Theo Sambuaga Usulkan RUU HIP Cukup Atur Penguatan BPIP
INDEX

BISNIS-27 431.53 (3.3)   |   COMPOSITE 4906.55 (23.32)   |   DBX 934.495 (0.17)   |   I-GRADE 129.531 (0.89)   |   IDX30 408.573 (2.68)   |   IDX80 107.231 (0.62)   |   IDXBUMN20 271.434 (0.91)   |   IDXG30 114.42 (0.71)   |   IDXHIDIV20 364.598 (2.32)   |   IDXQ30 119.596 (0.79)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.13)   |   IDXV30 101.606 (0.73)   |   INFOBANK15 772.076 (7.67)   |   Investor33 357.854 (2.91)   |   ISSI 144.258 (0.4)   |   JII 521.112 (2.59)   |   JII70 177.199 (0.72)   |   KOMPAS100 960.444 (6.64)   |   LQ45 749.999 (4.66)   |   MBX 1355.95 (7.37)   |   MNC36 267.764 (1.9)   |   PEFINDO25 261.843 (-0.09)   |   SMInfra18 232.762 (0.72)   |   SRI-KEHATI 301.662 (2.59)   |  

Theo Sambuaga Usulkan RUU HIP Cukup Atur Penguatan BPIP

Kamis, 18 Juni 2020 | 20:59 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pakar Alumni Persatuan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Theo L Sambuaga mengusulkan agar Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) cukup mengatur penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab, payung hukum BPIP masih sebatas peraturan presiden (Perpres).

Baca Juga: Ketum PP ISNU Minta RUU HIP Dicabut

"Lebih tepat RUU HIP ini barangkali diganti namanya menjadi undang-undang (UU) yang memberikan landasan hukum bagi BPIP dan pelaksanaan tugasnya. Karena banyak yang katakan BPIP sekarang landasan hukum hanya Perpres Nomor 7/2018 tentang BPIP, dan perlu ditingkatkan dalam undang-undang," kata Theo.

Hal itu disampaikan Theo saat diskusi daring yang digelar Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) bertajuk "Memperkokoh Ideologi Pancasila di Tengah Perubahan Dunia", Kamis (18/6/2020).

"Jadi, fokus saja ke BPIP dengan rincian pokok-pokok, tugas, prinsip, dan pedomannya BPIP. Kalau bicara tugas-tugas BPIP yang intinya menjabarkan mensosialisasikan Pancasila dan pelaksanaannya, barangkali kita tidak perlu alergi," ujar Theo.

Baca Juga: Tap MPRS Harus Dimasukkan dalam RUU HIP

Theo mencontohkan, dahulu ada 45 butir Panduan Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4). Hal itu, dinilainya dapat menjadi acuan.

"Dulu ada contoh 45 butir P4. Itu juga bisa jadi acuan. Tetapi kalau dirasa kurang, tinggal diperbaiki. Ditambah atau dikurangi, mana yang tidak tepat. Hanya yang kita tidak setuju dengan cara doktriner. Dilakukan dulu pendekatan dengan memerhatikan kemajuan zaman teknologi, kalangan milenial, dan setiap segmen masyarakat," ucap Theo.

Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menyatakan, RUU HIP semestinya cukup mengatur dua hal. Pertama, penguatan BPIP. Kedua, panduan untuk BPIP mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga: MUI Minta Publik Hentikan Silang Sengketa RUU HIP

"Secara politik RUU HIP harusnya berisi dua hal utama. Pertama, menyangkut tentang penguatan status BPIP agar memiliki legalitas yang lebih kuat dari sebatas Perpres 7/2018. BPIP harus makin kuat dalam peran dan keorganisasian. Kedua, RUU HIP juga diasumsikan menjadi panduan bagi BPIP dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila," kata Muradi, Rabu (17/6/2020).

Menurut Muradi, di luar dua poin tersebut, seharusnya tidak perlu dimasukkan. Sebab akan mengganggu paradigma RUU HIP sebagai rujukan dua hal itu.

"Dengan dua penegasan itu maka langkah dan upaya untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan," ucap Muradi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketum PP ISNU Minta RUU HIP Dicabut

Ali Masykur Musa menyatakan, Pancasila seharusnya diletakkan di atas dari segala regulasi.

POLITIK | 18 Juni 2020

Theo Sambuaga: Tap MPRS Harus Dimasukkan dalam RUU HIP

Menurut Theo Sambuaga, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 jelas melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

POLITIK | 18 Juni 2020

Ini Daftar 32 Calon Dubes yang Diputuskan Komisi I DPR

Keputusan diambil setelah Komisi I melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan pada 16-18 Juni 2020.

POLITIK | 18 Juni 2020

Menhan dan Panglima TNI Hadiri Raker dengan Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah 2021.

POLITIK | 18 Juni 2020

Gerindra: Dasar NKRI Pancasila Sudah Final

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut Pancasila menjadi eksis karena keberagaman yang ada di seluruh wilayah nusantara dan menjadi amalan kebinekaan.

POLITIK | 18 Juni 2020

Arief Budiman: Pilkada 2020 Ujian Demokrasi Indonesia

Ketua KPU Arief Budiman mengemukakan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah wabah virus "corona" atau Covid 19 adalah ujian bagi proses demokrasi di negara ini.

POLITIK | 18 Juni 2020

KPU Bengkulu Susun Protap Tahapan dan Kampanye Pilkada 2020

KPU Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanakan tahapan dan kampanye Pilkada 2020 menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

POLITIK | 18 Juni 2020

RUU Cipta Kerja Dinilai Beri Dampak Positif Bagi Perekonomian Indonesia

RUU Cipta Kerja bisa menyediakan kemudahan investasi dan membuka usaha yang berimplikasi penyerapan tenaga kerja.

POLITIK | 18 Juni 2020

KPU Terima 456. 256 Nama Pemilih Pemula DP4 di Pilkada 2020

DP4 tambahan itu merupakan data pemilih pemula sejumlah 456.256 pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 nanti sudah berusia 17 tahun.

POLITIK | 18 Juni 2020

Capres 2024 Berlatar Belakang Kepala Daerah Dinilai Sulit Pertahankan Elektabilitas

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, menjelaskan kepala daerah yang digadang akan meramaikan Pemilu akan memiliki kesulitan mendongkrak elektabilitas.

POLITIK | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS