Pansus Jiwasraya Dinilai Berpotensi Biaskan Proses Hukum
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-4.2)   |   COMPOSITE 4879.1 (-22.36)   |   DBX 933.193 (-0.24)   |   I-GRADE 128.434 (-0.82)   |   IDX30 404.523 (-4.65)   |   IDX80 106.174 (-1.01)   |   IDXBUMN20 268.239 (-4.54)   |   IDXG30 113.341 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-5)   |   IDXQ30 118.527 (-1.29)   |   IDXSMC-COM 209.874 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (-1.15)   |   IDXV30 100.803 (-0.95)   |   INFOBANK15 767.134 (-10.02)   |   Investor33 355.071 (-4.06)   |   ISSI 143.565 (-0.31)   |   JII 517.566 (-1.31)   |   JII70 175.828 (-0.42)   |   KOMPAS100 953.068 (-5.96)   |   LQ45 742.375 (-7.8)   |   MBX 1347.52 (-7.05)   |   MNC36 265.633 (-1.94)   |   PEFINDO25 258.006 (1.37)   |   SMInfra18 230.699 (-2.34)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-3.58)   |  

Pansus Jiwasraya Dinilai Berpotensi Biaskan Proses Hukum

Selasa, 4 Februari 2020 | 18:49 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pembentukan Panitia Khusus (pansus) DPR terkait kasus gagal bayar Jiwasraya dipandang tidak tepat. Pansus hanya akan membiaskan proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Panja Dinilai Tak Efektif Selesaikan Kasus Jiwasraya

"Pansus akan membiaskan dan berpotensi menimbulkan tekanan atas penegakan hukum. Tekanan politik bisa buka ruang negosiasi yang akhirnya intervensi hukum," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, kepada Beritasatu.com, Selasa (4/2/2020).

Ari menyatakan, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen mengembalikan dana nasabah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta penegakan hukum dijalankan.

"Berada di koridor hukum akan lebih baik. Mereka yang bersalah ditindak, termasuk penyelamatan dana nasabah sudah ada komitmen dari BUMN. Panja (panitia kerja) di tiga komisi cukup kuat untuk mendukung proses hukum dan pengembalian dana nasabah itu," tegas Ari.

Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Jiwasraya

Seperti diberitakan, Fraksi PD (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah menyerahkan tanda tangan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya. Usulan itu disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR yang diwakili wakil ketua DPR Azis Syamsuddin, di ruang pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Hari ini kami datang ke pimpinan DPR yang alhamdulillah diwakili Pak Azis untuk menyampaikan usulan pansus hak angket Jiwasraya. Fraksi PKS dengan 50 anggota sudah tandatangan semua, mestinya sesuai syarat administratif yang diatur UU bisa terpenuhi," kata Ketua FPKS Jazuli Juwaini.

Panja Jiwasraya Anggap Tudingan Politisasi Tak Berdasar

Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut. Sebab sesuai tata tertib DPR, pengusulan itu sudah memenuhi syarat.

"Dalam penerimaan ini akan sesuai mekanisme sesuai tatib, khususnya Pasal 164, dimana hak-hak anggota dewan yang bisa menggunakan hak itu ditandatangani lebih dari satu fraksi. Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan," kata Azis.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Panja di Tiga Komisi Dinilai Tak Efektif Selesaikan Kasus Jiwasraya

Penelusuran kasus Jiwasraya dinilai akan lebih efektif melalui panitia khusus (pansus).

POLITIK | 4 Februari 2020

Kumpulkan 104 Tanda Tangani, PD dan PKS Resmi Usulkan Pansus Jiwasraya

Pembentukan pansus supaya kasus Jiwasraya terkoordinasi dan tuntas.

POLITIK | 4 Februari 2020

Pesan Terakhir Gus Sholah

Pesan pertama untuk NU dan juga untuk keislaman bangsa Indonesia agar senantiasa menjaga ukhuwah islamiyah, wahtoniah dan basyariyah.

POLITIK | 3 Februari 2020

Besok, Komisi III DPR Sahkan Panja Kasus Jiwasraya

Penanganan kasus Jiwasraya diawasi secara ketat.

POLITIK | 3 Februari 2020

Jokowi Melayat ke Rumah Duka Gus Sholah

Adik kandung Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu wafat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta.

POLITIK | 3 Februari 2020

Senin, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masuk DPR

Melki Laka Lena memastikan pembahasan akan melibatkan buruh.

POLITIK | 2 Februari 2020

Perludem Nilai Pemilu Serentak 2019 Bermasalah di Sistem dan Manajemen

Keberadaan Pemilu serentak dengan desain lima surat suara justru telah menciptakan kompleksitas bagi peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, maupun pemilih.

POLITIK | 2 Februari 2020

Terinspirasi Sikap Megawati, PDIP Canangkan Leuweung Padjajaran

Megawati selalu mengajari kader PDIP bercocok tanam sebagai latihan rasa guna menghargai kehidupan.

POLITIK | 2 Februari 2020

Kader PDIP Diminta Aktif Cegah Penyebaran Virus Korona

Kader PDIP diminta membantu sosialisasi tentang informasi pola penyebaran virus korona.

POLITIK | 1 Februari 2020

Didukung sebagai Capres 2024, Tito Karnavian: Pak Mahfud Suka Guyon

Tito menegaskan hanya ingin fokus bekerja optimal untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diamanatkan ke Kemdagri.

POLITIK | 31 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS