Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN Ditingkatkan
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN Ditingkatkan

Senin, 6 Juli 2020 | 16:05 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Komisi ASN (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitas ASN.

Baca Juga: Pemangkasan Eselon Ditargetkan Rampung Akhir 2020

"Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 esember 2020, Komisi II meminta KASN dan BKN untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitasi ASN,” kata Doli saat rapat kerja Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta Ketua KASN Agus Pramusinto di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Doli menambahkan, penegakan sanksi yang tegas juga sepatutnya diterapkan, mengingat terdapat potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Sebelumnya, Ketua KASN menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Kerja sama dengan Bawaslu penting. Jadi dalam proses pilkada, pemilu dan sebagainya memang banyak pelanggaran, tapi netralitas ASN menjadi tanggung jawab kami,” kata Agus.

Baca Juga: Gubernur Sumut Ingatkan ASN Harus Netral

Agus menjelaskan pihaknya dan Bawaslu melakukan pertukaran informasi dan data. "Dalam kerja sama kami dengan Bawaslu, dilakukan pertukaran info dan data. Kami juga ingatkan terus soal netralitas," tandas Agus.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Budayawan NU Heran Sifat Politicking Parpol Lebih Dominan

Polemik RUU HIP yang diwarnai pembakaran bendera PDIP menjadi bukti rendahnya pendidikan politik, solidaritas, maupun etika antarpartai di parlemen.

POLITIK | 6 Juli 2020

Kinerja Menteri Membaik, Mensesneg: Reshuffle Tak Relevan

Mensesneg Pratikno merasa optimistis Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle.

POLITIK | 6 Juli 2020

Kasus Permintaan CSR, Pimpinan DPR Klarifikasi Dua Pimpinan Komisi VII

Pimpinan dewan boleh melakukan klarifikasi terhadap hal yang berkembang di masyarakat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Ungkap Gubernur yang Kerap Beri Ponsel ke ASN

Menjelang pilkada, ada gubernur yang memberikan ponsel kepada guru dan perawat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Pasca-Diancam Reshuffle, Ada Progres Luar Biasa di Kementerian/Lembaga

Progres itu antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran kementerian atau lembaga yang semakin meningkat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Mensesneg Sebut Reshuffle Sebagai Teguran Keras Presiden

Teguran juga dialamatkan pada distribusi bansos agar segera sampai ke masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

POLITIK | 6 Juli 2020

Soal Reshuffle, Jokowi Ingin Kementerian dan Lembaga Bekerja Lebih Keras Lagi

Sejak awal Februari 2020, Jokowi sudah fokus menangani permasalahan kesehatan akibat Covid-19 agar bisa diselesaikan dengan cepat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Meretas Politik Uang Gelaran Pilkada

Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyoroti maraknya fenomena bantuan sosial yang dilakukan kepala daerah petahana.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Komaruddin Hidayat Sebut Reformasi Dibajak Parpol

Adanya oligarki dalam partai menyebabkan parpol tidak punya akar ke masyarakat.

POLITIK | 5 Juli 2020

Aturan Pengadilan Cepat Pidana Pemilu Perlu Direvisi

Pengadilan cepat hanya berlaku untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses dan perselisihan hasil.

POLITIK | 5 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS