LSI Deny JA: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

LSI Deny JA: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%

Kamis, 11 Juni 2020 | 19:24 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfarabi mengemukakan, syarat minimal ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold harus dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen.

Baca Juga: Demokrat Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4%

Menurut Adjie, hal tersebut untuk membentuk pemerintahan presidensil yang kuat. Dukungan yang stabil dari parlemen membuat pemerintahan presidensil lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan.

"Salah satu upaya untuk itu adalah menata kembali sistem pemilu agar menghasilkan partai politik yang minimal namun kuat di parlemen. Idealnya parlemen Indonesia hanya diisi oleh 4 hingga 6 partai politik saja," kata Adjie Alfarabi di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Adjie melihat partai politik (Parpol) yang begitu banyak di Indonesia tidak memberikan varian platform atau program yang berbeda bagi publik. Hampir semua partai memiliki varian atau platform yang sama. Adapun yang berbeda hanyalah nama partai.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen 7% Sebabkan Banyak Suara Sah Terbuang

"Pemilu berikutnya jika naik 7 persen sudah merupakan angka psikologis dan kompromi yang baik untuk semua partai politik. Kemudian, pemilu berikutnya bisa naik lagi ke 9 persen hingga 10 persen. Ini adalah pilihan gradual membenahi sistem pemilu dan pemerintahan, sekaligus berlaku nasional," jelas Adjie.

Sementara itu, peneliti Formappi, Lusius Karus mengemukakan,parliamentary threshold mestinya tetap saja pada angka 4 persen seperti sekarang. Hal itu karena hasilnya sudah cukup menjawab keinginan memperkuat sistem presidensial yang menginginkan kekuatan pendukung pemerintah menjadi mayoritas di parlemen.

"Adapun yang perlu dipikirkan tentu saja bagaimana memastikan parlemen tetap kuat dan independen di tengah dominasi koalisi pendukung pemerintah. Kehadiranparliamentary threshold belum menyentuh persoalan ini. Masih sebatas bicara soal perolehan kursi di parlemen saja," kata Lusius.

Baca Juga: PAN Minta Ambang Batas Parlemen Naik Bertahap

Lusius menilai, ketika urusan parliamentary threshold hanya demi urusan kursi semata, maka diubah seperti apapun, parlemen tidak akan memberikan efek pada sisi penguatan demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta tidak perlu ikut pusing memikirkan berapa ambang batas yang ideal, baik untuk parlemen maupun presidensial.

"Angka-angka itu hanya bagian dari strategi parpol meraih kemenangan, bukan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi umumnya. Perbaikan jangan hanya terbatas pada teknis prosedural pemilu seperti kenaikan ambang batas. Namun, yang lebih penting bagaimana memastikan kualitas hasil Pemilu dengan mendorong parpol untuk berbenah serius untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan nasional," tegas Lusius.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS