Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-2.16)   |   COMPOSITE 5059.22 (-11.27)   |   DBX 933.73 (-1.4)   |   I-GRADE 135.366 (-0.54)   |   IDX30 427.201 (-2.7)   |   IDX80 111.513 (-0.59)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.96)   |   IDXG30 118.405 (-0.5)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-2.17)   |   IDXQ30 125.347 (-0.87)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.42)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.29)   |   IDXV30 105.043 (-0.28)   |   INFOBANK15 803.622 (-0.35)   |   Investor33 371.182 (-1.16)   |   ISSI 148.056 (-0.55)   |   JII 539.107 (-4.67)   |   JII70 182.679 (-1.26)   |   KOMPAS100 996.599 (-3.79)   |   LQ45 780.316 (-3.88)   |   MBX 1404.61 (-3.28)   |   MNC36 278.843 (-0.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.55)   |   SMInfra18 242.356 (-2.29)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.76)   |  

Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg

Sabtu, 7 Desember 2019 | 15:47 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Partai Golkar, Christina Aryani, mengemukakan, hasil evaluasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan masukan-masukan dari daerah, dirasakan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak menyulitkan kader dalam bersosialisasi.

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, PKS Lempar Wacana Alternatif

Selain itu, isu-isu Pilpres cenderung menenggelamkan program sosialisasi kader. Sementara, polarisasi kandidat pilpres juga dirasa memberatkan calon anggota legislatif (Caleg).

"Kasus-kasus kelelahan petugas pemilu yang berujung meninggal juga menjadi pertimbangan. Revisi UU Pemilu masuk di Prolegnas Prioritas dengan harapan sosialisasi UU bisa dijalankan memadai," kata Christina di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, dari sisi kesiapan penyelenggara, jelas lebih memudahkan jika dipisah. Kemudian lebih mudah bagi pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya karena tidak banyak surat suara yang cukup membingungkan.

"Selain itu, kandidat juga mempunyai cukup waktu dan peluang untuk melakukan sosialisasi di daerah pemilihannya," ujar Christina.

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, Ini Tanggapan KPU

Meski setuju dipisah, Christina mengingatkan ada kekurangan jika digabung. Pertama, bangsa ini memiliki banyak agenda pemilu karena ada Pilkada, Pileg dan Pilpres. Kondisi itu, bisa menurunkan partisipasi pemilih menurun. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemilu menjadi lebih besar.

Terkait aturan ambang batas masuk parlemen atauparliamentary threshold (PT), Christina menegaskan, masih perlu dipertahankan dan diberlakukan sampai ke daerah. Alasannya, penyederhanaan jumlah partai di parlemen akan memperkuat sistem presidensial.

"Keuntungan lainnya adalah berguna untuk menjaring partai yang benar-benar serius memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal itu karena banyak elite mendirikan partai untuk kedudukan politik semata," tandasnya.

Pendapat serupa disampaikan politisi Partai Golkar, Nurul Arifin. Dia melihat banyak defisit dari pileg dan pilpres disatukan. Diantaranya masalah konsentrasi, baik Caleg maupun penyelenggara pemilu dan rakyatnya.

"Ada irisan dalam dukungan, jadi tidak solid. Baiknya Pileg terlebih dahulu sehingga jelas kekuatan dan dukungan terhadap partai," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Nurul Arifin menegaskan, dengan dipisah maka para Caleg tidak dihadapkan pada hal-hal yang dilematis. Penyelenggara juga tidak kerja dibawah tekanan dan stres.

"Ambang batas tetap diperlukan. Agar siatem multipartai defferhana bisa dijalankan. Dengan sistem sekarang aja partai masih cukup banyak," tutur Nurul.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) PG merekomendasikan pemisahan Pileg dan Pilpres. Kemudian mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. Rekomendasi lain adalah menetapkan parliamentary threshold 4 persen hingga ke daerah-daerah.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bima Arya Ramaikan Bursa Caketum PAN

Bima mengaku tengah membangun konsolidasi dengan petinggi-petinggi partai untuk meminta arahan dan dukungan dalam memajukan PAN ke depan.

POLITIK | 7 Desember 2019

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, PKS Lempar Wacana Alternatif

"Berdasarkan kajian kami, cenderung mendorong pemilu dibagi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal," ujar Mardani.

POLITIK | 7 Desember 2019

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, Ini Tanggapan KPU

KPU, kata Arief, berada dalam posisi menjalankan apa yang menjadi pilihan politik pembuat undang-undang terkait sistem pemilu.

POLITIK | 7 Desember 2019

Pesan Mega Untuk Pimpinan DPRD PDIP, Jangan Mabuk Kekuasaan

Mabuk kuasa yang dimaksud Megawati adalah karena berkuasa, maka sesukanya menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

POLITIK | 6 Desember 2019

Ini Alasan KPU "Mengalah" Tidak Atur Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Pengaturannya tidak lagi menjadi syarat calon, tetapi menjadi syarat pencalonan sehingga mengharapkan parpol untul tidak mengutamakan eks koruptor.

POLITIK | 6 Desember 2019

Airlangga Ungkap Program Prioritas Golkar

Kelima, Golkar akan melembagakan lembaga saksi. Keenam adalah sukses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024. Ketujuh, sukses mengawal program "omnibus law".

POLITIK | 6 Desember 2019

Peraturan KPU Pencalonan Terbit, Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada 2020

Meskipun demikian, Peraturan KPU Pencalonan ini mengimbau agar eks koruptor tidak dicalonkan.

POLITIK | 6 Desember 2019

Haluan Negara Tak Ganggu Sistem Presidensial

Adanya haluan negara yang disusun MPR, tidak otomatis presiden bertanggung jawab kepada MPR.

POLITIK | 6 Desember 2019

Tanpa GBHN, Indonesia Terpuruk

Haluan negara tidak hanya mengikat eksekutif, tetapi juga legislastif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

POLITIK | 6 Desember 2019

Haluan Negara Penting untuk Atasi Ketimpangan

MPR menerima masukan mengenai sorotan terhadap ketimpangan ekonomi yang besar di masyarakat.

POLITIK | 6 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS