Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-1.44)   |   COMPOSITE 5059.22 (-6.65)   |   DBX 933.73 (-1.89)   |   I-GRADE 135.366 (-0.36)   |   IDX30 427.201 (-2.08)   |   IDX80 111.513 (-0.48)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.4)   |   IDXG30 118.405 (-0.51)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-1.5)   |   IDXQ30 125.347 (-0.69)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.39)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.56)   |   IDXV30 105.043 (-0.34)   |   INFOBANK15 803.622 (0.96)   |   Investor33 371.182 (-0.66)   |   ISSI 148.056 (-0.46)   |   JII 539.107 (-3.91)   |   JII70 182.679 (-1.14)   |   KOMPAS100 996.599 (-2.78)   |   LQ45 780.316 (-3.18)   |   MBX 1404.61 (-1.7)   |   MNC36 278.843 (-0.39)   |   PEFINDO25 265.576 (-3.08)   |   SMInfra18 242.356 (-1.92)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.39)   |  

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Selasa, 14 Januari 2020 | 16:51 WIB
Oleh : Hotman Siregar / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Teras Narang, menyatakan, Undang-undang (UU) Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah.

DPD Siap Bersinergi dengan DPR dan Pemerintah

"Untuk itulah maka DPD melalui kewenangan yang dimiliki akan mengajukan inisiasi Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud," ujar Teras Narang saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holding, Selasa (14/1/2020).

Ia berharap demokrasi Indonesia khususnya yang terkait Pemilihan Kepala Daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu. Selain itu, menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD, Abdul Kholik mengungkapkan, UU Pilkada yang berlaku saat ini telah melalui beberapa kali revisi.

Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Revisi dilakukan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mendekonstruksi sistem pemilihan Kepala Daerah, sampai yang terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016, yang masih menyisakan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

Menurut pandangan DPD, sejumlah permasalahan tersebut antara lain masih maraknya politik uang, persyaratan calon yang belum memberikan keadilan bagi semua pihak, permasalahan calon tunggal.

"Selain itu, proses Pilkada yang lama terutama masa kampanye, masih adanya regulasi yang tumpang-tindih sehingga tidak harmonis, bahkan penetapan DPT juga masih bermasalah,” kata Abdul Kholik.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

PAN Butuh Pemimpin yang Punya Kemampuan Teknis Mengurus Partai

Kader dan pengurus PAN ingin kehadiran mereka di Kongres nanti tidak dipersulit.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU Akan Perketat Perekrutan PPK untuk Pilkada Serentak 2020

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi jajaran KPU terlibat kasus suap atau korupsi.

POLITIK | 14 Januari 2020

PDIP Rekomendasikan PT 5%, Nasdem: Sebaiknya 7%

Partai Nasdem mendukung usulan menaikkan PT dari 4% menjadi 5% yang dicetuskan PDIP. Bahkan Nasdem pernah mengusulkan untuk menaikan PT jadi 7%.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU: Secara Prosedur dan Substansi Permintaan PAW DPR PDIP Tidak Tepat

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyatakan secara substansi, permintaan DPP PDIP untuk menggantikan antarwaktu Riezky Aprilia dengan Harun Masiku tidak tepat.

POLITIK | 14 Januari 2020

PKS: Revisi UU Sistem Politik Harus Perkuat Kualitas Demokrasi Indonesia

Mardani mengatakan jebakan dalam revisi sistem politik ini adalah upaya mengubah pemilihan langsung ke sistem perwakilan dan penambahan masa jabatan presiden.

POLITIK | 13 Januari 2020

Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop Meninggal Dunia

Benediktus Tambonop (44), ditemukan meninggal dunia diduga karena sakit, di salah satu kamar hotel, di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

POLITIK | 13 Januari 2020

KPU Sebut PDIP Lakukan Dua Kesalahan Soal PAW Riezky Aprilia

Prosedural untuk mem-PAW-kan caleg terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU ialah lewat DPR.

POLITIK | 13 Januari 2020

PDIP Tolak Pansus Kasus Jiwasraya

"Pansus hanya akan menimbulkan kegaduhan, sementara dana jutaan konsumen perlu diselamatkan,” ujar Darmadi.

POLITIK | 13 Januari 2020

Politisi Gerindra Ingin DPR Prioritaskan Kasus Jiwasraya Dibanding Asabri

Kasus Asabri ini baru terlihat besar kerugiannya

POLITIK | 13 Januari 2020

Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Semangat merevisi UU sistem politik harus berpegang pada upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

POLITIK | 13 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS