Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat

Rabu, 8 Juli 2020 | 17:16 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Baca Juga: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Diketahui, dalam putusan Nomor 44 Tahun 2019 terkait aturan pemilihan presiden-wakil presiden atau pilpres, MA menyatakan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UU itu mengatur soal penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon.

Yusril menegaskan, kemenangan pasangan Jokowi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai kewenangannya. Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat.

"Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiyai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Yusril dalam keterangannya, Rabu (8/7/2020).

Yusril mengatakan, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019. Apalagi, putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019 atau seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR.

Baca Juga: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

"Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang," kata Yusril.

Dikatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu. Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 mengacu kepada Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

"Dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri," katanya.

Yusril menyatakan, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun Putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Sementara MA memutus perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk kepada Pasal 416 UU Pemilu yang tidak mengatur hal tersebut, sehingga menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan UU Pemilu.

Baca Juga: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

"Masalahnya MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU tersebut bertentangan dengan Putusan MK atau tidak. Di sini letak problematika hukumnya," katanya.

Yusril menyatakan, putusan MK itu dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma Pasal 158 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang isinya sama dengan norma Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena materi pengaturan yang diuji bunyinya sama, maka Putusan MK terhadap pengujian Pasal 158 UU Nomor 42 Tahun 2008 itu mutatis mutandis juga berlaku terhadap norma Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.

Dikatakan, kapan berakhirnya Pilpres menjadi tidak jelas, jika Pilpres yang diikuti dua pasangan calon harus diulang-ulang terus agar memenuhi syarat kemenangan menurut sebaran wilayah. Padahal, masa jabatan Presiden yang ada sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang oleh lembaga manapun termasuk MPR. Hal tersebut akan berakibat terjadinya kevakuman kekuasaan dan berpotensi menimbulkan chaos.

"Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tatanegara adalah Pilpres dilakukan hanya satu kali putaran dan paslon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya," tegas Yusril.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

M Nurdin Gantikan Rieke Diah Pitaloka di Jajaran Pimpinan Baleg DPR

M Nurdin merupakan purnawirawan jenderal Polri.

POLITIK | 8 Juli 2020

Bamsoet Sebut Bahas Reshuffle Saat Bertemu Jokowi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan sempat membahas isu "reshuffle" atau perombakan kabinet saat bertemu dengan Presiden Jokowi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

Pierre Suteki mengemukakan putusan MA 28 Oktober 2019 dan keterlambatan upload di direktori MA tidak dapat jadi alasan hukum membatalkan hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

Sebenarnya, PKPU itu bukan sesuatu yang menciptakan norma baru, tetapi pengaturan sebagai implikasi adanya putusan MK 50/2014.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Jokowi-Ma'ruf juga menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Gerindra: Jokowi-Ma'ruf Tetap Presiden dan Wapres

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) tak memiliki konsekuensi terhadap hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kunjungan Kerja, Wapres Sambangi Tiga Titik di Kota Sukabumi

Wapres akan meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi yang siap menerapkan protokol kesehatan kepada para siswanya saat KBM tatap muka.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kritik Adian ke Menteri BUMN Dipandang Inkonsisten

Kriteria yang diajukan Adian Napitupulu mengenai kompetensi posisi Direksi atau Komisaris BUMN dianggap tidak konsisten.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Isu PKI untuk Serang PDIP dan Hidupkan Lagi Orde Baru

PDIP menjadi pusat hantaman isu komunisme karena dianggap menghambat agenda untuk menghidupkan kembali Orde Baru.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Sah dan Final

Hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh MK sudah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

POLITIK | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS