Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Jumat, 3 Juli 2020 | 17:31 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR akan mematangkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu pada Senin (6/7/2020) mendatang. Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

Baca Juga: Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Afirmasi Perempuan

"Kami terus matangkan draf RUU Pemilu. Senin depan, kami kompilasikan kembali masukan fraksi-fraksi. Kemudian ada masukan para pakar, bagaimana fraksi-fraksi tanggapi masukan pakar itu," kata Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo kepada Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Arif menegaskan, Komisi II berkomitmen menyelesaikan draf secara cepat. Meski demikian, lanjut Arif, perampungan draf tetap membutuhkan kecermatan. "Harapannya persidangan ini draf selesai. Tapi saya sebagai ketua panja (panitia kerja) sudah sampaikan, tidak mudah susun draf yang komprehensif, karena isunya sangat banyak," ujar Arif.

Arif pun menyebut, "Isunya tidak hanya yang strategis, tapi juga teknis, bahkan menyangkut soal sanksi, pelanggaran, kejahatan, dan pidana menjadi bagian penting untuk dibahas secara detil. Belum lagi independensi penyelenggara."

Baca Juga: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Arif menambahkan kemungkinan untuk merumuskan pasal-pasal yang tunggal tidak mudah. Menurut Arif, draf RUU Pemilu nantinya akan memuat pasal-pasal yang sifatnya alternatif. Arif juga mengungkap masukan para pakar begitu beragam.

"Menyangkut berbagai isu. Kita enggak bisa merumuskan secara tunggal masukan dari pakar. Itu kita minta secara teknis dikompilasi dulu untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi. Nanti fraksi-fraksi sampaikan masukan secara tertulis hari Senin," kata Arif.

Arif menjelaskan beberapa masukan pakar itu antara lain mengenai sistem proporsional ada yang tertutup, terbuka, dan campuran. Berkaitan parliamentary threshold (PT), lanjut Arif, ada pakar yang meminta tidak terlalu tinggi.

Baca Juga: Mayoritas Parpol Keberatan Presidential Threshold Nol Persen

"Angka PT pakar bilang terserah tapi umumnya di kisaran 4 persen hingga 5 persen. Kemudian soal keajekan, bagaimana RUU Pemilu jadi undang-undang yang ajek. Tidak mudah untuk diubah-ubah. Meskipun itu tetap menimbang dinamika konstelasi politik dan partai-partai," ucap Arif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020).

POLITIK | 3 Juli 2020

Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan

Sinergi Kawal BUMN mengharapkan semua pihak mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

Menurut Mahfud MD, jika Pancasila diperas menjadi Trisila akan memberikan peluang munculnya komunisme, marxisme dan leninisme.

POLITIK | 3 Juli 2020

Mendagri: Pilkada Serentak Menggerakkan Roda Perekonomian

Ada anggaran dana Pilkada Serentak sekitar Rp 13 triliun-Rp 14 triliun yang akan mengalir ke 270 daerah, belum termasuk yang dikeluarkan kontestan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemilih Agamis Dinilai Tetap Loyal pada Partai Nasionalis

Pemilih agamis cenderung setia pada partai politik nasionalis.

POLITIK | 2 Juli 2020

PDI Perjuangan: Covid-19 Masalah Bersama

Covid-19 harus diatasi bersama semua warga negara.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang

Try Soetrisno bersama sejumlah veteran dan purnawirawan TNI/Polri menyampaikan dukungan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 2 Juli 2020

Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada

Tito Karnavian mengaku terus mengejar daerah-daerah yang akan menggelar pilkada terkait kewajiban membiayai pilkada yang bersumber dari dana APBD.

POLITIK | 1 Juli 2020

Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Ingatkan Jokowi Agar Tepikan Tekanan Politik

Pangi Syarwi Chaniago menyatakan bahwa kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja kabinetnya adalah wujud dari eskalasi letupan politik

POLITIK | 1 Juli 2020

Nasdem Dorong Penyaluran Bansos kepada Veteran

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat

POLITIK | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS