Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Bisa Diteruskan ke Pidana
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Bisa Diteruskan ke Pidana

Minggu, 8 Desember 2019 | 19:50 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengungkapkan, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu yang seharusnya dapat diteruskan ke pengadilan pidana.

42 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap Selama 2019

Hal ini dilontarkan Harjono ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019, yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sabtu (8/12/2019) malam.

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mencontohkan, penyelenggara pemilu tingkat ad hoc yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jenis berat dalam sidang DKPP. Selama ini, penyelenggara tingkat ad hoc tersebut paling banter hanya dikenakan sanksi pemberhentian tetap dan tidak dapat menjadi penyelenggara Pemilu untuk masa yang akan datang dari DKPP.

"Kalau pelanggarannya besar, mestinya dibawa ke proses pengadilan lain, pidana misalnya," jelas Harjono.

DKPP Berharap Sentra Gakkumdu Seperti KPK

Contoh lain adalah adanya peserta pemilu yang mengadukan oknum penyelenggara pemilu ke DKPP. Dalam persidangan, si pengadu mengadukan penyelenggara karena tidak berhasil menjadi anggota legislatif meskipun sudah memberikan uang kepada penyelenggara yang diadukannya ke DKPP.

Peserta itu, lanjut Harjono, juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta oknum penyelenggara tersebut untuk mengembalikan uang yang telah diberikan.

"Ini kan seolah pemilu jurdil hanya diibaratkan kita membeli pisang goreng di warung saja. Kalau kita beli pisang goreng, pisang gorengnya habis, lalu duitnya dikembalikan," kata Harjono.

Padahal, jelas Harjono, kasus tersebut dapat terjamah oleh hukum. Dia menambahkan, seorang penyelenggara pemilu seharusnya dapat melaporkan siapa pun yang berupaya menyuap dirinya kepada polisi, sepanjang ada saksi.

"Hukum kita kan belum seperti itu karena dianggap pidana pemilu tidak bisa diteruskan kalau pemilunya sudah selesai. Mestinya itu harus tanggung jawab, yang namanya nyogok ya sampai kapan pun juga tetap nyogok," tegas Harjono.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bertemu Sekjen PDIP, Habib Husen Berharap Semakin Banyak "Habib Banteng"

Kunjungan Hasto ini dilakukan dalam rangka ikut menghadiri peringatan seratus hari meninggalnya Habib Sholeh Almuhdar, yang masih kerabat Habib Husen.

POLITIK | 8 Desember 2019

Hasto Kristiyanto: Era 4.0 Jangan Hilangkan Jati Diri Bangsa

"Yang terpenting bagi kita adalah kemajuan adalah jati diri itu sendiri sebagai bangsa," kata Hasto.

POLITIK | 8 Desember 2019

Sandiaga Apresiasi Penghargaan Asian of the Year untuk Jokowi

Penghargaan untuk Jokowi adalah kemenangan bangsa Indonesia.

POLITIK | 8 Desember 2019

PKS Komitmen Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada Serentak 2020

Dengan atau tanpa larangan eks koruptor maju di pilkada, PKS sudah berkomitmen tidak mencalonkan eks koruptor.

POLITIK | 8 Desember 2019

PDIP akan Gelar Rakernas, Ini Pesan Megawati

Megawati mengintruksikan agar memperkuat tradisi kebudayaan rakyat.

POLITIK | 8 Desember 2019

Di Kongres Projo, Jokowi Bicara Infrastruktur dan SDM

Dahulu warga di pedalaman Wamena butuh berjalan kaki empat hari empat malam untuk mencapai rumah sakit di kota.

POLITIK | 8 Desember 2019

Kemdagri: Peraturan KPU Tidak Larang Eks Koruptor Calonkan Diri di Pilkada

Dalam Pasal 4 PKPU tersebut, yang mengatur persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi.

POLITIK | 8 Desember 2019

Guntur Romli Dukung Erick Thohir Bersihkan BUMN dari Radikalisme

Mohamad Guntur Romli mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang tengah "membersihkan" BUMN dari radikalisme.

POLITIK | 7 Desember 2019

Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg

Isu Pilpres cenderung menenggelamkan program sosialisasi kader.

POLITIK | 7 Desember 2019

Bima Arya Ramaikan Bursa Caketum PAN

Bima mengaku tengah membangun konsolidasi dengan petinggi-petinggi partai untuk meminta arahan dan dukungan dalam memajukan PAN ke depan.

POLITIK | 7 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS