Theo Sambuaga: Tap MPRS Harus Dimasukkan dalam RUU HIP
INDEX

BISNIS-27 431.53 (3.3)   |   COMPOSITE 4906.55 (23.32)   |   DBX 934.495 (0.17)   |   I-GRADE 129.531 (0.89)   |   IDX30 408.573 (2.68)   |   IDX80 107.231 (0.62)   |   IDXBUMN20 271.434 (0.91)   |   IDXG30 114.42 (0.71)   |   IDXHIDIV20 364.598 (2.32)   |   IDXQ30 119.596 (0.79)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.13)   |   IDXV30 101.606 (0.73)   |   INFOBANK15 772.076 (7.67)   |   Investor33 357.854 (2.91)   |   ISSI 144.258 (0.4)   |   JII 521.112 (2.59)   |   JII70 177.199 (0.72)   |   KOMPAS100 960.444 (6.64)   |   LQ45 749.999 (4.66)   |   MBX 1355.95 (7.37)   |   MNC36 267.764 (1.9)   |   PEFINDO25 261.843 (-0.09)   |   SMInfra18 232.762 (0.72)   |   SRI-KEHATI 301.662 (2.59)   |  

Theo Sambuaga: Tap MPRS Harus Dimasukkan dalam RUU HIP

Kamis, 18 Juni 2020 | 20:39 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 harus dimasukkan dalam diktum konsiderans Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebab, Tap tersebut jelas melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Baca Juga: MUI Minta Publik Hentikan Silang Sengketa RUU HIP

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Theo L Sambuaga saat diskusi daring yang digelar Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) bertajuk "Memperkokoh Ideologi Pancasila di Tengah Perubahan Dunia", Kamis (18/6/2020).

"Kalau dalam hal ini harus dibuat RUU HIP atau dalam nama lain yang dimaksudkan dalam melaksanakan nilai-nilai ideologi Pancasila, maka Tap MPRS XXV/1966, harus dimasukkan dalam diktum konsiderans. Karena posisi Tap MPRS berada di bawah UUD 1945, tetapi di atas Undang-undang (UU). Tap MPRS XXV/1966 secara tegas melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," tegas Theo.

Theo menuturkan, Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan pandangan hidup bangsa, filosofi, ideologi yang mencakup sistem nilai dan dasar negara dihasilkan melalui proses panjang. Terdapat tiga peristiwa penting lahirnya Pancasila yaitu pidato Sukarno 1 Juni 1945, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan disahkannya Pancasila pada 18 Agustus 1945.

"Jadi melalui proses dan satu kesatuan, akhirnya lima sila itu dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, penafsiran dan penjabarannya dituangkan dan dirumuskan dalam sistem norma yaitu konstitusi kita. Meskipun pasal-pasal UUD dimungkinkan untuk diubah, tapi Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang berada di dalamnya, dan bentuk negara tidak dapat diubah," tegas Theo.

Baca Juga: RUU HIP Dinilai Cukup Atur Dua Hal

Theo menyatakan, pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP yang menjadi usul inisiatif DPR. Menurut Theo, hal ini menjadi kesempatan seluruh komponen bangsa untuk memberikan masukan terhadap RUU HIP. Theo menyoroti sejumlah pasal dalam RUU HIP yang dianggapnya rancu.

Pertama, pasal 4 huruf a, b, dan c yang intinya menyatakan bahwa HIP memiliki fungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Theo melihat pasal ini terlalu luas jangkauannya.

"Mencakup seluruh potensi dan sektor pembangunan. Lebih tepat sektor-sektor tadi, kalau mau, dibuat saja undang-undang sektoral," kata Theo.

Kedua, pasal 5 yang menyebut tujuan Pancasila adalah terwujudnya tujuan negara Indonesia yang 
merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan 
makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Theo, pasal ini hanya redundant atau pengulangan dari Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga: PGI Apresiasi Penundaan Pembahasan RUU HIP

"Jadi tidak perlu diktum dalam Pembukaan UUD 1945 diturunkan menjadi undang-undang. Banyak yang menyebutnya sebagai degradasi atau reduksi. Karena undang-undang itu mengoperasionial melaksanakan apa yang ada di UUD," ungkap Theo.

Ketiga, pasal 6 ayat 1 yang menjelaskan pengertian sendi pokok Pancasila yaitu keadilan sosial. Theo menyatakan keadilan sosial tidak perlu lagi ditafsirkan lebih lanjut.

Keempat, pasal 7 ayat 1-3 mengenai ciri pokok Pancasila, termasuk penjelasan trisila dan ekasila. "Ini tidak tepat dimuat dalam undang-undang. Kalau ini diteruskan akan menghidupkan lagi berbagai penafsiran dan hanya akan menimbulkan kegaduhan dan konflik panjang terhadap ideologi yang sebetulnya sudah final," ucap Theo.

Kelima, pasal 8 soal masyarakat Pancasila. Hal ini pun dianggap Theo sebagai redundant dari UUD 1945. Keenam, pasal 19 yang menyebutkan HIP sebagai pedoman pembangunan naisonal. Begitu juga Bab IV dan Bab V. "Ini juga sangat rancu. Bagaimana undang-undang mengatur hal yang sudah diatur undang-undang lain," tukas Theo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ini Daftar 32 Calon Dubes yang Diputuskan Komisi I DPR

Keputusan diambil setelah Komisi I melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan pada 16-18 Juni 2020.

POLITIK | 18 Juni 2020

Menhan dan Panglima TNI Hadiri Raker dengan Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah 2021.

POLITIK | 18 Juni 2020

Gerindra: Dasar NKRI Pancasila Sudah Final

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut Pancasila menjadi eksis karena keberagaman yang ada di seluruh wilayah nusantara dan menjadi amalan kebinekaan.

POLITIK | 18 Juni 2020

Arief Budiman: Pilkada 2020 Ujian Demokrasi Indonesia

Ketua KPU Arief Budiman mengemukakan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah wabah virus "corona" atau Covid 19 adalah ujian bagi proses demokrasi di negara ini.

POLITIK | 18 Juni 2020

KPU Bengkulu Susun Protap Tahapan dan Kampanye Pilkada 2020

KPU Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanakan tahapan dan kampanye Pilkada 2020 menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

POLITIK | 18 Juni 2020

RUU Cipta Kerja Dinilai Beri Dampak Positif Bagi Perekonomian Indonesia

RUU Cipta Kerja bisa menyediakan kemudahan investasi dan membuka usaha yang berimplikasi penyerapan tenaga kerja.

POLITIK | 18 Juni 2020

KPU Terima 456. 256 Nama Pemilih Pemula DP4 di Pilkada 2020

DP4 tambahan itu merupakan data pemilih pemula sejumlah 456.256 pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 nanti sudah berusia 17 tahun.

POLITIK | 18 Juni 2020

Capres 2024 Berlatar Belakang Kepala Daerah Dinilai Sulit Pertahankan Elektabilitas

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, menjelaskan kepala daerah yang digadang akan meramaikan Pemilu akan memiliki kesulitan mendongkrak elektabilitas.

POLITIK | 18 Juni 2020

Hentikan Konflik Internal, PDIP Ajak Semua Elemen Tolak Usulan Pemindahan Ibu Kota Palestina

PDIP melihat stuasi ini memerlukan kepemimpinan Indonesia sebagaimana terjadi ketika diselenggarakan Konferensi Asia Afrika.

POLITIK | 18 Juni 2020

Apresiasi Sikap Pemerintah, MUI Minta Publik Hentikan Silang Sengketa RUU HIP

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan pihaknya mengapresiasi dan menghargai sikap dan langkah Pemerintah untuk untuk menunda pembahasan RUU HIP.

POLITIK | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS