Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria

Jumat, 3 Juli 2020 | 17:41 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin berharap, reforma agraria lebih dipercepat. Sejauh ini, politikus Partai Golkar itu menyebut reforma agraria cukup optimal.

Baca Juga: Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

"Reforma agraria semakin berjalan. Hanya kan kita ingin itu lebih dipercepat. Dipastikan terus reforma agraria berlangsung," kata Zulfikar kepada Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Zulfikar mengapresiasi sejumlah program legalisasi aset yang dinilainya semakin bagus. Misalnya seperti Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, Proyek Operasi Nasional Agraria, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. "Sekarang yang penting ini dikawal terus," ujarnya.

Zulfikar juga menekankan perlunya satu peta. Pasalnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang mengurus 35 persen dari lahan atau tanah. Meski demikian, jumlah itu masih jauh kalau dibanding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mengurus 65 persen.

Baca Juga: Presiden Minta 85 Peta Tematik Rampung 2020

"Tetap saja kita harus punya satu peta tentang lahan, tentang tanah beserta pemanfaatannya, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita bisa langsung buka. Oh ini ada masalah atau enggak. Ini dipakai atau enggak. Ini sudah digunakan atau enggak," ucapnya.

Zulfikar menambahkan, satu peta juga lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan. "Siapa yang gunakan lahan tertentu, digunakan untuk apa, termasuk jika nanti dipakai untuk pembangunan strategis nasional, segera bisa cepat ganti ruginya. Satu peta juga bisa mengurangi konflik dan sengketa tanah," ucap Zulfikar.

Di sisi lain, Zulfikar menyatakan, Komisi II memang membentuk tim bersama Kementerian ATR/BPN. Mengingat banyak sekali persoalan sengketa lahan yang masuk ke Komisi II.

Baca Juga: Waspadai Modus-modus Sindikat Mafia Tanah

"Waktu raker (rapat kerja), Komisi II menyerahkan 6 dus dokumen ke Kementerian ATR/BPN. Tim yang dibentuk ini untuk memastikan ada penyelesaian terhadap persoalan yang dibawa oleh Komisi II, baik secara insituti mapun anggota-anggota," kata Zulfikar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020).

POLITIK | 3 Juli 2020

Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan

Sinergi Kawal BUMN mengharapkan semua pihak mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

Menurut Mahfud MD, jika Pancasila diperas menjadi Trisila akan memberikan peluang munculnya komunisme, marxisme dan leninisme.

POLITIK | 3 Juli 2020

Mendagri: Pilkada Serentak Menggerakkan Roda Perekonomian

Ada anggaran dana Pilkada Serentak sekitar Rp 13 triliun-Rp 14 triliun yang akan mengalir ke 270 daerah, belum termasuk yang dikeluarkan kontestan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemilih Agamis Dinilai Tetap Loyal pada Partai Nasionalis

Pemilih agamis cenderung setia pada partai politik nasionalis.

POLITIK | 2 Juli 2020

PDI Perjuangan: Covid-19 Masalah Bersama

Covid-19 harus diatasi bersama semua warga negara.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang

Try Soetrisno bersama sejumlah veteran dan purnawirawan TNI/Polri menyampaikan dukungan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 2 Juli 2020

Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada

Tito Karnavian mengaku terus mengejar daerah-daerah yang akan menggelar pilkada terkait kewajiban membiayai pilkada yang bersumber dari dana APBD.

POLITIK | 1 Juli 2020

Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Ingatkan Jokowi Agar Tepikan Tekanan Politik

Pangi Syarwi Chaniago menyatakan bahwa kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja kabinetnya adalah wujud dari eskalasi letupan politik

POLITIK | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS