Menaker Siapkan Empat RPP Cipta Kerja
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.27)   |   COMPOSITE 5724.74 (38.65)   |   DBX 1066.46 (5.9)   |   I-GRADE 166.255 (1.33)   |   IDX30 491.004 (3.79)   |   IDX80 129.735 (1.18)   |   IDXBUMN20 364.991 (2.88)   |   IDXG30 133.352 (1.26)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.34)   |   IDXQ30 143.512 (0.71)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.02)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (4.18)   |   IDXV30 127.096 (1.4)   |   INFOBANK15 976.214 (3.91)   |   Investor33 422.656 (2.94)   |   ISSI 167.54 (1.34)   |   JII 607.336 (5.33)   |   JII70 209.626 (2)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.2)   |   LQ45 904.834 (7.73)   |   MBX 1587.29 (11)   |   MNC36 315.598 (2.2)   |   PEFINDO25 317.232 (0.51)   |   SMInfra18 287.626 (3.29)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.42)   |  

Menaker Siapkan Empat RPP Cipta Kerja

Kamis, 22 Oktober 2020 | 21:11 WIB
Oleh : Didik Fibrianto / FER

Malang, Beritasatu.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, saat ini pemerintah menyiapkan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sehingga bisa segera dilaksanakan.

"Ada empat peraturan pemerintah yang disiapkan. Empat RPP tersebut, nantinya mengatur hal-hal yang diperintahkan, mengatur TKA, waktu istirahat, hubungan kerja dan pesangon. Itu yang diperintahkan oleh UU Cipta Kerja," kata Menaker, Ida Fauziyah, saat menghadiri Peringatan Hari Santri Nasional 2020 di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (22/10/2020).

Menaker juga menegaskan pihaknya sudah mengundang forum tripartit. Di dalamnya ada serikat buruh atau pekerja serta pengusaha. Mereka bersama-sama akan dilibatkan dalam merumuskan RPP tersebut. "Kami juga mengajak Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk mengisi dan mendialogkan RPP tersebut," ujarnya.

Ida mengungkapkan UU Cipta Kerja ini tidak hanya memikirkan mereka yang bekerja saja, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga haknya sama di dalam UU, termasuk memberikan kepastian bagi mereka yang bekerja.

UU Cipta Kerja, lanjut dia, juga memperluas kesempatan kerja melalui UMKM yang semakin dipermudah. Imbas ke depannya diharapkan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Dirinya juga menghargai unjuk rasa yang dilakukan terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, sebab setiap warga negara bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Namun, ia tetap mengingatkan bawah saat ini masih pandemi Covid-19.

"Patuhi protokol kesehatan dan jangan anarkistis. Kalau dirasa UU Cipta Kerja itu belum seaspiratif yang diinginkan, maka pemerintah membuka ruang melalui RPP," jelas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendorong Minat Anak-anak pada Sains Lewat Gramedia Science Day 2020

Sebagai upaya mendorong minat anak Indonesia pada dunia sains, Gramedia kembali menggelar Gramedia Science Day.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Ma’ruf Amin Berharap Ponpes Mampu Mencetak Santri Penerus Para Ulama

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pondok pesantren bisa mencetak santri-santri yang paham agama dan menjadi penerus para ulama.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan Mensesneg Pratikno

Pratikno mengatakan format draft final UU Cipta Kerja yang disiapkan Kementerian Sekretariat Negara yakni 1.187 halaman.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Warga Jakarta Diimbau Tak Berwisata ke Jabar

Kalau bisa tidak memaksa.kan diri (liburan) ke Puncak dan Cianjur. Maksimalkan rekreasi dekat wilayah rumah masing-masing

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Beredar Selebaran Hasutan Melakukan Penjarahan di Denpasar, Bali

BEM Udaya yang dikonfirmasi polisi mengaku tidak tahu-menahu terkait beredarnya selebaran tersebut.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Heru Hidayat Sebut Tudingan Jaksa Soal Kendalikan 13 MI Tak Terbukti

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan, tidak mengendalikan dan mengatur 13 Manajer Investasi (MI) terkait dugaan korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Vaksin Diberikan Setelah Kantongi Izin BPOM

Saat ini kata Airlangga ada dua jalur vaksin yaitu vaksin Merah Putih yang dikembangkan secara mandiri dan vaksin hasil kerja sama internasional.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Heru Hidayat Bantah Terima Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan, harta kekayaan yang dimilikinya saat ini tidak mencapai Rp 10 triliun.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Jembatan Teluk Kendari Jadi Daya Tarik untuk Pengembangan Usaha di Sultra

Jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menjadi ikon dan menambah daya tarik untuk pengembangan usaha baru di Kendari

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS