Tokoh Papua: Pemekaran Wilayah Permudah Pelayanan Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Tokoh Papua: Pemekaran Wilayah Permudah Pelayanan Kesehatan

Sabtu, 21 November 2020 | 22:23 WIB
Oleh : FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh Papua, Willem Frans Ansanay mengatakan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua berdampak sangat positif bagi masyarakat.

"Karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di pulau Jawa,” kata Willem di acara webinar Moya Discussion Group-Unity In Pembanguna Diversity (UID) dengan tema Pembangunan Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus, Sabtu (20/11/2020).

Menurut Willem, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan bagaimana dengan wilayah lainnya.

"Alokasi anggaran untuk kesehatan itu 15 persen. Seharusnya, sektor kesehatan bisa 25 persen atau 50 persen. Kalau infrastruktur, kan bisa dengan alokasi anggaran lainnya," tegasnya.

Willem menuturkan, keterbatasan sarana kesehatan dan jarak yang jauh menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. “Untuk itu, sebagai salah satu solusinya adalah dengan pemekaran wilayah Papua,” tuturnya.

Willem menambahkan, revisi Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Di antaranya, mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi (Pemprov) di Papua.

"Dilakukan atau penegasan pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua. Dengan adanya pemekaran diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat, tepat dan mudah dirasakan masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, Willem mengungkapkan, jika anak milenial ada yang teriak yang berbeda dengan pemerintah Indonesia jangan salahkan mereka. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan pelayanan dengan baik atau tidak sampai. Padahal, lanjutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi bencana bagi bangsa Indonesia.

"Untuk itu, pengawasan dana otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh, agar dana tersebut terlaksana dengan maksimal. Saya mendorong untuk pemekaran Papua agar pelayanan masyarakat dapat mudah dijangkau," terangnya.

Sementara itu, pemerhati Papua, Prof Imron Cotan mendukung adanya pemekaran wilayah Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya tidak banyak, pelayanan kesehatan agak terhambat. Bisa dibayangkan, untuk menempuh wilayah diperlukan waktu berhari-hari.

"Saya setuju dengan adanya pemekaran untuk kemudahan pelayanan kesehatan di Papua. Sebab, kesehatan faktor utama pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan sehat dan pendidikan baik, maka masa depan masyarakat Papua lebih baik," harapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lurah Petamburan, Titik Awal Tracing Kerumunan Rizieq

Lurah Petamburan menghadiri acara Maulid Nabi serta hadir di resepsi pernikahan putri Rizieq, Sabtu (14/11/2020).

NASIONAL | 21 November 2020

Lulusan IBS Diharapkan Berkiprah di Dunia Usaha dan Keuangan

Lulusan IBS diharapkan semakin melebarkan sayapnya berkiprah di dunia keuangan, dan usaha.

NASIONAL | 21 November 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan, Polresta Surakarta Bubarkan Aksi Tolak Rizieq

Polresta Surakarta secara tegas akan menindak bagi semua masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan berkerumun.

NASIONAL | 21 November 2020

Undang 2.000 Orang, Resepsi Pernikahan di 50 Kota Dihentikan Polisi

Polisi menghentikan resepsi pernikahan anak Kalaksa BPBD Kabupaten 50 Kota yang digelar di gedung Serbaguna Politeknik Pertanian Payakumbuh Kenagarian Koto Tuo.

NASIONAL | 21 November 2020

Ini Alasan Golkar Ingin Menangkan Bobby-Aulia

Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung Bobby Nasution-Aulia Rachman di Pilwalkot Medan, mengaku mempunyai alasan khusus memilih pasangan ini.

NASIONAL | 21 November 2020

Menkop UKM Apresiasi TDA dan Malang Strudel yang Terus Dukung UMKM Lokal

Menkop UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah Malang Strudel yang benar-benar mendukung produk UMKM di Malang Raya.

NASIONAL | 21 November 2020

TB Hasanuddin Nilai Tak Elok Wapres Temui Rizieq Syihab

TB Hasanuddin justru menyayangkan jika inisiatif pertemuan justru datang dari kubu Wapres Maruf Amin.

NASIONAL | 21 November 2020

Kerumunan di Megamendung, Polda Jabar Akan Panggil Rizieq

Rizieq Syihab akan dipanggil untuk ditanyai terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Megamendung, Bogor, Jumat (13/11/2020) lalu.

NASIONAL | 21 November 2020

Formappi: Rencana Revisi UU BPK Hanya untuk Kepentingan Elite Semata

Revisi UU BPK ini harus ditolak, karena hampir pasti tidak bertujuan untuk membenahi BPK tetapi justru mau merusak lembaga auditor negara ini.

NASIONAL | 21 November 2020

Polisi Kejar Pelaku Penembakan 2 Pelajar di Sinak Papua

Peristiwa penembakan yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu terjadi pada Jumat (20/11/2020) sekitar pukul 06.00 WIT.

NASIONAL | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS