La Nyalla: DPD Tetap Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020
INDEX

BISNIS-27 506.098 (1.39)   |   COMPOSITE 5701.03 (13.2)   |   DBX 1035.29 (5.15)   |   I-GRADE 166.318 (1.06)   |   IDX30 494.279 (3.03)   |   IDX80 129.716 (0.53)   |   IDXBUMN20 362.653 (5.07)   |   IDXG30 134.441 (-0.01)   |   IDXHIDIV20 440.988 (4.01)   |   IDXQ30 143.821 (1.19)   |   IDXSMC-COM 242.747 (0.52)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-0.75)   |   IDXV30 122.829 (2.2)   |   INFOBANK15 978.195 (8.41)   |   Investor33 426.909 (0.57)   |   ISSI 166.986 (-0.13)   |   JII 611.564 (-1.71)   |   JII70 209.726 (-0.38)   |   KOMPAS100 1161.89 (1.98)   |   LQ45 907.882 (4.41)   |   MBX 1586.58 (3.07)   |   MNC36 318.65 (0.67)   |   PEFINDO25 310.515 (1.67)   |   SMInfra18 285.156 (4.12)   |   SRI-KEHATI 364.469 (1.43)   |  

La Nyalla: DPD Tetap Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Rabu, 17 Juni 2020 | 18:58 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar 9 Desember 2020. Alasannya, wabah virus corona atau Covid 19 belum berakhir.

Baca Juga: Pilkada 2020 Dinilai Obral Kualitas

Meski menolak, DPD siap mengawal proses demokrasi di tingkat daerah tersebut. DPD akan melihat dan memantau bagaimana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Setiap senator di 32 provinsi yang menggelar pilkada akan melakukan pengawasan proses dan tahapannya. Termasuk terhadap sejumlah daerah yang meminta bantuan pendanaan dari pusat,” kata Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Baca Juga: Akhyar dan Bobby Nasution Bakal Bertarung di Pilkada

La Nyalla menjelaskan, DPD akan melihat apakah pelaksanaan pilkada benar-benar aman dari penularan Covid-19. DPD akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Dia meminta pilkada bisa ditunda jika penyebaran corona semakin luas dan tak terkendali.

"Perppu nomor 2 Tahun 2020 memberi peluang untuk dilakukan evaluasi terhadap pilkada, terutama terkait wabah Covid-19. Kami konkretkan dengan Kemdagri proses keterlibatan senator dalam pengawasan proses nanti,” ujar La Nyalla.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bertemu Mahfud, Ormas Keagamaan Apresiasi Penundaan Pembahasan RUU HIP

Mereka mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

POLITIK | 17 Juni 2020

RUU HIP Dinilai Cukup Atur Dua Hal

Polemik yang berkembang saat ini dari aspek politik menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.

POLITIK | 17 Juni 2020

PKS Tolak RUU HIP

Salah satu alasan penolakan PKS terhadap RUU HIP karena pembahasannya tidak mendengarkan masukan banyak pihak.

POLITIK | 17 Juni 2020

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas

Hadar melihat motif utama memaksakan pilkada tetap digelar tahun 2020 ini adalah untuk menggerakan ekonomi.

POLITIK | 17 Juni 2020

Perdebatan di Medsos Dinilai Lebih Banyak Emosi Dibanding Substansi

Farah Putri Nahlia menilai, perdebatan di medsos lebih banyak bersifat emosional daripada substansi, sehingga kemudian berujung pada masalah hukum.

POLITIK | 17 Juni 2020

Azis Syamsuddin Sebut DPR Akan Ikut Keputusan Pemerintah soal RUU HIP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya akan mengikuti keinginan Pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 17 Juni 2020

Ikuti Perkembangan Digital, AHY Luncurkan Demokrat Newsletter

Inovasi dalam menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan program unggulan yang ia sampaikan saat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

NASIONAL | 17 Juni 2020

AHY Luncurkan Layanan KTA Partai Demokrat Gratis

Satu lagi terobosan PD di bawah kepemimpinan Ketum AHY.

POLITIK | 17 Juni 2020

Metode Pemungutan Suara Pilkada Masih Manual

Menurut KPU, penggunaan hak pilih secara elektronik atau daring tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait pilkada.

POLITIK | 16 Juni 2020

Fraksi Demokrat Dukung Penundaan RUU HIP

Fraksi Demokrat menilai sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP tepat.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS