Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.52)   |   COMPOSITE 5652.76 (47.4)   |   DBX 1032.04 (1.65)   |   I-GRADE 164.451 (1.73)   |   IDX30 490.95 (3.32)   |   IDX80 128.766 (0.96)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.39)   |   IDXG30 133.521 (0.64)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.58)   |   IDXQ30 142.408 (1.31)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.47)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (2.9)   |   IDXV30 120.747 (2.12)   |   INFOBANK15 969.323 (7.84)   |   Investor33 424.184 (2.69)   |   ISSI 165.497 (1.5)   |   JII 607.992 (4.51)   |   JII70 207.954 (1.89)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.34)   |   LQ45 901.663 (6.18)   |   MBX 1571.94 (14.72)   |   MNC36 316.426 (2.3)   |   PEFINDO25 300.975 (8.49)   |   SMInfra18 283.853 (1.55)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.43)   |  

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

Jumat, 3 Juli 2020 | 19:18 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Nasdem DPR optimistis untuk melanjutkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), menjadi Undang-undang (UU). Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Baca Juga: Perempuan Indonesia Diajak Berani Menentukan Pilihan

"Kami akan terus perjuangkan ini untuk kepentingan melindungi masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat menjadi korban kekerasan seksual," kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Nasdem Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni, di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Legislator Nasdem itu menjelaskan, meskipun ada upaya dari beberapa anggota Komisi VIII DPR yang hendak menghilangkan atau mencabut RUU tersebut, dirinya mengaku tidak akan surut. Mengingat RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak, dari para pelaku kekerasan seksual yang semakin menjadi saat ini.

"Jadi kalau ada statement pencabutan (RUU PKS), saya pastikan itu dari pribadi yang bersangkutan. Kami, khususnya Fraksi Nasdem di Komisi VIII DPR, masih optimistis dengan pengesahan RUU tersebut, dan akan terus mengupayakannya," ucapnya.

Baca Juga: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahun

Menurut Lisda, alasan utama baginya untuk terus memperjuangkan RUU PKS, tak lain karena kian meningkatnya angka kekerasan seksual setiap tahunnya di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Komnas Perempuan dari tahun 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di tahun 2019 mencapai 431.471 kasus. Bahkan, laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan. "Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak. Sampai kapan kita harus menunggu," ungkap Lisda.

Bahkan data terparah, menurut Lisda, terjadi pada tahun 2001 hingga 2011, tercatat sebanyak 35 kasus kekerasan seksual setiap harinya.

Baca Juga: Pengesahan RUU PKS Terancam Molor Lagi

"Jadi, sebenarnya tidak ada alasan RUU PKS sulit untuk disahkan, karena data sudah terpampang dengan sangat jelas betapa pelaku kejahatan seksual leluasa di Indonesia. Satu-satunya cara untuk menghapusnya, adalah penerapan UU PKS," ucapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana penyelenggaraan Pilkada sebelum 15 Juli 2020.

POLITIK | 3 Juli 2020

Soal Perombakan Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Dengar Aspirasi Rakyat

Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat sebelum memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.

POLITIK | 3 Juli 2020

PKS Tunggu Realisasi Wacana Perombakan Kabinet

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menunggu realisasi tindakan pasca-kemarahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria

Penetapan satu peta dinilai lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020).

POLITIK | 3 Juli 2020

Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan

Sinergi Kawal BUMN mengharapkan semua pihak mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

Menurut Mahfud MD, jika Pancasila diperas menjadi Trisila akan memberikan peluang munculnya komunisme, marxisme dan leninisme.

POLITIK | 3 Juli 2020

Mendagri: Pilkada Serentak Menggerakkan Roda Perekonomian

Ada anggaran dana Pilkada Serentak sekitar Rp 13 triliun-Rp 14 triliun yang akan mengalir ke 270 daerah, belum termasuk yang dikeluarkan kontestan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemilih Agamis Dinilai Tetap Loyal pada Partai Nasionalis

Pemilih agamis cenderung setia pada partai politik nasionalis.

POLITIK | 2 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS