Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada

Selasa, 14 Januari 2020 | 21:19 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, mengemukakan, penyederhanaan aturan pilkada memang bisa meminimalkan biaya penyelenggaraan, namun besarannya dinilai tidak signifikan. Alasannya, pengeluaran biaya besar bukan pada proses atau tahapan pilkada, namun terletak pada hari pelaksanaan pilkada.

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

"Dari sisi pembiayaan pemerintah, memang penyederhanaan aturan bisa meminimalkan biaya pilkada. Misalnya, memperpendek masa waktu kampanye, menghapus beberapa tahapan pilkada atau mengurangi biaya sosialisasi. Namun itu tidak signifikan,” kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Selasa (14/1).

Ari menjelaskan, lahirnya biaya besar pada pilkada karena biaya mencetak surat suara, pembuatan kotak suara dan akomodasi pengiriman kotak suara ke tempat pemungutan suara (TPS). Biaya-biaya untuk infrastruktur pilkada seperti itu, tidak mungkin dikurangi karena terkait persediaan material pilkada. Malah yang terjadi adalah terus bertambah karena adanya peningkatan inflansi.

"Kalau aturannya mengganti kotak suara yang lebih murah, itu bisa pengaruh ke hasil pilkada. Bisa saja ada oknum yang merusak karena tahu kotak suaranya gampang rusak. Bisa dipakai untuk memanipulasi hasil pilkada,” jelasnya.

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Menurut Ari, adanya biaya tinggi sesungguhnya karena lahir dari biaya politik. Biaya politik itu dikeluarkan oleh para calon dan partai politik (Parpol). Pemerintah tidak bisa mengurangi biaya politik seperti itu karena bukan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Negara atau Undang-undang (UU) hanya mengatur batas maksimal sumbangan dari perorangan atau perusahaan.

"Sumbangan yang tidak resmi itu melahirkan biaya tinggi. Itu datang dari para calon dan parpol, bukan pemerintah," ujarnya.

Ari berpandangan, solusi untuk mengurangi biaya tinggi adalah kembali ke partai politik (Parpol). Parpol harus berani mencalonkan tokoh yang modal sosialnya bagus, bukan yang memiliki modal atau uang banyak.

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

"Tokoh yang memiliki modal sosial bagus, akan dipilih masyarakat dengan tidak mengorbankan banyak uang untuk kampanye," terangnya.

Sebaliknya, lanjut Ari, jika parpol mengusulkan tokoh yang tidak punya modal sosial, yang terjadi adalah adanya biaya mahal. Hal itu karena sang calon akan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih.

"Kuncinya keberanian parpol mengajukan calon yang memiliki modal sosial yang bagus. Jangan malah cari calon yang bisa diambil uangnya oleh parpol," tutup Ari.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

Ada masalah teknis yakni tahapan yang sudah dikapitalisasi menjadi sesuatu yang baku.

POLITIK | 14 Januari 2020

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Komite I DPD sedang melakukan inventarisasi beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 14 Januari 2020

Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol

Hasrat politisi untuk mendirikan parpol baru dinilai masih tinggi.

POLITIK | 14 Januari 2020

OTT Wahyu, KPU Pastikan Komitmen Berantas Korupsi Tidak Surut

KPU akan melakukan perbaikan internal dan meningkatkan kewaspadaan secara terukur.

POLITIK | 14 Januari 2020

Kasus PAW PDIP, Djarot: Penunjukan Harun Masiku Subyektif

Menurut Djarot, Harun bukanlah caleg yang pertama kali diusulkan PDIP menjadi caleg pengganti antar waktu.

POLITIK | 14 Januari 2020

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

UU Pilkada dinilai masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan.

POLITIK | 14 Januari 2020

PAN Butuh Pemimpin yang Punya Kemampuan Teknis Mengurus Partai

Kader dan pengurus PAN ingin kehadiran mereka di Kongres nanti tidak dipersulit.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU Akan Perketat Perekrutan PPK untuk Pilkada Serentak 2020

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi jajaran KPU terlibat kasus suap atau korupsi.

POLITIK | 14 Januari 2020

PDIP Rekomendasikan PT 5%, Nasdem: Sebaiknya 7%

Partai Nasdem mendukung usulan menaikkan PT dari 4% menjadi 5% yang dicetuskan PDIP. Bahkan Nasdem pernah mengusulkan untuk menaikan PT jadi 7%.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU: Secara Prosedur dan Substansi Permintaan PAW DPR PDIP Tidak Tepat

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyatakan secara substansi, permintaan DPP PDIP untuk menggantikan antarwaktu Riezky Aprilia dengan Harun Masiku tidak tepat.

POLITIK | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS