Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Afirmasi Perempuan di Parlemen
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Afirmasi Perempuan di Parlemen

Minggu, 28 Juni 2020 | 22:35 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI), Dwi Septiawati Djafar meminta Komisi II DPR agar memasukan isu afirmasi perempuan di parlemen sebagai salah satu isu krusial dalam revisi Undang-undang (UU) Pemilu. Alasannya, saat ini jumlah anggota DPR dari unsur perempuan baru mencapai 20 persen.

Baca Juga: Afirmasi Perempuan di Pilkada Dinilai Rendah

"Jumlah politisi perempuan di parlemen masih 20 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Jauh dari angka ideal 30 persen,” kata Dewi dalam diskusi virtual tentang RUU Pemilu dan Keterwakilan Perempuan di Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Dewi melihat afirmasi perempuan akan bertambah jika partai politik (Parpol) menempatkan perempuan pada nomor urut satu atau dua saat Pemilu. UU Pemilu harus mengatur hal itu supaya dijalankan oleh Parpol.

Jika kaum perempuan masih ditempatkan pada nomor urut terakhir, maka afirmasi perempuan dalam parlemen tidak akan naik signifikan. Terlebih, jika perempuan hanya pelengkap untuk memenuhi syarat minimal 30 persen kuota perempuan pada tiap daerah pemilihan (Dapil) maka peningkatan afirmasi tidak akan berubah.

Baca Juga: Perempuan Bangsa Siapkan Kader Berkualitas untuk 2024

"Padahal, keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat meningkatkan pelibatan kaum perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan negara," tegasnya.

Dewi juga meminta agar afirmasi keterwakilan perempuan bisa sampai DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sama seperti di parlemen pusat, keterwakilan perempuan di DPRD daerah juga harus dinyatakan tegas dalam UU Pemilu.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama mengemukakan pada tiga pemilu terakhir, sebagian besar anggota DPR yang terpilih memperoleh nomor urut satu dalam daftar calon anggota legislatif. Sementara, nomor urut perempuan pada posisi caleg selalu ditempatkan pada nomor urut tiga dan enam.

Baca Juga: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih Berpotensi Naik

"Hal ini terjadi karena untuk memenuhi ketentuan di antara tiga calon terdapat satu calon perempuan. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya angka keterwakilan perempuan," jelas Mutaqin

Menurut Mutaqin, momentum revisi UU Pemilu bisa menata ulang desain kebijakan afirmasi dalam pencalonan perempuan. Salah satunya calon anggota legislatif perempuan ditempatkan pada nomor urut satu.

"Rendahnya keterwakilan perempuan juga disebabkan tingginya biaya kampanye. Akibatnya, yang lolos ke parlemen hanya mereka yang memiliki banyak modal. Revisi UU Pemilu harus bisa mengatur soal-soal ini," tegas Mutaqin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

La Nyalla Tegaskan Lima Sila dalam Pancasila Sudah Final

La Nyalla menegaskan, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila.

POLITIK | 28 Juni 2020

Perludem Usulkan Normalisasi Jadwal Pilkada

Penyelenggara pemilu akan sangat beratjika pileg, pilpres, dan pilkada digelar dalam waktu bersamaan.

POLITIK | 28 Juni 2020

Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle

Presiden Joko Widodo menyatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi membantu dan melindungi rakyat yang menderita akibat Covid-19.

POLITIK | 28 Juni 2020

Kerja Menteri Lamban Atasi Covid-19, Jokowi Marah di Rapat Kabinet

Presiden Jokowi terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020.

POLITIK | 28 Juni 2020

Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring

Seluruh instansi pemerintah untuk secepatnya mengadaptasi konsep dan gagasan Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 28 Juni 2020

Doli Kurnia: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Revisi UU Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada 2021.

POLITIK | 28 Juni 2020

Partai Demokrat Tolak RUU HIP Diubah Jadi RUU PIP

Partai Demokrat tetap meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas).

POLITIK | 28 Juni 2020

KPU Provinsi Bengkulu Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020

KPU Bengkulu mulai melakukan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP).

POLITIK | 28 Juni 2020

Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat

Mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif.

POLITIK | 28 Juni 2020

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

POLITIK | 27 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS