkat proses, sehingga warga tidak harus mengantre lama.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Petani Kaur Tewas Diserang Babi Hutan

Ponikem yang sempat dirawat beberapa saat, nyawanya tidak bisa diselamatkan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kursi Pesakitan di Depan Mata

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra segera duduk di kursi pesakitan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS