Doli Kurnia: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Doli Kurnia: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Minggu, 28 Juni 2020 | 18:03 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengemukakan, ada dua opsi pelaksanaan pemilu yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pertama adalah pelaksanaan pemilu nasional. Kedua, pelaksanaan pemilu daerah.

Baca Juga: Golkar Kaji Tiga Opsi Sistem Pemilu

"Ini salah satu yang baru dalam RUU Pemilu yang sedang kami bahas di DPR. Kalau selama ini, ada dua rezim yaitu rezim pemilu dan rezim pilkada. Nah, dalam RUU sekarang, kita mau satukan saja yaitu rezim pemilu,” kata Doli dalam diskusi bertema "RUU Pemilu Mau Dibawa Kemana?" yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Doli menjelaskan, dengan menyatukan menjadi hanya satu rezim maka ada pembagian menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Terhadap pembagian itu, ada dua usulan atau opsi yang berkembang dalam pembahasan di Komisi II.

Pertama, pemilu nasional seperti terjadi selama ini yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Pileg sendiri ada DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara pemilu daerah adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

"Ini opsi pertama. Seperti yang terjadi selama ini. Hanya Namanya bukan Pilkada tetapi pemilu daerah,” jelas Doli yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Baca Juga: DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Selesai Akhir Tahun

Opsi kedua adalah pemilu nasional mencakup Pilpres dan Pileg tetapi terbatas untuk DPR dan DPD. Adapun pemilu daerah mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. "Belum ada keputusan karena masih dibahas,” tegas Doli.

Selain soal model pemilu, isu baru lain dalam RUU itu adalah masalah digitalisasi pemilu. Dengan konsep itu, diharapkan semakin ke depan, pemilu semakin ramah dan memudahkan pemilih. Bukan justru semakin rumit. "Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap. Termasuk merumuskan konsep e-rekap maupun e-voting,” ujar Doli.

Sementara ada beberapa isu klasik yang selalu muncul saat pembahasan RUU Pemilu. Pertama, apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau kembali ke sistem tertutup. Kemudian, memakai sistem campuran yaitu mixed member mayoritarian atau sistem pemilu campuran yang mengkombinasikan prinsip pemilu proporsional dan distrik secara bersamaan.

Kedua, terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Ambang batas parlemen menjadi perdebatan antara fraksi yang ingin tetap 4 persen dan fraksi yang setuju kenaikan PT menjadi 7 persen. Golkar dan sejumlah partai besar mendorong PT menjadi 7 persen di pemilu 2024.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%

Ketiga tentang presidential threshold. Sejumlah partai besar termasuk Golkar dan PDIP tetap meminta syarat pencalonan presiden sebanyak 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional.

Keempat, masalah district magnitude atau besaran kursi per daerah pemilihan (Dapil). Beberapa fraksi mendorong penambahan dapil sehingga districk magnitude-nya lebih kecil dari sebelumnya. Dalam pemilu 2019 kursi per dapil 3-10 kini ada permintaan menjadi 3-8 kursi.

Doli menyebut revisi UU Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada 2021. Semua fraksi sudah menyampaikan pandangan mini terkait RUU itu. Tinggal dibahas untuk mendapatkan kesepahaman. "Paling lambat pertengahan 2021 selesai," tutup Doli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Partai Demokrat Tolak RUU HIP Diubah Jadi RUU PIP

Partai Demokrat tetap meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas).

POLITIK | 28 Juni 2020

KPU Provinsi Bengkulu Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020

KPU Bengkulu mulai melakukan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP).

POLITIK | 28 Juni 2020

Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat

Mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif.

POLITIK | 28 Juni 2020

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

POLITIK | 27 Juni 2020

Rapsel Ali Usulkan Pembentukan Tim Penilai Kinerja BUMN

Tim penilai bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.

POLITIK | 27 Juni 2020

Kempan RB Dukung Penguatan Lembaga-lembaga Strategis

"Kempan RB akan terus membantu penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga strategis untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Menteri Tjahjo K.

POLITIK | 27 Juni 2020

Perludem Gugat soal Ambang Batas karena Dinilai Tak Proporsional

Perludem melakukan gugatan uji materi ("judicial review") terhadap ketentuan ambang batas masuk parlemen atau yang biasa disebut "parliamentary threshold".

POLITIK | 26 Juni 2020

Politisi Demokrat Sebut Perumusan RUU HIP Sangat Cepat

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut perumusan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sangat cepat

POLITIK | 26 Juni 2020

DPR Dukung Pengembangan Produksi di Kalteng

Ketua Komisi V DPR, Lazarus menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah yang ingin memaksimalkan produk pangan nasional di Kalteng

POLITIK | 26 Juni 2020

Mahfud MD: Dana Pilkada Sudah Cair, Namun Belum Transfer ke Daerah

Menurut Mahfud MD, dana pilkada sesungguhnya sudah cair tetapi belum ditransfer ke daerah. Alasannya, pencairan menunggu rincian kebutuhan dari KPU daerah.

POLITIK | 26 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS