Pimpinan KPK Minta Presiden Terbitkan Perpres Supervisi
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Setahun UU KPK

Pimpinan KPK Minta Presiden Terbitkan Perpres Supervisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 19:00 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang supervisi yang menjadi salah satu tugas pokok lembaga antikorupsi. Perpres tersebut merupakan amanat Pasal 10 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Namun, setahun setelah UU hasil revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut berlaku, Perpres tentang supervisi belum juga terbit.

"Genap setahun tanggal 17 Oktober kemaren diundangkannya revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, tapi perpres supervisi yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) belum juga diterbitkan, padahal supervisi adalah merupakan salah satu tugas pokok KPK," kata Nawawi kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan, "Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Sementara Pasal 10 ayat (2), menyatakan, "Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden."

Nawawi mengatakan, tanpa adanya Perpres, pelaksanaan supervisi yang dilakukan KPK menjadi tidak optimal. Hal ini lantaran Perpres menjadi instrumen aturan operasional kegiatan supervisi KPK.

"Bagaimana bisa melaksanakan tusi (tugas dan fungsi) tersebut dengan baik kalau instrumen aturan operasionalnya belum ada? Inilah juga yang membuat pelaksanaan supervisi KPK menjadi tidak optimal," kata Nawawi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KKB Tembak Mobil di Pegunungan Bintang, 3 Tentara Terluka

Kendaraan pengangkut logistik ditembakiKKB saat menuju Oksibil dari Serambakom.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Pemkot Malang Jaring Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan

Ratusan pelanggar tersebut, dikenakan sanksi berupa denda uang dan sanksi sosial menyapu jalan.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Penghasut Demo Anarkistis Ditangkap

Hasutan atau provokasi itu digaungkan melalui konten tulisan, gambar, dan video di media sosial Facebook serta Instagram.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

BUMDes Kini Berbadan Hukum, Kemdes PDTT Segera Siapkan RPP

Penyusunan RPP BUMDes dipastikan akan sesederhana mungkin agar mudah untuk dipahami.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

KPK Ingatkan Potensi Korupsi dalam Pilkada Serentak 2020

Terdapat potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Tidur, Djoko Tjandra Ditegur Hakim Saat Sidang Perkara Surat Jalan

Djoko yang mengikuti jalannya persidangan secara virtual nampak mengubah posisi duduknya menjadi tegak.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Pemprov Sumut Perketat Protokol Kesehatan di Momen Libur Panjang

Momentum liburan panjang di akhir Oktober berpotensi menambah jumlah kasus baru di Sumut.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Perpusnas Tetapkan Empat Perpustakaan Terbaik di Indonesia

Lomba perpustakaan terbaik diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi daerah lain yang belum menjadi pemenang.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Musrenbang Perubahan RPJMD Sulsel Fokus Pemulihan Ekonomi

Untuk tahun 2021, Pemprov masih menyiapkan bantuan keuangan daerah sebesar Rp 500 miliar.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Hujan Deras Sambut Kunjungan PM Jepang di Istana Bogor

Pemimpin Negeri Matahari Terbit itu melakukan kunjungan kenegaraan di saat Indonesia berjuang mengatasi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS