Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Jumat, 3 Juli 2020 | 17:23 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR menunda penetapan Yessy Momongan sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Evi Novida Ginting Manik. Sebab, Komisi II masih menunggu hasil gugatan Evi atas pemberhentiannya yang tengah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga: Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

"Kami menunggu keputusan pengadilan, karena yang bersangkutan (Evi) gugat di PTUN. Ini juga sesuai usulan KPU," kata Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo kepada Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Menurut Arif, penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020). "Kami khawatir kalau kita eksekusi (putuskan PAW), tapi PTUN dimenangkan (Evi), nanti yang bersangkutan balik lagi. Lalu masak orang (Yessy) sudah dilantik terus dicopot," ujar Arif.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin. "Kami hormati dulu proses di PTUN, tapi kita lihat tanggal 7 Juli 2020. Kami dengar tanggal 7 Juli 2020, PTUN mau ada keputusan. Kalau nanti putusannya menguatkan pemberhentian ya langsung PAW," kata Zulfikar.

Baca Juga: Proses PAW Komisioner KPU Diharapkan Segera Dilakukan

Zulfikar menjelaskan proses PAW tidak akan memakan waktu lama. "Teknis saja. Selesai di Komisi II, langsung diserahkan ke pimpinan DPR untuk dibacakan dan ditetapkan pengganti Evi di Rapat Paripurna. Baru kemudian disampaikan kepada Presiden," kata Zulfikar.

Zulfikar menambahkan, Komisi II tidak lagi menggelar uji kepatutan dan kelayakan. "Kami gunakan hasil fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) tahun 2017. Urutan sembilan itu Yessy Momongan yang sekarang Komisioner KPU Sulut (Sulawesi Utara)," imbuh Zulfikar.

Sekadar diketahui, Evi telah diberhentikan secara tidak terhormat melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Walau diberhentikan, Evi tetap melayangkan gugatan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke PTUN.

Baca Juga: Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP

Terdapat sejumlah faktor penyebab gugatan yang disampaikan Evi antara lain putusan DKPP tidak beralasan hukum, karena pengadu Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya pada sidang 13 November 2019.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad telah menegaskan putusan DKPP terkait pemberhentian Evi bersifat final dan mengikat. Muhammad mempersilakan Evi jika ingin menempuh upaya hukum lainnya.

"Final dan mengikat itu berarti bagi KPU dan Bawaslu tidak ada upaya hukum lagi, tetapi ya silakan saja ya sebagai warga negara Bu Evi misalnya punya pertimbangan lain, upaya hukum lain," tegas Muhammad.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan

Sinergi Kawal BUMN mengharapkan semua pihak mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

Menurut Mahfud MD, jika Pancasila diperas menjadi Trisila akan memberikan peluang munculnya komunisme, marxisme dan leninisme.

POLITIK | 3 Juli 2020

Mendagri: Pilkada Serentak Menggerakkan Roda Perekonomian

Ada anggaran dana Pilkada Serentak sekitar Rp 13 triliun-Rp 14 triliun yang akan mengalir ke 270 daerah, belum termasuk yang dikeluarkan kontestan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemilih Agamis Dinilai Tetap Loyal pada Partai Nasionalis

Pemilih agamis cenderung setia pada partai politik nasionalis.

POLITIK | 2 Juli 2020

PDI Perjuangan: Covid-19 Masalah Bersama

Covid-19 harus diatasi bersama semua warga negara.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang

Try Soetrisno bersama sejumlah veteran dan purnawirawan TNI/Polri menyampaikan dukungan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 2 Juli 2020

Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada

Tito Karnavian mengaku terus mengejar daerah-daerah yang akan menggelar pilkada terkait kewajiban membiayai pilkada yang bersumber dari dana APBD.

POLITIK | 1 Juli 2020

Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Ingatkan Jokowi Agar Tepikan Tekanan Politik

Pangi Syarwi Chaniago menyatakan bahwa kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja kabinetnya adalah wujud dari eskalasi letupan politik

POLITIK | 1 Juli 2020

Nasdem Dorong Penyaluran Bansos kepada Veteran

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat

POLITIK | 1 Juli 2020

RUU Ciptaker Mudahkan UMKM

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Ciptaker akan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya

POLITIK | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS