Penggunaan Politik Identitas di Indonesia Dinilai Kebablasan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Penggunaan Politik Identitas di Indonesia Dinilai Kebablasan

Jumat, 19 Juli 2019 | 15:22 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Penggunaan politik identitas yang berlabel agama di Indonesia sesungguhnya telah digunakan sejak lama. Politik identitas biasa digunakan untuk menarik kelompok masyarakat mayoritas untuk kepentingan politik.

Profesor Antropologi Budaya King Fahd University of Petroleum and Minerals, Sumanto Al Qurtuby, menjelaskan, penggunaan politik identitas sebenarnya jamak dilakukan partai politik. Namun, ketika itu tidak berlebihan seperti yang terjadi saat ini.

"Penggunaan identitas agama sudah dilakukan sejak jaman dulu. Bedanya sekarang ini, penggunaan identitas agama sudah overdosis, berlebihan dan kebablasan," kata Sumanto Al Qurtuby dalam Forum Politik dan Kebijakan Publik: Quo Vadis Pluralisme di Indonesia: Intoleransi, Kekerasan dan Politik Identitas, di Kantor CSIS Jakarta, Jumat (19/7).

Menurut Sumanto, penggunaan politik identitas yang berlabelkan agama telah menyebabkan persoalan toleransi dan kemajemukan menjadi terganggu. Terutama di saat menjelang dan pasca pesta demokrasi seperti Pemilu.

"Persoalan toleransi dan kemajemukan masih menjadi tantangan bersama. Semuanya sebagai akibat berlebihannya penggunaan politik identitas," ujar Sumanto.

Di Indonesia sendiri sampai dengan saat ini ada kelompok anti pluralisme yang berbasis macam-macam. Mulai dari berbasis ideologi, etnis, agama, dan lain sebagainya.

"Ada banyak kelompok yang tidak suka pluralisme, begitu juga sebaliknya. Padahal pluralisme tidak sekedar toleransi, melainkan proses pencarian pemahaman untuk menembus batas perbedaan," ucap Sumanto Al Qurtuby.

Dijelaskan, pluralitas merupakan nama lain dari kemajemukan, keanekaragaman dan bersifat alami. Sedangkan pluralisme merupakan proses pergumulan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat bersama yang dibangun atas dasar pluralitas atau kebhinnekaan.

Kedepannya, kata Sumanto, seiring dengan merebaknya sejumlah kelompok agama intoleran, militan dan konservatif dari berbagai elemen masyarakat, maka semua pihak perlu meningkatkan intensitas pertemuan dan dialog antaragama dan antarkelompok.

"Semua untuk mewujudkan, merawat, dan menjaga kemajemukan masyarakat, toleransi agama, dan perdamaian bangsa. Jika tidak, maka sulit menciptakan kondisi tersebut," pungkas Sumanto.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rapat Dewan Pembina Gerindra Bahas Evaluasi Internal Partai

Rapat juga menyetujui rekomendasi untuk dilakukannya konsolidasi partai secara menyeluruh, baik di tingkat legislatif, kader dan struktur partai.

POLITIK | 19 Juli 2019

Wujud Rekonsiliasi, Gerindra Inginkan Kursi Ketua MPR

"Komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, dan Ketua DPR dari PDIP," kata Sodik.

POLITIK | 19 Juli 2019

Prabowo Akan Jelaskan Langkah Rekonsiliasi

Prabowo akan menjelaskan langkah rekonsiliasi yang sudah dilakukan pasca-Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

POLITIK | 19 Juli 2019

PSI Berkomitmen Dukung Jokowi "Sampai Titik Darah Penghabisan"

Grace Natalie memperkenalkan anak-anak muda yang selama ini membantu kampanye Jokowi-Ma'ruf.

POLITIK | 19 Juli 2019

Prabowo Akan Pimpin Rapat Dewan Pembina Gerindra

"Rapat besok adalah bagian dari rapat rutin biasa yang diselenggarakan oleh dewan pembina,” kata Ahmad Muzani, Kamis (18/7/2019).

POLITIK | 19 Juli 2019

Temui Jokowi, Grace Natalie Bantah Bahas Calon Menteri

Ketua Umum PSI Grace Natalie membantah pertemuan membahas kandidat calon menteri.

POLITIK | 19 Juli 2019

Parpol Diminta Umumkan Nama Calon Menteri ke Publik

Publik perlu dilibatkan dalam proses pengisian kabinet Jokowi-Ma'ruf dengan mengetahui nama calon-calon menteri di dalamnya.

POLITIK | 18 Juli 2019

DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir

DPD akan terus produktif dalam menghasilkan output lembaga di sisa pengabdian.

POLITIK | 18 Juli 2019

PSI: Preseden Buruk, PAN Pertahankan Taufik Kurniawan di DPR

Rekan-rekan di PAN sama sekali tidak sensitif pada isu korupsi.

POLITIK | 18 Juli 2019

KPU Prediksi Sejumlah Perkara PHPU Pileg Tak Diterima MK

KPU memprediksi memprediksi sejumlah permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) pemilihan legislatif 2019 yang berpotensi tidak bisa diterima MK.

POLITIK | 18 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS