Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Senin, 13 Januari 2020 | 15:27 WIB
Oleh : Hotman Siregar / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengingatkan, semangat Revisi Undang-undang (RUU) sistem politik harus dengan tujuan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Wacana tersebut diharapkan memiliki tujuan ke arah demokrasi substansial.

Baca Juga: Kenaikan Dana Parpol Harus Diikuti Perbaikan Tata Kelola

"Semangat merevisi undang-undang sistem politik seharusnya dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia ke arah demokrasi substansial," kata Mardani Ali Sera di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dalam tujuan itu, kata Mardani, Pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu menyepakati tolak ukur demokrasi seperti apa yang akan dirancang kedepanya.

"Liturgi antara pemerintah dan DPR sangat penting untuk merancang dan menata sistem politik yang terbaik untuk Indonesia kedepannya,” ujar Mardani.

Baca Juga: Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Pilkada Asimetris

Menurut Mardani Ali Sera, ada tujuh Undang-undang (UU) yang akan dibenahi dalam konteks penataan sistem politik dan pemerintahan ke depan. Adapun ketujuh UU itu adalah UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah, UU MPR, DPR, DPD (MD2), UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa, serta UU Keuangan Pusat dan Daerah.

Ketua DPP PKS itu mengingatkan, dalam proses penataan sistem politik ini sangat dibutuhkan kerja keras, cerdas dan kehati-hatian.

"Perlu kerja keras, cerdas dan kehati-hatian serta pelibatan publik dan kalangan akademisi, untuk memperbaiki demokrasi dari prosedural ke substansial,” kata Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg

Mardani menambahkan, salah satu jebakan melakukan revisi sistem politik ini adalah antara lain berkeinginan mengubah sistem pemilihan langsung ke sistem perwakilan dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Hati-hati jebakan seperti ini, Jangan sampai revisi sistem politik yang sedang kita lakukan ini malah membuat demokrasi semakin mundur jauh," ungkap Mardani.

Menurut Mardani, Indonesia bisa menjadikan indikator lembaga internasional Freedom House dan Economist Intelligence Unit (FHEIU) sebagai acuan evaluasi dan menata sistem politik kedepannya.

"Menurunnya kualitas demokrasi sebagai staatus negara 'bebas (Free) menjadi 'setengah bebas” (Partly Free) dari lembaga FHEIU bisa kita evaluasi bersama dan menjadikan acuan agar kualitas demokrasi kita semakin membaik bisa mengurangi oligarki politik , sistem politik yang lebih trasnparansi dan menitrokrasi, pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berbiaya lebih murah, korupsi politik yang semakin menurun tingkanya, serta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,” tandas Mardani



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Nasdem Dukung Kenaikkan Parliamentary Threshold

Meski mendukung kenaikkan PT, Nasdem menolak usulan sistem proporsional tertutup.

POLITIK | 13 Januari 2020

Suap Wahyu Setiawan, KPU Diminta Berbenah

KPU harus segera berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam menghadapi pesta demokrasi di tanah air.

POLITIK | 13 Januari 2020

Presiden Jokowi Jadi Pembicara Kunci ADSW 2020

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi diundang untuk menjadi pembicara utama dalam acara tersebut.

POLITIK | 13 Januari 2020

Perludem: Pilkada Serentak 2020 Harus Jadi Momentum Kembalikan Kredibilitas KPU

Menurut Titi, KPU harus bangkit pasca salah satu komisionernya ditangkap KPK dalam kasus suap proses PAW.

POLITIK | 13 Januari 2020

Hasto: Badan Riset dan Inovasi Nasional Kunci Indonesia Berdikari

Pembentukan BRIN merupakan impian Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

POLITIK | 12 Januari 2020

Rekomendasi Rakernas Wajib Dijalankan Tiga Pilar Partai

Prananda Prabowo dinilai sukses dalam merumuskan dan mengarahkan tema dan materi Rakernas I PDIP.

POLITIK | 12 Januari 2020

Rakernas I PDIP Hasilkan Sembilan Rekomendasi

PDIP menargetkan kemenangan 60 persen di Pilkada 2020 sebagai salah satu rekomendasi Rakernas.

POLITIK | 12 Januari 2020

Kasus Wahyu Setiawan Jadi Momentum Perkuat Integritas KPU

Aturan perundangan terkait kepemiluan sudah memagari KPU untuk bekerja transparan dan akuntabel.

POLITIK | 12 Januari 2020

Dilaksanakan Tertutup, Megawati Beri Pengarahan Jelang Penutupan Rakernas PDIP

Acara rapat pleno dan pengarahan oleh Megawati itu sendiri dilaksanakan secara tertutup dari publik.

POLITIK | 12 Januari 2020

Yasonna Dorong Kepala Daerah Daftarkan Kekayaan Indikasi Geografis

Kekayaan indikasi geografis seperti rempah termasuk dalam kategori HKI komunal.

POLITIK | 12 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS