Azis Syamsuddin: Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Pengesahan RUU
INDEX

BISNIS-27 506.098 (0.58)   |   COMPOSITE 5701.03 (5.5)   |   DBX 1035.29 (4.87)   |   I-GRADE 166.318 (0.92)   |   IDX30 494.279 (1.87)   |   IDX80 129.716 (0.25)   |   IDXBUMN20 362.653 (4.24)   |   IDXG30 134.441 (-0.27)   |   IDXHIDIV20 440.988 (2.79)   |   IDXQ30 143.821 (1.04)   |   IDXSMC-COM 242.747 (0.29)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-1.43)   |   IDXV30 122.829 (1.29)   |   INFOBANK15 978.195 (7.59)   |   Investor33 426.909 (-0.08)   |   ISSI 166.986 (-0.47)   |   JII 611.564 (-3.61)   |   JII70 209.726 (-0.93)   |   KOMPAS100 1161.89 (-0.16)   |   LQ45 907.882 (2.59)   |   MBX 1586.58 (0.68)   |   MNC36 318.65 (0.02)   |   PEFINDO25 310.515 (1.23)   |   SMInfra18 285.156 (2.9)   |   SRI-KEHATI 364.469 (0.68)   |  

Azis Syamsuddin: Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Pengesahan RUU

Jumat, 22 Mei 2020 | 17:10 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyatakan, suatu Rancangan Undang-undang (RUU) bisa ditetapkan menjadi sebuah Undang-undang (UU) apabila telah rampung pembahasannya.

Baca Juga: DPR Bantah Pembahasan RUU Minerba Tidak Transparan

Selain itu juga dinyatakan lengkap sempurna, serta disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di parlemen, termasuk pihak pemerintah. Tidak ada tenggang waktu yang ditetapkan secara pasti untuk dijadikan sebagai alat ukur menetapkan UU.

"Alat ukur yang digunakan badan legislasi (Baleg) DPR dalam menentukan cepat atau lambatnya penetapan suatu UU tergantung kapan selesai dan sempurnanya UU tersebut serta dinyatakan lengkap dan baik. Tidak ada tenggang waktu yang harus kita tetapkan, misalnya UU ini harus selesai pada bulan ini, hal itu tidak ada sama sekali," kata Azis Syamsuddin, Jumat (22/5/2020).

Azis menuturkan, apabila diperlukan suatu aturan perundang-undangan yang cepat maka mekanismenya menggunakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Baca Juga: MK Isyaratkan Tolak Uji Materi Perppu Covid-19

"Kalau menggunakan RUU, kami di tingkat pimpinan DPR tidak berani untuk menetapkan bahwa satu UU harus selesai dalam waktu satu bulan misalnya," ungkap Azis Syamsuddin.

Pimpinan DPR koordinator bidang politik dan keamanan (Korpolkam) ini menambahkan, ketika menerima berbagai masukan dari kaum intelektual, akademisi dan masyarakat pada rapat dengar pendapat umum yang membahas UU itu, waktu yang diperlukan bisa panjang atau pendek.

"Tergantung perdebatan dan topik yang akan dilaksanakan didalam pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan antara pemerintah, dan pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan didalam internal DPR, kemudian bersama-sama pemerintah dan legislatif," tegas Azis Syamsuddin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemsos: Bila Ada Beras Kualitas Buruk, Langsung Kita Ganti

Kementerian Sosial menjamin beras dan paket sembako bantuan sosial (Bansos) Presiden RI berkualitas baik.

POLITIK | 22 Mei 2020

Kemkominfo dan BSSN Akan Selidiki Dugaan Data KPU Bocor

Kementerian Telekomunikasi dan Informatika dan KPU akan menyelidiki kebocoran data pribadi 2,3 juta masyarakat Indonesia di dunia maya.

POLITIK | 22 Mei 2020

Terkait Pemenang Lelang Motor Jokowi, Istana Minta BPIP Tanggung Jawab

"Jadi Istana tidak ada sangkut pautnya,” kata Donny Gahral Adian.

POLITIK | 22 Mei 2020

Jutaan Data Diduga Bocor, KPU Periksa Server Data

KPU sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita lebih lanjut, melakukan cek kondisi internal server data.

POLITIK | 22 Mei 2020

Timwas Covid-19 DPR: Pastikan Tak Ada Penyelewengan Program Penanganan Bencana Covid-19

Timwas Covid-19 DPR ingin agar aparat negara di bidang pengawasan dan penegakan hukum bekerja maksimal

POLITIK | 21 Mei 2020

Pengamat Sebut Kualitas Demokrasi Cenderung Menurun

Kualitas demokrasi cenderung mengalami kemerosotan, terutama dalam enam bulan terakhir.

POLITIK | 21 Mei 2020

Ibas Kerahkan Relawan Salurkan Bantuan Covid-19 Hingga ke Desa

EBY Foundation menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada sejumlah rumah sakit di Pacitan dan Magetan, Jawa Timur (Jatim).

POLITIK | 21 Mei 2020

Pelayanan Publik Kementerian Tetap Optimal Selama Pandemi

Kementerian/lembaga tetap optimal melayani publik selama pandemi Covid-19. Bahkan, pelayanan itu semakin optimal dilakukan secara daring.

POLITIK | 21 Mei 2020

Seluruh Anggota DPRD PSI Sumbangkan Gaji untuk Atasi Covid-19

Dana DPRD PSI yang terkumpul akan digunakan khusus membantu tenaga kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak Covid-19.

POLITIK | 21 Mei 2020

JK Tandaskan Penanganan Covid-19 Butuh Ketegasan

JK menegaskan bahwa penanganan pandemi virus corona tidak bisa diajak berdamai.

POLITIK | 20 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS